Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
'Tak Ada Angin Tak Ada Hujan' PAN Bergabung ke Pemerintahan Jokowi-JK
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Amanat Nasional (PAN) yang sebelumnya di kubu Koalisi Merah Putih (KM

'Selamatkan Perekonomian Indonesia, Pemerintah Harus Ambil Tindakan Non Konvensional'
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka menyikapi situasi ekonomi Indonesia dan kondisi sosial yang sem

Rachmawati Jadi Ketua Kehormatan Panitia Persiapan Reunifikasi Korea untuk Asia Pasifik
JAKARTA, Berita HUKUM - Rachmawati Soekarnoputri didaulat menjadi Ketua Kehormatan Panitia Persiapan

Komisi VI Sambut Tuntutan SPSI JICT
JAKARTA, Berita HUKUM - Delegasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia JICT (Jakarta International Conta

Komisi VII DPR Soalkan Carut Marut Distribusi BBM
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR Mulyadi mendesak Menteri ESDM untuk mengurai caru

KPK, Pohon Mahoni dan Orkestra
JAKARTA, Berita HUKUM - Pohon Mahoni, memiliki pokok kayu yang kuat meski diterpa panas dan hujan. B

Komisi V DPR Desek Kemenhub Tingkatkan Standar Penerbangan
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Perhubungan untuk meningkatkan pemenuha

Wartawan Dibebaskan dari Tuduhan Menghina Militer Thailand
THAILAND, Berita HUKUM - Sebuah pengadilan di pulau Phuket, Thailand selatan, membebaskan dua wartaw

   

  Berita Terkini >>
   
'Tak Ada Angin Tak Ada Hujan' PAN Bergabung ke Pemerintahan Jokowi-JK
'Selamatkan Perekonomian Indonesia, Pemerintah Harus Ambil Tindakan Non Konvensional'
Rachmawati Jadi Ketua Kehormatan Panitia Persiapan Reunifikasi Korea untuk Asia Pasifik
Komisi VI Sambut Tuntutan SPSI JICT
Komisi VII DPR Soalkan Carut Marut Distribusi BBM
KPK, Pohon Mahoni dan Orkestra

Untitled Document



  Berita Utama >
   
'Tak Ada Angin Tak Ada Hujan' PAN Bergabung ke Pemerintahan Jokowi-JK
Rachmawati Jadi Ketua Kehormatan Panitia Persiapan Reunifikasi Korea untuk Asia Pasifik
Aksi Demo Gerakan Buruh Indonesia di Depan Gedung Istana Negara di Jakarta
Dubes Tiongkok Temui Rizal Ramli Untuk Rencana High Speed Railway JKT-BDG
Bawaslu Launching IKP 2015, Ada 5 Provinsi Paling Rawan Politik Uang
Gerindra: Kami Tidak Terima Buruh Lokal Diacuhkan, Buruh Cina Diistimewakan!

SPONSOR & PARTNERS



















Pemilu    
 
Seminar
Peran Media Dalam Pemilu 2014
Tuesday 16 Jul 2013 18:37:55
 
Acara Seminar dan buka puasa bersama, yang mengambil tema, Nasional Peran Media dalam Konsulitasi Demokrasi Pada Pemilu 2014, di gedung dewan pers Jakarta Pusat, Selasa (16/7).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Acara Seminar dan buka puasa bersama, yang mengambil tema, Nasional Peran Media dalam Konsulitasi Demokrasi Pada Pemilu 2014, di gedung dewan pers Jakarta Pusat, Selasa (16/7).

Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini, Pengurus DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati, Wakdiv Humas Mabes Polri, Brigjen Taufik, Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Budiman Sujakmiko, Iswandi Syahputra dari (KPI), Juri Andianto (KPU).

Menurt Andi Nurpati, Bagaimana keseimbangan pemberitaan media dalam pertisipasi pemilih, dan menurut Andi sangat sulit untuk mengontrolnya, apa lagi media-media tertentu yang di milik partai politik tertentu.

Ditambahkanya, peran media sangat penting dan di harapan pada pemilu 2014 tidak ada keberpihakan berarti, Media harus mampu meningkatkan optimesme publik, jadi jangan sebaliknya membuat masyarakat menjadi apatis terhadap pemilu.

Contoh anngota dewan, di beritakan pemalas, di beritakan yang negatif dan ini akan berimbas kepada calon pemilih, mereka akan menjadi apatis.

Sementara, Budiman Sujadmiko, menganggap persoalan media kita saat ini tidak sederhana, ada orang yang memimpin partai politi dan kemudian menguasai salah satu Media, ini salah satu contoh prilaku oligarki di bangsa kita.

Saya melihat bukan karena mereka orang media, sehingga orang yang di anggap bisnisnya sukses maka pantas menjadi pemimpin publik. Menjadi Presiden itu bukan privasi melainkan publik untuk menjadi pelayan publik.

"Ada semacam prilaku oligarki, ketika anda menjadi seorang yang sangat kaya, maka akan membeli segalanya.
Bila politik bicara soal pencitraan semata," pungkas Budiman.

Brigjen Taufiq, Wakadiv Humas Mabes Polri, menganggap selama ini permasalahan kita memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan itu di atur dalam UU.

"Kita berkomitmen untuk melaksanakan pemilu yang damai, dan menghidarkan tindakan anarkis dengan berpolitik yang benar, juga butuh peran media masa, yang berimbang faktual dan memenimalkan opini," ujar Brigjen Taufik.

Perlunya konfirmasi terhadap sumber Informasi dalam suatu peristiwa, media on-line, menjadi sumber informasi awal, Media On-Line dijadikan pemberitaan berikutnya dari pemberitaan elektronik.

Semoga apa yang kita diskusikan dapan memberikan kontribusi politik pada bangsa ini untuk pemili legestatif dan Pemilu Presiden 2014 mendatang.(bhc/put)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Seminar

'Selamatkan Perekonomian Indonesia, Pemerintah Harus Ambil Tindakan Non Konvensional'
GEMURA: 'Pejuang Veteran adalah Pahlawan Sejati Bangsa'
Tidak Ada Alasan Melupakan Wayang
Etika Demokrasi Perlu Peran dari Pemuda
Diperlukan Revitalisasi Makna Sumpah Pemuda Guna Semangat Kepemimpinan
PN dan Unsam Langsa Gelar Seminar Reformasi Hukum
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com