Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
ACEH, Berita HUKUM - Guru Pendidikan Agama Islam yang mengajar pada SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA di

Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
KEDIRI, Berita HUKUM - Ratusan prajurit TNI berbaur dengan warga masyarakat melakukan aksi mulia den

Tidak Ada ĎAuto Pilotí, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla menegaskan, tidak ada istilah Ďauto pilo

Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
BEIJING, Berita HUKUM - Mark Zuckerberg berusaha menarik simpati penduduk Cina dengan menggunakan ba

Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
JAKARTA, Berita HUKUM - Para pemegang saham PT Blue Bird Taxi melaporkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK

Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
JAKARTA, Berita HUKUM - Kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dinilai lambat dalam mencegah dan meninda

Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
JAKARTA, Berita HUKUM - Politisi senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Panda Nababan

Menjadi Pewarta Lingkungan Bersama Greenpeace
JAKARTA, HUKUM - Apakah baru-baru ini kamu baru saja menyaksikan kejadian kerusakan atau pencemaran

   

  Berita Terkini >>
   
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Prajurit TNI Renovasi Rumah Penduduk Miskin di Kediri
Tidak Ada ĎAuto Pilotí, Wapres Bantah Pemerintah Tidak Jalan
Pendiri Facebook Gunakan Bahasa Mandarin
Pemilik Saham PT Blue Bird Taxi Melaporkan OJK ke Ombudsman RI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa

Untitled Document



  Berita Utama >
   
KOBAR-GB Langsa Minta Penegak Hukum Usut Keterlambatan Pembayaran Sertifikasi Guru PAI
Menimbang Kualitas yang Berhak Menduduki Kursi Puncak Adhyaksa
Panda Nababan: Melibatkan KPK dan PPTAK Itu Ide Megawati Bukan dari Presiden Jokowi
Mengenal Lebih Dalam Tata Cara Pembentukan UU di DPR
NCID: Akibat Ulah Koalisi Jokowi, Kerja Anggota DPR Hanya Makan, Minum dan Ribut
Tak Mengaku Punya Hutang, Tapi Pernah Bayar Hutang

SPONSOR & PARTNERS



















Pemilu    
 
Seminar
Peran Media Dalam Pemilu 2014
Tuesday 16 Jul 2013 18:37:55
 
Acara Seminar dan buka puasa bersama, yang mengambil tema, Nasional Peran Media dalam Konsulitasi Demokrasi Pada Pemilu 2014, di gedung dewan pers Jakarta Pusat, Selasa (16/7).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Acara Seminar dan buka puasa bersama, yang mengambil tema, Nasional Peran Media dalam Konsulitasi Demokrasi Pada Pemilu 2014, di gedung dewan pers Jakarta Pusat, Selasa (16/7).

Hadir sebagai pembicara dalam seminar ini, Pengurus DPP Partai Demokrat, Andi Nurpati, Wakdiv Humas Mabes Polri, Brigjen Taufik, Anggota DPR dari Fraksi PDI-Perjuangan Budiman Sujakmiko, Iswandi Syahputra dari (KPI), Juri Andianto (KPU).

Menurt Andi Nurpati, Bagaimana keseimbangan pemberitaan media dalam pertisipasi pemilih, dan menurut Andi sangat sulit untuk mengontrolnya, apa lagi media-media tertentu yang di milik partai politik tertentu.

Ditambahkanya, peran media sangat penting dan di harapan pada pemilu 2014 tidak ada keberpihakan berarti, Media harus mampu meningkatkan optimesme publik, jadi jangan sebaliknya membuat masyarakat menjadi apatis terhadap pemilu.

Contoh anngota dewan, di beritakan pemalas, di beritakan yang negatif dan ini akan berimbas kepada calon pemilih, mereka akan menjadi apatis.

Sementara, Budiman Sujadmiko, menganggap persoalan media kita saat ini tidak sederhana, ada orang yang memimpin partai politi dan kemudian menguasai salah satu Media, ini salah satu contoh prilaku oligarki di bangsa kita.

Saya melihat bukan karena mereka orang media, sehingga orang yang di anggap bisnisnya sukses maka pantas menjadi pemimpin publik. Menjadi Presiden itu bukan privasi melainkan publik untuk menjadi pelayan publik.

"Ada semacam prilaku oligarki, ketika anda menjadi seorang yang sangat kaya, maka akan membeli segalanya.
Bila politik bicara soal pencitraan semata," pungkas Budiman.

Brigjen Taufiq, Wakadiv Humas Mabes Polri, menganggap selama ini permasalahan kita memiliki kebebasan menyampaikan pendapat dan itu di atur dalam UU.

"Kita berkomitmen untuk melaksanakan pemilu yang damai, dan menghidarkan tindakan anarkis dengan berpolitik yang benar, juga butuh peran media masa, yang berimbang faktual dan memenimalkan opini," ujar Brigjen Taufik.

Perlunya konfirmasi terhadap sumber Informasi dalam suatu peristiwa, media on-line, menjadi sumber informasi awal, Media On-Line dijadikan pemberitaan berikutnya dari pemberitaan elektronik.

Semoga apa yang kita diskusikan dapan memberikan kontribusi politik pada bangsa ini untuk pemili legestatif dan Pemilu Presiden 2014 mendatang.(bhc/put)


Bookmark and Share

   Berita Terkait Seminar

Etika Demokrasi Perlu Peran dari Pemuda
Diperlukan Revitalisasi Makna Sumpah Pemuda Guna Semangat Kepemimpinan
PN dan Unsam Langsa Gelar Seminar Reformasi Hukum
Pemapanan Mahasiswa, 'Pelaksanaan Lelang Eksekusi Atas Jaminan Perbankan'
Tantangan Jurnalis Sangat Berat, Seperti Telur Diujung Tanduk
Lembaga Adat Aceh Meudrah Qanun Wali Nangroe Demi Mengawal Perdamaian
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com