Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Amerika Serikat
Perang Dagang AS-China Bisa Berlangsung Lama
2018-03-28 11:15:53
 

Ilustrasi. Presiden Amerka Serikat Donald Trump dan Presiden Cina, Xi Jinping.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Perang dagang yang dinyatakan Presiden Amerka Serikat (AS) Donald Trump kepada China bisa berlangsung lama, karena AS sangat protektif dan sedang mengalami peningkatan defisit perdagangan atas China. Perang dagang ini berdampak pula kinerja perdagangan Indonesia.

"Jika kita lihat konteksnya sebagai aksi proteksi terhadap defisit perdagangan, maka ini bisa berlangsung cukup lama. AS sedang berusaha mengamankan kepentingan domestiknya. AS tak segan-segan membidik negara-negara yang bisa merugikan kepentingan nasionalnya," kata Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan yang diwawancarai secara eksklusif lewat sambungan telepon, Selasa (27/3).

Heri mengungkapkan, pada 2017, ekspor barang dan jasa AS ke China naik menjadi 186,6 miliar dolar AS. Angka itu naik 9,8 persen dari tahun sebelumnya. Impor dari China sebesar 524 miliar dolar AS, naik 9,3 persen. Artinya, ada defisit pada sisi AS sebesar 337,2 miliar dolar AS. Angka defisit itu naik pesat dibandingkan dengan tahun 1999 yang hanya sebesar 67,4 miliar dolar AS. Trump menyatakan bahwa defisit perdagangan AS atas Cina merupakan sebuah kelemahan.

Buntutnya, sambung politikus Partai Gerindra ini, AS menerapkan tarif perdagangan senilai 60 miliar dolar AS bagi seluruh barang Cina yang masuk ke negaranya. China kemudian membalasnya dengan menerapkan tarif sebesar 3 miliar dolar AS atas impor baja dan aluminium asal AS. China juga akan menerapkan tarif tambahan 15 persen terhadap produk AS termasuk buah kering, anggur, dan pipa baja serta tambahan 25 persen untuk produk daging babi dan aluminium daur ulang.

"Perang dagang tersebut tentunya bisa menggangu kinerja perdagangan Indonesia. Sebab, Indonesia akan kesulitan melakukan ekspor. Lebih jauh, baik AS dan China bisa saja mengalihkan produknya ke negara lain termasuk Indonesia dengan harga yang murah. Barang-barang yang bisa menyerbu pasar domestik kita antara lain baja, buah-buahan, dan kedelai. Jika itu sampai terjadi, maka siap-siaplah kita kebanjiran impor. Lebih-lebih pemerintah sekarang ini lagi demam impor. Semua diimpor. Bahkan, cangkul pun diimpor," keluh Heri.

Dipaparkan politisi dari dapil Jabar IV ini, AS dan China mewakili 40 persen perekonomian global. Keduanya adalah negara yang bisa memproduksi barang-barang jadi dari yang konvensional sampai high-tech. Hanya saja, lanjut Heri, keunggulan China ada pada kecakapannya mencipta barang-barang canggih dengan harga murah, karena keunggulan komparatifnya pada tenaga kerja yang murah.

"Hubungan dagang AS-China sudah berlangsung 20 tahun. Kedua negara ini seringkali berkompetisi ketat dalam perdagangan. Bagi mereka, perdagangan adalah bagian dari legitimasi politik. Selama hubungan dagang itu, China dianggap telah mendapat keuntungan, sementara AS merugi. Apalagi, di 2030 nanti China diprediksi akan menggeser AS sebagai negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia," tutup Heri.(mh/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Amerika Serikat
 
  Legislator Minta RI Waspadai AS Bangun Pangkalan di Papua Nugini
  Donald Trump Minta Mahkamah Agung Larang Transgender Jadi Tentara AS
  Perang Dagang: AS Terapkan Bea Masuk Produk Cina Bernilai Hampir Rp3.000 Triliun
  Akhirnya Barack Obama Bicara, Menyerang Donald Trump Soal 'Hal-hal Gila di Gedung Putih'
  Uni Eropa dan Kanada Bersiap Lancarkan Perang Dagang dengan AS
 
ads

  Berita Utama
Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir

Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Kapolri Tito Karnavian Meminta Seluruh Jajaran Divisi Humas Polri Mendekatkan Diri dengan Media

Gedung Sasono Utomo TMII Akan Menjadi Saksi Sejarah Pembentukan Dewan Pers Independen

 

  Berita Terkini
 
Polisi Melakukan 20 Adegan Rekonstruksi Pengeroyokan Anggota TNI oleh Juru Parkir

Demo SP JICT ke BUMN: Kembalikan JICT Koja ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Kapolri Tito Karnavian Meminta Seluruh Jajaran Divisi Humas Polri Mendekatkan Diri dengan Media

Palestina jadi Isu Utama Agenda Diplomasi Parlemen

Ikut Gerad Pique, Shakira Didakwa Menggelapkan Pajak di Spanyol Rp 233 M

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2