Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Perpajakan
Peraturan Baru Perpajakan Tunjukkan Negara Lagi Bingung dan Sedang Bangkrut
2017-06-09 04:36:32
 

Ilustrasi. Sri Mulyani dan dan Direktur Operasional IMF Christine Lagarde.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah membuat batasan jumlah saldo yang wajib dilaporkan bank ke Direktorat Jenderal Pajak ( Ditjen Pajak). Aturan itu termuat di dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Untuk di dalam negeri, batas saldo yang wajib dilaporkan bank kepada Ditjen Pajak minimal Rp 200 juta. Batasan ini tutur Menteri Keuangan Sri Mulyani, berlaku untuk semua wajib pajak pribadi.

Direktur Eksekutif Indonesia Law Enforcement Watch (ILEW) Iwan Sumule menegaskan kebijakan tersebut secara jelas menunjukkan negara sedang kebingungan.

"Negara sedang bingung, rakyat terkesan mau diperas lewat aturan pajak. Rakyat yang punya uang 200 Juta harus lapor dirjen pajak, agar dapat dipajakin negara," kata Iwan kepada redaksi, Kamis (8/6).

Hal tersebut kata Iwan menunjukan pemerintah sudah kehabisan akal dalam membuat peraturan yang akan diberlakukan karena terlihat kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan jelas tanpa kajian yang mendalam terlebih dahulu.

"Ini juga menunjukan indikasi negara dalam kebangkrutan dan ketidakmampuan seorang pemimpin negara dan para penyelenggaranya dalam mengelolah negara," sindir Iwan.

Atas dasar itu, melihat situasi dan kondisi negara yang semakin menuju kehancuran, Iwan mengimbau sebagai anak bangsa yang peduli terhadap negara dan bangsanya harus mulai melakukan sesuatu besar.

"Hari ini dituntut untuk bangkit melawan atau sengsara dalam kehancuran," demikian Iwan.

Sementara sebelumnya, sejumlah Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memberikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang memberikan akses kepada aparat pajak untuk mengintip rekening bank dengan saldo tabungan minimal Rp 200 juta. Hal itu mengemuka saat rapat panja dengan Ditjen Pajak pada, Rabu (7/6).

Anggota Banggar Sukiman pun juga mengkritik sumlah SDM di Ditjen Pajak yang dinilai kurang memadai dalam menjalankan program tersebut. Sukiman memberi contoh, penghasilan setiap anggota DPR melebihi saldo tabungan minimal Rp 200 juta tersebut. Padahal untuk menjalankan program tersebut diperlukan jumlah SDM pajak yang handal dan dengan jumlah yang layak agar program yang berjalan dapat berlangsung secara baik.

"Tapi semua bentuk penghasilan kan sudah dipotong pajak. Ini bagaimana? ini memang cara meningkatkan penerimaan negara, tapi jumlah dan kemampuan personel pajak belum mencukupi untuk mengeceknya," tutur Sukiman di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Selain itu, Anggota Banggar John Kenedy Azis juga mempertanyakan target yang akan dicapai pemerintah melalui kebijakan tersebut. Menurut Politisi Golkar ini, kebijakan tersebut dapat memicu aliran dana ke luar negeri. Hal itu mendorong nasabah akan mengurangi saldo rekeningnya hingga batas yang ditetapkan. Sehingga hal itu perlu jadi pertimbangan dan bahan kajian yang serius di Ditjen Pajak. "Dari sisi mudaratnya, akan banyak capital flight atau akan semakin banyak uang menumpuk di bawah bantal," tutur John Kennedy.

Hingga perkembangan terakhir saat ini, DPR pun belum mengesahkan Perpu Nomor 1 Tahun 2017 menjadi undang-undang. Sejumlah fraksi dan pemerintah masih terdapat beberapa perbedaan pandangan yang membuat poin-poin penting dalam Perpu tersebut masih harus dibahas lebih lanjut.

Terkait peraturan baru tersebut yang dinilai kurang tepat, Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi melakukan revisi mengenai batasan saldo akun rekening yang secara otomatis dapat dilaporkan dari perbankan kepada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan, sebelumnya ditetapkan batas saldo untuk rekening perbankan paling sedikit Rp 200 juta bagi orang pribadi, sekarang menjadi Rp 1 miliar.

Hal tersebut seperti yang tertera dalam keterangan tertulis Kementerian Keuangan yang diterima detikFinance, Jakarta, Kamis (8/6).

PMK Nomor 70/2017 merupakan aturan pelaksana dari Perppu Nomor 1 Tahun tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Revisi ini berawal dari masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan agar kebijakan tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan, menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan memperhatikan aspek kemudahan administrasi bagi lembaga keuangan untuk melaksanakannya.

Di samping itu juga mempertimbangkan data rekening perbankan, data perpajakan termasuk yang berasal dari program tax amnesty, serta data pelaku usaha, sehingga pemerintah memutuskan untuk meningkatkan batas minimum saldo rekening keuangan yang wajib dilaporkan secara berkala dari semula Rp 200 juta menjadi Rp 1 miliar.

Dengan perubahan batasan minimum menjadi Rp 1 miliar tersebut, maka jumlah rekening yang wajib dilaporkan adalah sekitar 496 ribu rekening atau 0,25% dari keseluruhan rekening yang ada di perbankan saat ini, jumlah tersebut turun dari yang semula 2,3 juta atau 1,14% dengan saldo minimum Rp 200 juta. (detik/hs,mp/wv/DPR/san/rmol/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Perpajakan
 
  Wakil Ketua ACTA: PMK No 70/PMK.03/2017, Beresiko Terjadi "Rush Money"
  Peraturan Baru Perpajakan Tunjukkan Negara Lagi Bingung dan Sedang Bangkrut
  Percepat Pembahasan Perppu terkait AEol
  Ahli: UU Pengampunan Pajak Merapuhkan Sistem Perpajakan
  Gunakan 'Video Conference', MK Sidangkan Pengujian UU Perpajakan
 
ads

  Berita Utama
SMS Hary Tanoe, Lieus: Keresahan Tokoh terhadap Kondisi Penegakan Hukum di Tanah Air

Tempat Ahok Bukan di Mako Brimob, Namanya Juga Lapas Mana ada yang Kondusif dan Nyaman

Polisi Menangkap 7 Tersangka Kasus Perampok Modus Gembos Ban di SPBU Daan Mogot

Kronologi OTT Kasus Suap Gubernur Bengkulu dan Istri, KPK Sita Rp 1 M

 

  Berita Terkini
 
SMS Hary Tanoe, Lieus: Keresahan Tokoh terhadap Kondisi Penegakan Hukum di Tanah Air

AKBP Tatan Dirsan Layak Ditiru, Hujan Deras dan Banjir Dilalui Demi Tugas pada Malam Takbiran

Valentino Rossi Juara MotoGP Assen

Hacker Berulah, Microsoft Kebobolan Data Rahasia Besar

Haedar Nashir: Mengajak Orang untuk Menyelamatkan Bangsa Itu Musuhnya Berat

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2