Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Kesehatan
Perbedaan Akses Perlu Direspon Skema Insentif pada Penyakit Katastropik
2018-01-07 18:53:09
 

Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati.(Foto: dok/andri)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Penderita penyakit katastropik tersebar merata di seluruh Tanah Air. Namun, fasilitas kesehatan yang mampu mengobati penyakit katastropik masih terbatas di kota-kota besar saja. Padahal, sifat pembiayaan program JKN-KIS terhadap penyakit katastropik tidak terbatas, dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama pada peserta yang tinggal di daerah yang tak punya fasilitas kesehatan lengkap dan memadai.

Ketiadaan RS yang mampu melayani peyakit katastropik itu membuat pasien penyakit katastropik di daerah harus dirujuk ke daerah lain. Masalahnya, terhadap mereka, BPJS Kesehatan hanya membayar biaya perawatan RS. Biaya transportasi dan akomodasi harus ditanggung pasien atau keluarga pasien. Dengan kondisi geografis sulit biaya transportasi dan akomodasi itu tak murah.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati mengatakan disparitas supply side memang potensial menimbulkan ketimpangan dalam akses Faskes antar kota dan desa. Untuk itu Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu memikirkan skema kompensasi.

"Misalnya pengiriman tenaga, mobile clinic, atau uang tunai untuk pengganti transportasi dan biaya kesulitan akses. Perbedaan akses perlu direspon dengan skema insentif agar hak-hak peserta tetap terjamin," ungkap Okky melalui pesan singkat kepada Parlementaria, Jakrta, Jumat (5/1) lalu.

Lebih lanjut, Okky mengatakan perlu dilakukan peningkatan Fasilitas Kesehatan rujukan regional dan provinsi. "Yang tidak kalah pentingnya yaitu jenis dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) kesehatan, pemerataan kapasitas manajeman RS, peningkatan sarana/prasarana dan alat kesehatan rujukan sesuai standard, integrasi data dan sistem informasi di pusat, daerah, dan RS, serta sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah,"tambahnya.

Sebagaimana diiketahui, sebaran rumah sakit yang mampu mengobati penyakit katastropik belum merata, saat ini, dari 2.785 rumah sakit (RS) yang ada, hanya 71 RS Kelas A dan 397 RS Kelas B. RS kelas A mampu memberikan pelayanan hingga tingkat subspesialis, sedangkan RS kelas B bisa memberikan layanan spesialis lebih memadai.

Sementara, beban biaya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) terus membengkak seiring banyaknya penderita penyakit katastropik di era modern saat ini.

Ada berbagai macam penyakit katastropik yang menjadi beban di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penyakit katastropik adalah penyakit yang berbiaya tinggi dan secara komplikasi dapat terjadi ancaman jiwa yang membahayakan.

Berbagai jenis penyakit ditanggung oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Penyakit akibat gaya hidup salah satu yang paling banyak diderita peserta BPJS dan menyerap klaim yang tinggi.

Data Kementerian Kesehatan tahun 2016 beban penyakit katastropik menyerap beban anggaran Rp 1,69 triliun atau 29,67 persen. Banyaknya pasien yang berobat membuat beban biaya JKN terserap.

Sedikitnya ada 9 penyakit yang menduduki posisi puncak penyakit katastropik seperti jantung, stroke, diabetes, kanker, ginjal, hepatitis, thalasemia, leukemia, hemofilia. Total peserta atau penderita sebanyak 22 juta orang lebih.(dbs/jp/ria,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Kesehatan
 
  Demi Keakuratan Data Jaminan Kesehatan, Dinsos Kaur Bimbing Relawan Sosial
  Kapuskes TNI: Tanamkan Semangat Militansi Pada Pelaksanaan Baksos Kesehatan TNI
  Tim Kuasa Hukum Dokter Hadi Susanto Melaporkan Ketua Komisi Medik RS Grha Kedoya
  Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB
  Komisi I Berikan Dukungan Moral kepada Dokter Terawan
 
ads

  Berita Utama
Partai Berkarya DPW DKI Jakarta: Sinergi dan Komunikasi Pengurus dan Caleg Sangat Penting untuk Raih Kemenangan

Rahmat Mirzani Djausal Sesalkan Pembakaran Bendera Tauhid di Garut

Polisi Memastikan Peluru Menyasar di Gedung DPR RI Identik dari Pistol Glock-17 Milik Tersangka I

Seminar Lemhanas Bahas Kesadaran Politik Masyarakat Jelang Pemilu 2019

 

  Berita Terkini
 
BKDPSDM Bantah Anggaran Tes CPNS Kaur Ilegal Tanpa Pengesahan DPRD Kaur

Umumkan Hasil Survei Indeks Periode II, KPI bersama P3I Sepakat Tingkatkan Kualitas Siaran TV

Partai Berkarya DPW DKI Jakarta: Sinergi dan Komunikasi Pengurus dan Caleg Sangat Penting untuk Raih Kemenangan

Sambut 90 Tahun Hari Sumpah Pemuda, PDI Perjuangan Gelar Kegiatan "Satu Indonesia Kita" untuk Anak Muda

Metode KSA BPS 2018, Ketum SPI: Data Baru Itu Valid; RR: Impor Beras Sengsarakan Petani

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2