Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Perempuan
Perempuan Dapat Berperan Lebih Banyak Lagi di Dunia Politik
2017-04-21 09:51:27
 

Anggota Pansus Pemilu dari FPG Hetifah Sjaifudian saat berbicara di acara Dialektika Demokrasi dengan topik "Kartini Bicara Pemilu".(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI, Hetifah Sjaifudian menilai perlunya penguatan agar kaum wanita mendapat kesempatan yang lebih luas untuk berperan di bidang politik bangsa ini. Hal tersebut diungkapkannya dalam acara dialektika demokrasi bertajuk "Kartini Bicara Pemilu" bersama Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) dan Perludem di Media Center DPR RI, Senayan Jakarta, Kamis (20/4).

"Kita membutuhkan lebih banyak perempuan potensial untuk masuk di dalam dunia politik dan kebijakan public, yakni mereka yang memiliki kompetensi kepedulian dan integritas," ujar Hetifah.

Ia meyakini, dengan peran perempuan yang lebih banyak lagi dalam dunia politik, maka akan menghasilkan produ-produk atau kebijakan yang jauh lebih baik bagi masyarakat. Sayanya public Negara ini belum bisa mengakui kemampuan perempuan dalam bidang politik.

Kemunculan perempuan di dunia politik saat ini, lanjut Politisi dari Fraksi Partai Golkar, masih erat kaitannya dengan kembalinya aristokrasi local atau dinasti politik. Sehingga banyak yang meragukan kesiapan perempuan untuk mendedikasikan diri di dunia politik. Begitupun dengan partai politik yang dinilainya belum memberikan ruang yang lebih luas kepada kaum perempuan untuk berperan dalam bidang tersebut.

"Partai Politik sebagai sumber rekrutmen kader dan pemimpin juga belum sepenuhnya siap membuka ruang dan memberi afirmasi agar perempuan bisa mengejar ketertinggalannya. Masih diperlukan penguatan regulasi yang mencerminkan komitmen nasional untuk mendorong kesetaraan gender di politik," lanjutnya.

Oleh karena itu saat ini DPR dan pemerintah sedang menyusun Undang-undang Pemilu yang nantinya akan sangat penting bagi demokrasi dan keadilan gender di politik. Ia menilai pengaturan dalam undang-undang pemilu terkait afirmasi keterwakilan perempuan sejauh ini tidak menunjukan kemajuan yang berarti. Itulah PR (Pekerjaan rumah-red) semua perempuan Indonesia untuk memastikan bahwa pengaturan ini akan memberikan kesempatan yang lebih besar lagi kepada perempuan tidak hanya untuk mencalonkan diri, namun juga untuk terpilih.

Sementara Direktur Perludem Titi Anggraeni mengatakan, peran perempuan dalam dunia politik bisa dilakukan di tiga jenis pemilu, yakni Pemilihan presiden, pemilihan legislative dan pemilihan kepala daerah. Namun sebenarnya menurutnya, keterwakilan perempuan di dunia politik bisa lebih luas dari ketiga instrument tersebut. seperti dalam penyelenggara pemilu dan pemilih.

"Di Komisi Pemilihan Umum (KPU) saja hanya ada 1 perempuan dari 7 Komisioner. Bawaslu hanya ada 1 perempuan dari 5 Komisioner yang ada. Oleh karena itu jumlah 30 persen kuota perempuan dalam calon legislative itu penting untuk mempengaruhi keputusan. Jadi keterwakilan perempuan itu komprehensif," jelas Titi.

Ditambahkan Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), Dwi Septiani keterlibatan perempuan dalam dunia politik itu tidak sekedar kekuasaan, melainkan untuk menjaga equilibirium atau titik keseimmbangan kehidupan. Sebagaimana yang dicita-citakan oleh RA Kartini dalam surat-suratnya yang ingin mewujudkan cita-cita besar bagi perempuan.(Ayu/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Perempuan
 
  Perempuan Dapat Berperan Lebih Banyak Lagi di Dunia Politik
  Ketua PKK Kabupaten Gorontalo: Isteri ASN Harus Impresif
  KPPG Ingin Wanita Gorontalo Bangkit dan Berperan Demi Pembangunan
  Saatnya Berdayakan Kembali Partisipasi Politik Perempuan
  Kartini Cup Gelorakan Semangat Perjuangan Kebangkitan Wanita
 
ads

  Berita Utama
Panglima TNI Gagas Doa Bersama 17 17 17 Serentak dari Sabang-Meuroke

Wakil Ketua DPR RI Nilai Pidato Presiden Tidak Sesuai Realita

Pemimpin Korut Kim Jong-un Putuskan Memantau Dulu 'Para Yankee Dungu' Amerika

Jadi Korban First Travel? Hubungi Posko 'Hotline' Ini jika Butuh Informasi!

 

  Berita Terkini
 
Rahmawati Soekarnoputri Pertanyakan Kemerdekaan Indonesia

Polisi Tetapkan Kiki Adik Bos First Travel Jadi Tersangka

72 Tahun Indonesia Kerja Bersama Wujudkan Kemakmuran Rakyat

Jusuf Kalla: UUD Boleh Berubah, Tetapi Tidak Merubah Visi Para Pendiri Bangsa

Ketua MPR: Yang Merasa Paling Pancasila Harus Belajar Lagi Sejarah Pancasila

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2