Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    

Pergantian Rezim Harus Diikuti Ganti Sistem
Thursday 29 Sep 2011 18:51:20
 

Pendudukan gedung DPR/MPR RI oleh ratusan ribu mahasiswa menandakan runtuhnya rezim Orde Baru (Foto: Istimewa)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mengganti rezim pemerintahan SBY secepatnya memang harus dilakukan. Pasalnya, Indonesia telah berkembang menjadi republik korupsi yang dilakukan secara massif elit eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Untuk itu, diperlukan tekad dan stamina sekelas Sungai Nil dari seluruh rakyat, bukan sekadar tekad Sungai Ciliwung atau Bengawan Solo.

Demikian yang mengemuka dari diskui bertema “Mengapa Perlu Pergantian Rezim Secepatnya” yang digelar Rumah Perubahan di Jakarta, Kamis (29/9). Diskusi menghadirkan aktivis Sukarelawan Indonesia untuk Perubahan Ardi Nuswantoro, pengamat politik Universitas Paramadina Herdi Sahrasad, dan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Luky Jani.

Menurut Herdi, seperti rilis yang diterima redaksi BeritaHUKUM.com, output dikembangkannya demokrasi kriminal telah melahirkan anggota DPR dan para pejabat negara yang tercela. Karena itu, lanjut dia, demokrasi kriminal harus dihentikan secepatnya. Ke depan, harus ada kriteria yang jelas bagi calon anggota DPR dan para pejabat publik. Misalnya, kriteria tentang pendidikan minimal dan aspek moralitas.

“Kalau kita sudah sepakat segera mengganti rezim SBY, harus ada tekanan terus-menerus dari seluruh elemen masyarakat. Yang namanya aksi demonstrasi, harus terus dilakukan, kalau perlu bermalam. Untuk itu dibutuhkan tekad dan stamina sekelas Sungai Nil dari seluruh rakyat, bukan sekadar tekad Sungai Ciliwung atau Bengawan Solo,” ujar Herdi merujuk aksi berbulan-bulan rakyat Mesir di Tahrir Square.

Ardi mengatakan pergantian rezim memang harus secepatnya dilakukan. Isu reshuffle yang ditiupkan sama sekali bukanlah jawaban atas masalah yang dialami Indonesia. Isu rushuffle hanyalah strategi SBY untuk menaikkan citra, terlebih setelah survei menunjukkan tingkat kepuasan publik kepadanya terus merosot. Isu ini juga menjadi pengalih konsentrasi publik, seolah-olah para menterinya gagal sehingga perlu diganti.

Hamil Tua
Di sisi lain, Luki menyatakan hingga kini belum melihat adanya sejumlah persyaratan yang dibutuhkan untuk mengganti rezim secepatnya. Dia menyebut rezim yang berkuasa sekarang sebagai rezim hibrida, rezim campuran. SBY mengambil para pembantunya dari sejumlah Parpol dengan maksudnya agar mereka menjadi pendukung. Namun karena ramai-ramai korupsi, mereka jadi saling tersandera dan saling melindungi.

“Secara politik, rezim sekarang bisa disebut solid. Mereka tidak terpecah-pecah. Korupsi telah menjadi pemersatu mereka. Bahkan juga terjadi kolaborasi antara pengusaha dan penguasa. Bagi mereka, hukum hanya menjadi instrumen. Itulah sebabnya Indonesia kini bisa disebut Republik Korupsi,” tukas Lucky.

Ketika PKI akan memberontak, dia melanjutkan, saat itu dikenal adanya istilah Ibu Perttiwi tengah hamil tua. Artinya, persyaratan untuk melakukan revolusi sudah terpenuhi semuanya. Dia mengaku, saat ini belum melihat adanya fenomena ibu pertiwi hamil tua. Jangankan hamil tua, tanda-tanda kehamilan saja tidak ada.

“Memang kini ada keresahan sosial. Tapi itu tidak cukup. Perlu ada identas, solidaritas, dan tuntutan politik yang sama dari seluruh rakyat untuk melakukan revolusi. Sebetulnya kita bisa merekayasa kehamilan. Misalnya, dengan menggunakan bayi tabung. Intinya, bagaimana caranya fenomena Ibu Pertiwi hamil tua itu muncul. Kalau semua itu tidak ada, pilihannya adalah bersabar dan menunggu Pemilu 2014,” papar Lucky.

Siapkan Sistem
Ketiga pembicara sepakat, selain pergantian rezim secepatnya, yang tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan sistem hukum dan ekonomi. ini menjadi penting, agar kesalahan yang terjadi pada reformasi 1998 tidak terulang kembali. Waktu 1998, rakyat sibuk menurunkan Soeharto.

“Namun karena kita lupa menyiapkan sistem pemerintan yang baik, maka reformasi itu akhirnya dibajak kelompok predator. Kaum predator adalah mereka yang merampok negara dengan korupsi. Kalau kita tidak menghentikan korupsi, sama artinya bunuh diri pelan-pelan., saya pelajari disintegrasi Yugoslavia dan Rusia. Mereka hancur karena korupsi yang kronis,” kata Herdi.

Menurut Lucky, penyiapan sistem menjadi pekerjaan rumah (PR) ke-2 yang tidak kalah pentingnya. Tidak cukup hanya mengganti rezim, kalau fundamental sistem dan perilaku parfa elit yang korup tidak berubah.

“Di awal reformasi, ada istilah birokrasi Spanyol, separuh nyolong. Saya kira sekarang para birokrat itu sudah berubah menjadi predator. Mereka menduplikasi perilaku korup elit yang sebelumnya mereka gyulingkan. Inilah bahayanya jika kita hanya sibuk mengganti rezim, tanpa menyiapkan sistem,” pungkas Lucky. (rls/nas)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang

Rocky Gerung Sebut Pihak Asing Bisa Lihat Presiden Jokowi Penuh dengan Kontradiksi

Anggota Baleg FPKS Ingatkan Pemerintah Jangan Ubah Substansi UU Cipta Kerja

Demo Ciptaker, BEM SI Ultimatum Jokowi untuk Terbitkan Perppu dalam 8x24 Jam

 

ads2

  Berita Terkini
 
Mau Mobil Matic Tetap Awet Terawat? Ini Cara Mengendarai yang Benar

Satu Tahun Jadi Mendkbud, Nadiem Makarim Dapat Rapor Merah dari Serikat Guru

Solusi Kapolda Metro dan Gubernur DKI Jakarta Atasi Keterlibatan Pelajar pada Aksi Unjuk Rasa UU Cipta Kerja

HRS Bisa Pulang Jika Istana Mulai Goyang

Kasus Pelecehan Seksual oleh Michael Jackson Kandas

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2