Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Papua
Perlu Dibentuk Gugus Tugas Papua
2017-11-13 07:00:19
 

Anggota Komisi I DPR Sukamta.(Foto: Jaka/jk)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah untuk membentuk gugus tugas khusus Papua untuk menyelesaikan persoalan Papua dan mendukung diplomasi luar negeri terkait isu Papua. Hal itu menyusul kelompok kriminal bersenjata di Papua semakin memperlihatkan kekuatannya.

"Kita ingin persoalan Papua dilihat secara holistik, dan diselesaikan secara tuntas, tidak parsial. Oleh karena itu, untuk jangka panjangnya, kita meminta agar pemerintah membentuk gugus tugas khusus Papua yang memiliki tugas tidak hanya menyelesaikan persoalan Papua di dalam negeri tetapi juga mendukung upaya diplomasi di luar negeri," ungkap Sukamta dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Jumat (10/11).

Sekretaris Fraksi PKS ini menegaskan bahwa di dalam negeri pendekatan keamanan penting dilakukan secara sistematis. Tim gabungan TNI dan Polri musti bekerja secara cermat, apalagi warga sudah menjadi sandera. Badan Intelijen Negara (BIN) yang memiliki kisah sukses merangkul tokoh separatis di Aceh perlu juga dilibatkan.

Namun yang tidak kalah penting, diperlukan adanya pendekatan kesejahteraan. Tidak hanya dengan menggelontorkan dana yang besar dengan otonomi khusus. Tapi juga bagaimana agar dana yang besar bisa tepat sasaran serta pembangunan harus berbasis budaya masyarakat setempat.

''Jangan sampai upaya pembangunan menimbulkan ketegangan budaya di masyarakat. Kita ingin masyarakat Papua makin puas dengan pembangunan sehingga makin kokoh ikatan terhadap NKRI,'' kata wakil rakyat dari Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Terkait upaya diplomasi gugus tugas dengan dunia internasional, Sukamta menjelaskan, persoalan Papua memiliki rentang diplomasi yang amat luas. Ada negara yang mendukung Indonesia dan ada juga yang amat kritis. Negara besar hingga negara kecil memiliki kepentingan sendiri terhadap Papua. Itu harus diselesaikan dengan cara tersendiri.

''Duta besar RI di luar negeri yang punya irisan soal Papua, diharapkan untuk bekerja bersama-sama, tidak sendiri-sendiri menyelesaikan persoalan di satu negara,'' pungkas Sukamta.(hs/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda

Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota

 

  Berita Terkini
 
Polri dan Bea Cukai Membongkar Penyelundupan 600.000 Butir Pil Ekstasi

Program KUBE Butuh Penasihat Usaha

MKD DPR Tetap Akan Memproses Setya Novanto

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Aparat Hukum Harus Buktikan Kasus Transfer Standard Chartered Rp19 Triliun

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2