Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pekerja Asing
Permudah Masuk TKA, Pemerintah Harus Perhatikan Sensitivitas Publik
2018-02-05 07:54:48
 

Ilustrasi. Pekerja Asing Ilegal ditangkap.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati menilai rencana pemerintah membuat regulasi baru yang mempermudah masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di tanah air harus hati-hati dan memperhatikan sensitivitas publik. Rencana tersebut dipastikan akan menimbulkan polemik di tengah publik. Okky menilai kegaduhan ini tentu tidak baik bagi pemerintahan Jokowi.

"Kami sebagai partai pendukung pemerintah harus memastikan setiap kebijakan pemerintah dalam koridor kemaslahatan publik sebgaimana garis besar Nawacita Presiden Jokowi," ungkap Okky dalam rilisnya, Kamis (1/2) lalu.

Keluhan sulitnya masuk TKA ke tanah air tentu tidaklah beralasan. Berbagai regulasi yang tersedia justru memberi ruang masuknya TKA ke Indoensia. Seperti Pasal 42 ayat (4) UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta Pasal 36 ayat (1) Permenaker No 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan TKA. Regulasi tersebut memberi ruang masuknya TKA ke tanah air namun untuk jabatan dan waktu tertentu. Tidak hanya itu, regulasi tersebut juga memberi pesan penting, boleh TKA masuk asal adanya transfer pengetahuan ke pekerja domestik.

"Berbagai ketentuan tersebut memberi ruang serta pengaturan tentang prosedur masuknya TKA ke tanah air. Dimana letak sulitnya TKA masuk ke tanah air? Bahwa norma tersebut memuat aturan dan batasan-batasan, tentu membacanya harus dengan perspektif penguatan SDM domestik dan spirit proteksi tenaga kerja dalam negeri," jelas Okky

Politisi PPP ini menyarankan ada baiknya pemerintah lebih fokus memperbanyak ruang lapangan kerja bagi warga Indonesia, memperbanyak investasi ke dalam negeri dengan harapan bertambahnya lapangan kerja.

"Kami juga menyarankan pemerintah agar memanggil anak negeri yang berada di luar negeri yang memiliki kualifikasi yang tidak kalah dengan TKA untuk kembali ke tanah air, agar berkarya di Indonesia. Langkah ini jauh lebih penting daripada mewacanakan meregulasi peraturan dengan mempermudah TKA masuk ke Indonesia," tutupnya.(hs/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pekerja Asing
 
  Tingkatkan Investasi, Pemerintah Justru Rugikan Serikat Pekerja
  DPR Ajak Buruh Kawal Rekomendasi Panja TKA
  Zulkifli Hasan Ingatkan Amanat Konstitusi Utamakan Tenaga Kerja Dalam Negeri
  Pansus Angket TKA Akan Segera Dibentuk
  Gerindra Dukung Pembentukan Pansus Hak Angket Perpres TKA
 
ads

  Berita Utama
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers

Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik

Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil

 

  Berita Terkini
 
Sosialisasi Asian Games Diduga Jadi Ajang Kampanye Putra Gubernur

Demo Jamper Tuntut Kajari Tuntaskan Tunggakan Kasus dan Kembalikan Aset Komura

Tim Mabes Polri Periksa Kejiwaan Pelaku Penyerangan Polsek Maro Sebo Jambi

Donald Trump Sebut Pertemuan dengan Kim Jong-un di Singapura Mungkin Batal

Sidang Perdana Dugaan Kasus Wanprestasi Rp 22 Milyar Awang Ferdian Cawagub Kaltim

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2