Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Ormas
Perppu Ormas Kembali Digugat di Mahkamah Konstitusi
2017-08-08 10:04:39
 

Ilustrasi. Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jl. Merdeka Barat no 6 Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Empat organisasi kemasyarakatan dan beberapa perseorangan warga negara Indonesia mengajukan permohonan uji materi Perppu Nomor 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) di Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Pemohon yang dalam sidang pendahuluan ini diwakili 20 orang kuasa hukum, menjelaskan bahwa hak konstitusional para Pemohon telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan a quo.

"Karena prosedur penetapan Perppu Nomor 2/2017 tidak sesuai dengan pasal 12 UUD 1945, yang menentukan harus didahului pernyataan bahaya oleh presiden yang syarat-syarat dan akibatnya ditetapkan dengan undang-undang," ujar salah satu anggota tim kuasa hukum, Rangga Desnata, di Gedung MK, Jakarta, Senin (7/8).

Dengan begitu para pemohon menilai bahwa penetapan Perppu Ormas itu tidak sesuai dengan prosedur UUD 1945 sehingga patut dinyatakan tidak mengikat secara hukum.

Menurut pemohon hal ini sama dengan memberikan kepada presiden hak sebebas-bebasnya untuk menentukan ada atau tidaknya hal ihwal kegentingan yang memaksa.

Anggota tim kuasa hukum para pemohon lain, Dedi Suhardadi, menjelaskan, Perppu Nomor 2/2017 juga meniadakan hak para pemohon membela diri di pengadilan.

"Bagi para pemohon, ketentuan a quo telah meniadakan hak para pemohon untuk mendapatkan peringatan dan membela diri di pengadilan sebelum dibubarkan dan pencabutan status badan hukumnya," kata dia.

Selain itu, pemohon mendalilkan norma yang menyatakan keberadaan ormas yang menganut dan menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan Pancasila, sebagaimana diatur pasal 59 ayat (4) huruf c dan Pasal 82A ayat (1) dan ayat (2) Perppu Ormas sangat luas dan memiliki makna ganda.

"Pada pasal tersebut terdapat pencampuradukan dua subjek hukum yang berbeda dengan perbuatan yang berbeda dalam satu ketentuan pidana," kata dia.

Adapun para pemohon itu adalah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Yayasan Forum Silaturrahim Antar-Pengajian Indonesia, Perkumpulan Pemuda Muslimin Indonesia, dan Perkumpulan Hidayatullah.

Selain itu terdapat beberapa perseorangan warga negara Indonesia, yakni Amril Saifa, Zuriaty Anwar, Muhclis Zamzami Can, Munarman, dan Chandra Kurnianto.(mr/Antara/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Ormas
 
  Aksi Demo 4 Ormas Lampura Tuntut Kejelasan Anggaran Disdikbud dan Panwas
  Ormas Jangan Ragu Berikan Kritik Bagi Pemerintah dan DPR
  Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik
  Ahli: Pembubaran Ormas Tanpa Proses Pengadilan Bertentangan Asas Due Process of Law
  Ahli: Larangan dalam UU Ormas Bertentangan dengan Hukum Pidana
 
ads

  Berita Utama
Faisal Basri: Rupiah Rusak Karena Pemerintah Ambisius

Divestasi Saham Freeport Bukan Jawaban bagi Keselamatan Rakyat dan Lingkungan

Kejari Eksekusi Gafar Terpidana 12 Tahun Kasus Mega Pungli Komura Samarinda

Komisi IX Sepakat Bentuk Panja Kasus Susu Kental Manis

 

  Berita Terkini
 
Faisal Basri: Rupiah Rusak Karena Pemerintah Ambisius

Nonton Bareng Final Piala Dunia di Parlemen

Aswanto SH Putra Asli Bengkulu Bacaleg Partai Hanura untuk DPR RI

Jelang Pemilu 2019, Stabilitas Keamanan Negara Harus Dijaga

Bimmas Polsek Senen Ungkap Kasus Curanmor Kurang dari 45 Menit

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2