Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Pekerja Asing
Perpres TKA Jadi Ancaman untuk Pekerja Lokal
2018-04-09 13:49:20
 

Ilustrasi. Tenaga kerja ilegal asal China diperiksa di Kantor Imigrasi Cilegon, Banten.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengkritisi kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (PTKA). Dia mengkhawatirkan peraturan ini bisa mengancam tenaga kerja lokal. Ironisnya, Bahkan yang lebih ironi, hingga kini warga negara yang menganggur masih menjadi permasalahan serius.

"Karena itu, publik tetap perlu mempelajari dan mengkritisi keluarnya perpres tersebut. Terutama dari aspek keberpihakan pemerintah pada pekerja lokal," papar Saleh dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Minggu (8/4).

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini beranggapan, masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA) mempersulit penciptaan lapangan kerja bagi warga Indonesia. Bahkan tak menutup kemungkinan tenaga kerja dari luar negeri menyebarkan ideologi yang tak sepaham dengan Pancasila.

"Saya khawatir justru kemudahan bagi masuknya TKA malah berdampak negatif. Bisa saja orang-orang yang masuk itu juga diiringi dengan masuknya barang-barang ilegal, termasuk narkoba," ujar Saleh.

Dia juga tidak sepaham dengan alasan pemerintah dalam penerbitan Perpres tersebut yang beralasan peraturan ini untuk menarik investasi dan perbaikan perekonomian. Menurutnya, kebijakan itu kurang tepat karena selama ini banyak investasi asing yang mudah mendapat tempat dan dilindungi. Menurut Saleh, sejauh ini perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia pun tidak mengalami kendala.

"Yang baik itu jika investor asing datang dan merekrut pekerja lokal. Mereka dapat untung dengan usahanya, kita untung dengan adanya lapangan pekerjaan yang diciptakan," jelas Saleh.

Ditegaskan dalam Perpres tersebut, setiap Pemberi Kerja TKA harus memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disahkan menteri atau pejabat yang ditunjuk, dan sedikitnya memuat alasan penggunaan TKA, jabatan atau kedudukan TKA dalam struktur organisasi perusahaan, jangka waktu penggunaan TKA, penunjukan tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping TKA yang dipekerjakan.(eko/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pekerja Asing
 
  Pemerintah Indonesia Harus Bela Pekerja Lokal
  Dialog dengan Milenial, Sandiaga Uno Dikeluhkan Soal Tenaga Kerja Asing
  51 TKA Asal Cina Tanpa Dokumen Lengkap Diusir dari Aceh
  Isu TKA Perlu Penanganan Serius
  Tingkatkan Investasi, Pemerintah Justru Rugikan Serikat Pekerja
 
ads

  Berita Utama
KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap

Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online

KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama

Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru

 

  Berita Terkini
 
Lembaga Survei Harus Adil

Harus Ada Solusi Hadapi Masifnya Penambangan Liar

Sandiaga Uno Dapat Blangkon dan Uang di dalam Sorban

KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap

Cawapres Sandiaga Uno Ziarah ke Makam KH Ahmad Dahlan di Karangkajen

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2