Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Pemanasan Global
Perubahan Iklim Butuh Perhatian Parlemen Dunia
2017-05-16 06:13:47
 

Anggota BKSAP DPR RI Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani.(Foto: jakanugraha/parle/hr)
 
VIETNAM, Berita HUKUM - Isu perubahan iklim butuh perhatian parlemen dunia, terutama dalam mendorong pendanaan program tersebut untuk mengatasi dampak negatif dari perubahan iklim itu sendiri. Kerja sama parlemen dunia jadi keniscayaan untuk menggalang pendanaan aksi mengatasi perubahan iklim.

Demikian disampaikan Anggota BKSAP DPR RI Sarwo Budi Wiryanti Sukamdani saat mengikuti Regional Seminar on Achieving the Sustainable Development Goals for Parliamentary in the Asia Pacific Region di Ho Chi Minh City, Vietnam, 11-13 Mei 2017. Ia hadir bersama anggota BKSAP lainnya, Siti Hediati Soeharto. Diserukan Wiryanti, parlemen harus memastikan penyediaan dana yang cukup untuk mitigasi perubahan iklim.

Mekanisme regional, kata politisi PDI Perjuangan ini, juga perlu dilakukan untuk mengatasi perubahan iklim di masa depan. Ia menyampaikan hal ini saat sesi dialog mengenai Challanges, Opportunities, and Response Action of Countries in the Region. Disampaikannya, untuk mengatasi perubahan iklim, Indonesia mengajak negara-negara berkembang untuk mengambil peran dalam pengurangan emisi, penyediaan dana, transfer teknologi, dan pembangunan kapasitas.

Selain itu, ratifikasi Doha Amandemen juga harus dilakukan untuk melanjutkan Protokol Kyoto dan merealisasikan komitmen pendanaan perubahan iklim sebesar US$100 milyar pada tahun 2020. Pertemuan ini dihadiri 19 negara di kawasan Asia Pacific. Selain Indonesia dan Vietnam, hadir delegasi dari Malaysia, Brunei Darussalam, Laos, Singapura, Thailand, Timor Leste, Myanmar, Filipina, Afganistan, Bhutan, Bangladesh, Kamboja, China, Fiji, Maladewa, Pakistan, India, Korea Selatan, dan Vanuatu.

Seminar ini dimaksudkan untuk saling berbagi pengalaman di antara anggota parlemen dalam upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan langkah-langkah yang dapat dilakukan Parlemen untuk mendukung implementasi TPB di negara masing-masing. Pada kesempatan berharga ini, Wuryanti juga menyampaikan, DPR RI akan mengadakan World Parliamentary Forum on Sustainable Development pada 6-7 September 2017 di Bali. Ia berharap semua delegasi hadir dalam acara tersebut.(mh/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Pidato Anies Baswedan, Luhut Binsar Panjaitan dan Nasib Reklamasi

Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan

Anies-Sandi Resmi Menjabat, Lulung Berharap Anies-Sandi Sukses Jalin Komunikasi dengan DPRD

Yunahar: Tidak Boleh Menyebarkan Berita Bohong Walau Niatnya Baik

 

  Berita Terkini
 
Menko Perekonomian Akui Realisasi Penerimaan Pajak Belum Sesuai Harapan

Pidato Anies Baswedan, Luhut Binsar Panjaitan dan Nasib Reklamasi

Uni Eropa Dijadwalkan Siap Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Korea Utara

Perppu Ormas Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi

Pimpinan DPR dan Presiden Diminta Cari Solusi terkait Menteri BUMN

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2