Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
BUMN
Pimpinan DPR dan Presiden Diminta Cari Solusi terkait Menteri BUMN
2017-10-17 22:00:38
 

Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Utomo.(Foto: Naefuroji)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Utomo minta Pimpinan DPR dan Presiden segera mencarikan solusi polemik yang mengakibatkan Menteri BUMN tidak bisa hadir dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR. Harus ada solusi yang cepat, karena hal ini mengganggu tata kelola kenegaraan, hasil-hasil rapat kerja pun tidak dapat langsung direspon walaupun menteri yang mewakili melaporkannya kepada Presiden.

"Komisi VI telah melakukan pengiriman surat kepada Pimpinan DPR melalui mekanisme yang berlaku dan juga menyurati Presiden terkait solusi mengenai masalah ini," katanya, usai ditundanya kembali agenda Raker Komisi VI dengan agenda membahas Pagu Anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2018, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/10).

Sudah dua tahun hal ini berlangsung, sambungnya, banyak pembicaraan penting tertunda yang membahas antara lain tentang Penyertaan Modal Negara, holding, perubahan Undang-Undang tentang BUMN, ataupun penugasan BUMN.

"Hal ini juga akan mengganggu tugas-tugas DPR di Komisi VI, pengawasan menjadi tidak bisa maksimal. Walaupun ada menteri yang ditunjuk mewakili, tapi kan menteri itu sibuk dengan kementeriannya sendiri yang sudah kompleks juga masalah dan tantangannya," ujar poltisi Partai Demokrat ini.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi VI Teguh Juwarno, ini satu persoalan yang sudah lama dirasakan Komisi VI, dimana tidak bisa Rapat Kerja dengan Menteri BUMN secara langsung.

Menurutnya Komisi VI telah menyurati Pimpinan DPR dua kali, juga telah mengkomunikasikannya agar hal ini tidak berlarut-larut karena pada akhirnya pengawasan, komunikasi dan koordinasi dengan kementerian menjadi pincang dan tidak bisa maksimal.

"Kita (Komisi VI) harapkan dalam waktu dekat nantinya ada kebijakan dari pimpinan DPR untuk kemudian membawa ke Bamus DPR yang akan ditindaklanjuti dalam Sidang Paripurna DPR sehingga larangan untuk melakukan Raker dengan Menteri definitif ini bisa segera dicabut," tegas politisi PAN ini.(as/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing

Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum

Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA

 

  Berita Terkini
 
Irjen Idam Azis Memimpin Serijab 6 Pejabat Utama dan Kapolres di Polda Metro Jaya

Ketua DPR Minta Semua Ormas Aktif Jaga Stabilitas Politik

3 Milisi AS Dinyatakan Bersalah Berencana Ngebom Masjid di Amerika

Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP

PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2