Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
BUMN
Pimpinan DPR dan Presiden Diminta Cari Solusi terkait Menteri BUMN
2017-10-17 22:00:38
 

Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Utomo.(Foto: Naefuroji)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Sartono Utomo minta Pimpinan DPR dan Presiden segera mencarikan solusi polemik yang mengakibatkan Menteri BUMN tidak bisa hadir dalam Rapat Kerja di Komisi VI DPR. Harus ada solusi yang cepat, karena hal ini mengganggu tata kelola kenegaraan, hasil-hasil rapat kerja pun tidak dapat langsung direspon walaupun menteri yang mewakili melaporkannya kepada Presiden.

"Komisi VI telah melakukan pengiriman surat kepada Pimpinan DPR melalui mekanisme yang berlaku dan juga menyurati Presiden terkait solusi mengenai masalah ini," katanya, usai ditundanya kembali agenda Raker Komisi VI dengan agenda membahas Pagu Anggaran Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2018, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (17/10).

Sudah dua tahun hal ini berlangsung, sambungnya, banyak pembicaraan penting tertunda yang membahas antara lain tentang Penyertaan Modal Negara, holding, perubahan Undang-Undang tentang BUMN, ataupun penugasan BUMN.

"Hal ini juga akan mengganggu tugas-tugas DPR di Komisi VI, pengawasan menjadi tidak bisa maksimal. Walaupun ada menteri yang ditunjuk mewakili, tapi kan menteri itu sibuk dengan kementeriannya sendiri yang sudah kompleks juga masalah dan tantangannya," ujar poltisi Partai Demokrat ini.

Hal senada disampaikan Ketua Komisi VI Teguh Juwarno, ini satu persoalan yang sudah lama dirasakan Komisi VI, dimana tidak bisa Rapat Kerja dengan Menteri BUMN secara langsung.

Menurutnya Komisi VI telah menyurati Pimpinan DPR dua kali, juga telah mengkomunikasikannya agar hal ini tidak berlarut-larut karena pada akhirnya pengawasan, komunikasi dan koordinasi dengan kementerian menjadi pincang dan tidak bisa maksimal.

"Kita (Komisi VI) harapkan dalam waktu dekat nantinya ada kebijakan dari pimpinan DPR untuk kemudian membawa ke Bamus DPR yang akan ditindaklanjuti dalam Sidang Paripurna DPR sehingga larangan untuk melakukan Raker dengan Menteri definitif ini bisa segera dicabut," tegas politisi PAN ini.(as/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda

Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota

Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat

Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya

 

  Berita Terkini
 
Polda Metro Jaya dan APPI Menggelar Sarasehan dan Dialog UU No 42/1999 Jaminan Fidusia

Faisal Haris Siap Somasi Pelaku Rekam & Sebarkan Video Shafa Labrak Jennifer Dunn

Bakamla RI Luncurkan Kapal Baru KN Tanjung Datu 1101

TNI dan ADF Gelar Latihan Bersama Garuda Kookaburra 2017

Usulan KEK Meikarta Berpotensi Merugikan Keuangan Negara

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2