Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Ormas
Pimpinan DPR Terima Aspirasi Penolakan Perppu Ormas
2017-10-08 05:20:34
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menerima aspirasi penolakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dari sejumlah organisasi kemasyarakatan yang tergabung dalam Forum Tokoh Muslimah Peduli Bangsa. Fadli mengakui, aspirasi penolakan Perppu ini sudah beberapa kali diterimanya.

"Sebelumnya kami juga menerima delegasi dari ormas-ormas Islam yang datang, bahkan berdemonstrasi di depan Gedung DPR. Setidaknya dari beberapa fraksi seperti F-Gerindra, F-PD, F-PKS, dan F-PAN mempunyai kecenderungan untuk menolak Perppu," kata Fadli saat pertemuan, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (5/10).

Politisi F-Gerindra itu mengakui, ia dan fraksinya juga akan menolak Perppu ini. Pasalnya, Perppu itu tidak sesuai dengan UUD 1945, yakni pasal yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya.

Ia pun mengusulkan, agar Forum itu juga menyampaikan petisi penolakan kepada fraksi-fraksi lain. Karena sampai sejauh ini, fraksi-fraksi yang mendukung pemerintah masih berada dalam posisi yang lebih besar. Harapannya, dengan adanya opini dari publik kepada fraksi-fraksi di DPR, mungkin bisa saja fraksi lain mengubah sikapnya.

"Pengaruh dari opini publik, khsusunya dari ormas Islam dan tokoh-tokoh muslimah, saya kira mempunyai pengaruh yang cukup besar pada pengambilan keputusan nantinya. Terutama dari Muslimah Hizbut Tahrir, yang langsung sebagai korban pertama Perppu ini. Saya kira mempunyai kepentingan yang lebih ebsar, karena menjadi korban dari Perppu ini," imbuh Fadli Zon politisi asal Dapil Jabar V itu.

Sebelumnya, Forum Tokoh Muslimah Peduli Bangsa yang diketuai oleh Irena Handono menyampaikan petisi menolak dengan tegas Perppu Nomor 2 Tahun 2017, dan meminta DPR untuk membatalkan Perppu ini.

Forum ini menilai, Perppu ini melegitimasi rezim diktator yang represif dan sewenang-wenang. Rezim ini dengan menggunakan Perppu tesebut juga berpotensi membungkam suara kritis, mengekang dakwah mengkriminalisasi ajaran Islam, hingga mengkriminalisasi ormas dan aktivis Islam.(sf,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Ormas
 
  Enam Fraksi DPR Setuju Perppu Ormas
  Perppu Ormas Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi
  Perppu Ormas Bentuk Kelalaian Pemerintah Membina Ormas
  Pimpinan DPR Terima Aspirasi Penolakan Perppu Ormas
  Ahli: Perppu Ormas Multitafsir
 
ads

  Berita Utama
Melecehkan Profesi Wartawan 'Pelacur', MW Resmi Dilaporkan Ke Polres Samarinda

Buruh dan Mahasiswa Bersatu; KSPI Desak Mahasiswa yang Ditangkap Segera Dibebaskan

3 Tahun Pemerintahan Jokowi, Ini Penilaian Faisal Basri

Ahmad Dhani Resmi Jadi Kader Partai Gerindra dan Siap Antar Prabowo Jadi RI 1

 

  Berita Terkini
 
Melecehkan Profesi Wartawan 'Pelacur', MW Resmi Dilaporkan Ke Polres Samarinda

Enam Fraksi DPR Setuju Perppu Ormas

Refleksi 3 Tahun Jokowi-JK, Utang Negara Hambat Pembangunan

Imam B. Prasodjo: Yang Benar Saja Program RAPS Diserahkan Ke Asing

DitJen Imigrasi: Syarat Pergantian Paspor Hanya E-KTP dan Paspor Lama

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2