Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
KUHP
Plt. Ketua DPR Nilai Penting Revisi Undang-undang Hukum Acara Perdata
2018-01-12 13:22:23
 

Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon saat menerima Audiensi Asosiasi Dosen Hukum Acara Perdata dgn Ketua Prof. Dr. Efa Fakhriah, S.H., M.H.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon menilai pentingnya perubahan atau revisi Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Hal tersebut diungkapkannya usai menerima perwakilan Asosiasi Dosen Hukum Perdata Indonesia di ruang kerjanya, Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (10/1).

"Saya baru saja menerima perwakilan atau pengurus dari Asosiasi dosen hukum perdata Indonesia yang terdiri dari 44 perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia. Mereka menyampaikan aspirasi agar segera dilakukan revisi atau perubahan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Perdata sehingga bisa dimasukkan dalam Prolegnas (Program legislasi nasional) Tahun 2018, atau maksimal 2019, yang sebenarnya sudah masuk dalam Prolegnas Long List. Ini sangat penting karena basic Undang-Undang Kitab Hukum Acara Perdata saat ini merupakan versi atau peninggalan Belanda yang sudah out of Date," jelas Fadli.

Dilanjutkan Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini, banyak perkembangan dalam kasus atau perkara perdata yang tidak tertampung dalam Undang-Undang Perdata yang ada saat ini yang merupakan warisan kolonial Belanda.

Bahkan, dengan kecanggihan teknologi saat ini, ditambah perubahan tata kelola maupun network dalam persolan dan sengketa perdata, maka butuh suatu perbaikan-perbaikan dan penambahan hukum yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sengketa atau konflik perdata tersebut.

Pada kesempatan itu juga terungkap bahwa usulan revisi atau perubahan Undang-Undang tersebut, merupakan hasil dari Konferensi Asosiasi Dosen Hukum Perdata Indonesia beberapa waktu lalu yang diselenggarakan di Palu, Sulawesi Selatan.

Dalam konferensi tersebut juga disusun beberapa summary dan draft revisi Undang-Udang yang akan disampaikan juga pada DPR RI.

"Kami akan lanjutkan usulan tersebut ke Badan Legislasi (Baleg) dan Komisi III DPR RI untuk kemudian ditindaklanjuti dan dilakukan pembahasan. Karena saat ini Komisi III dan Baleg masih fokus membahas perubahan Undang-Undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)," pungkasnya.(ayu/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru

Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

Kementerian Ketenagakerjaan Launching Permenaker No 5 Tahun 2018

 

  Berita Terkini
 
SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru

Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru

DPP IMM: Indonesia Butuh Pemimpin Baru

Peringati HUT RI Ke 73, Ratusan Wanita akan Nyelam Massal di Manado

Fahri Hamzah Sudah Diberi Tahu SPDP Kasus Sohibul Iman oleh Penyidik

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2