Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Bawaslu
Polisi Hentikan Kasus Pidana Pemilu PSI, Bawaslu Salahkan KPU
2018-06-02 06:24:57
 

Ketua Bawaslu, Abhan saat diskusi media dan buka puasa bersama terkait perkembangan temuan dugaan pelanggaran pemilu di Media Center Bawaslu, Jakarta, Kamis (31/5).(Foto: SINDOnews/Rakhmatulloh)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Bareskrim Mabes Polri menyatakan kasus dugaan pidana Pemilu yang dilakukan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tak dilanjutkan ke tahap penuntutan lantaran adanya keterangan berbeda dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu, Abhan saat diskusi media dan buka puasa bersama terkait perkembangan temuan dugaan pelanggaran pemilu di Media Center Bawaslu, Jakarta, Kamis (31/5).

Menurut Abhan, keterangan berbeda dimaksud disampaikan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan dimana perbedaan terlihat saat bersangkutan menyampaikan proses penanganan pelanggaran Bawaslu tanggal 16 Mei dengan keterangan yang disampaikan pada saat penyidikan di Bareskrim Polri.

Abhan mengatakan, pada intinya dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan PSI tidak bersifat akumulatif. "Pemilu dapat dikategorikan kampanye pemilu apabila terdapat salah satu unsur tersebut," ungkap Abhan menyitir keterangan Wahyu.

Dia menganggap, apa yang dilakukan PSI masuk kategori pelanggaran pemilu dimana terlapor Sekjen PSI Raja Juli Antoni dan Wasekjen PSI Chandra Wiguna telah memuat iklan layanan kampanye di sebuah media cetak dengan menawarkan visi-misi program/atau citra diri peserta pemilu.

Menurutnya, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggara pemilu tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018, pelaksanaan kampaye melalui iklan media massa cetak dan elektronik adalah tanggal 24 Maret 2019 sampai 13 April 2019.

"Maka PSI dalam Koran Jawa Pos edisi 23 April 2018 tersebut dapat dikategorikan sebagai kampanye di luar jadwal," tandasnya.

Bareskrim Polri sendiri ditugasi menyidik perkara ini paling lama 14 hari sejak laporan diterima. Bareskrim tak melanjutkan ke tahap penuntutan karena dinilai terdapat keterangan berbeda, atau Abhan menyebut sikap inkonsistensi dari pihak KPU.

Temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu oleh PSI sebelumnya ditemukan tim Gakkumdu. Kemudian Gakkumdu menyimpulkan perkara ini untuk diteruskan ke Bareskrim untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.(kri/sindonews/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Bawaslu
 
  Legislator Minta Bawaslu Turunkan Persyaratan Pengawas TPS
  Bawaslu Gelar Rapat Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Tahapan Pemilu
  Calon DPR-RI Rudi Mas'ud Mangkir dari Panggilan Bawaslu Samarinda
  Bawaslu Putuskan Deklarasi Gubernur Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah Langgar Aturan
  Kasus Caleg Gerindra Zuhdi Dihentikan Bawaslu Jakarta Timur
 
ads1

  Berita Utama
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN

ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin

Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS

 

ads2

  Berita Terkini
 
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50

Polda Gorontalo Siap Mendukung Kelancaran Pembangunan Daerah

Penggiat Anti Radikalisme Ajak Ulama, Guru Ngaji dan Tokoh Masyarakat Bangun Narasi Kerukunan Umat

Kapolda Hadiri Pencanangan HUT Provinsi Gorontalo Ke-19

Taylor Swift terancam tak bisa nyanyikan lagunya sendiri

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2