Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
Pemalsuan
Polres Jakbar Menangkap 7 Orang Pengguna Ijazah Palsu Mendaftar Calon Bintara Polri 2017
2017-04-26 17:43:57
 

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Andi Adnan saat jumpa pers.(Foto: BH /as)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Resor Jakarta Barat (Polres Jakbar) bersama Biro SDM Polda Metro Jaya mengungkap tujuh orang pengguna ijazah palsu saat mendaftar sebagai calon Bintara Polri 2017 pada 14 Maret sampai 15 April 2017.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Andi Adnan mengatakan ketujuh pengguna ijasah palsu ini ada yang memalsukan nilai ujian dan ada yang memalsukan tahun lahir. Ketujuh pengguna ijazah palsu tersebut adalah RH (22), SG (22), IP (22), CIM (22), ZP (20), MFH (20) dan LE (21). Tujuh pengguna ijazah palsu terdiri dari enam pria dan satu wanita.

"Ketujuh tersangka memalsukan ijazah dan akte kelahiran palsu," kata Andi Adnan di Polres Jakarta Barat, Rabu (26/4).

Modusnya meninggikan nilai ujian dengan menyesuaikan standar dari Mabes nilai ujian diatas 6,0. Karena rendah, mereka mengganti hasil ujian agar bisa mencapai target.

Selain itu, ada empat orang melewati batas karena umur maksimal 21 tahun. Mereka ganti tanggal lahir di ijazah dan akte lahir.

Kasus ini diketahui setelah dilakukan pengecekan administrasi. Setelah ada kecurigaan, dilakukan pengecekan keaslian kepada Kementerian Pendidikan.

"Untuk membedakan ijazah, kita meminta keterangan ahli dari Kementerian Pendidikan Nasional," ujar Andi.

Pengguna ijazah palsu membayar Rp 50 juta sampai Rp 100 juta rupiah. Sementara polisi masih mengejar pembuat ijazah palsu.

"Mereka hanya pengguna, ada yang membuat dokumen palsu. Pelaku utama sedang kita kejar. Mereka tidak membeli dari satu pembuat," jelas Andi.

Pelaku dijerat dengan pasal 263 ayat 2 KUHP dan atau 266 ayat 2 KUHP tentang Pemalsuan Data dan Dokumen dengan hukuman penjara enam tahun penjara.(bh/as)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212

Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik

Wartawan Tewas di Lapas, SPRI Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta dan Libatkan Pers

 

  Berita Terkini
 
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Hak Angket DPR Segera Bergulir Atas Pengangkatan Iwan Bule

Polres Flores Timur Diduga Petieskan Kasus Tragedi Nimun Lema Anak Lamahala

Liburan Hari Ketiga Lebaran Ribuan Wisatawan Masih Padati Pantai Bira

Ketua MPR Harap Momen Idul Fitri Jadi Ajang Perkuat Persatuan di Tahun Politik

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2