Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi III DPR
Polri Terlalu Reaktif Amankan Demonstran Tolak Jokowi di Tuban
2018-03-14 19:44:56
 

Demo Tolak Jokowi di Tuban Ricuh, Mahasiswa Luka-luka.(Foto: twitter)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sikap reaktif yang ditunjukkan Polri terutama personil Polres Kabupaten Tuban, Jawa Timur, sangat disesalkan dan dipertanyakan. Pasalnya, aparat Polres setempat menyerang dengan memukul sekaligus menangkap para demonstran yang ingin beraksi di depan Kantor Bupati Tuban pada, Kamis (8/3) lalu. Padahal, para aktivis demonstran itu sudah mengantongi izin.

Hal ini disampaikan anggota Komisi III DPR RI Wihadi Wiyanto di hadapan Kapolri Tito Karnavian saat mengikuti rapat kerja di Ruang Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/3).

Aksi demo itu dilakukan jelang kedatangan Presiden Joko Widodo ke Tuban awal Maret lalu untuk menyaksikan panen jagung. Saat aksi digelar, Presiden Jokowi belum tiba di Tuban. Aksi sudah dilakukan tanpa pengawalan Polri.

"Saat tiba di depan Kantor Bupati, belum dilakukan orasi, pihak Kepolisian sudah melakukan pemukulan dan penangkapan. Ini preseden buruk. Aksi ini sebetulnya tidak menimbulkan kerawanan, karena hanya dilakukan beberapa orang dan sangat kondusif. Alasan apa polisi meringkus mereka. Ini menunjukkan tidak ada koordinasi dan pengawalan. Apakah setiap presiden hadir tidak boleh ada suara yang bertentangan dengan pemerintah. Mereka hanya menyuarakan apa yang ada di masyarakat," ucap Wihadi.

Anggota F-Gerindra ini mempertanyakan, mengapa sudah menyampaikan izin masih dipukuli dan ditangkap. Para aktivis itu sudah berjalan sepanjang 2 km menuju Kantor Bupati Tuban. Ini bukti tak ada koordinasi di internal Polres setempat. Sikap reaktif Polri ini dinilai juga tak profesional.

"Saya kira ini kontaproduktif. Sebagai penjaga keamanan, mestinya Polisi tidak bertindak reaktif seperti itu. Kapolres harus bertanggung jawab. Ini bisa membungkam penyampaian pendapat di seluruh Indonesia, karena Kepolisian terlalu reaktif terhadap aksi penentang pemerintah," keluh Wihadi.(mh/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Komisi III DPR
 
  Polri Terlalu Reaktif Amankan Demonstran Tolak Jokowi di Tuban
  Legislator Yakin Polri Mampu Usut Tuntas Kasus Intoleran
  Muhajir Sodruddin Pertanyakan Visi KPK dalam Pencegahan Korupsi
  Gedung KPK Kebanjiran, Busyro Muqoddas: Minta Izin Penyidik Bereskan Kantor
  Komisi III: Kewenangan Pemberantasan Korupsi, Bukan Hanya KPK Saja
 
ads

  Berita Utama
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212

Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik

Wartawan Tewas di Lapas, SPRI Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta dan Libatkan Pers

 

  Berita Terkini
 
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Hak Angket DPR Segera Bergulir Atas Pengangkatan Iwan Bule

Polres Flores Timur Diduga Petieskan Kasus Tragedi Nimun Lema Anak Lamahala

Liburan Hari Ketiga Lebaran Ribuan Wisatawan Masih Padati Pantai Bira

Ketua MPR Harap Momen Idul Fitri Jadi Ajang Perkuat Persatuan di Tahun Politik

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2