Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Kriminal    
Pemilu
Polri dan TNI Gelar Simulasi Pengamanan Sidang Putusan MK Jelang Pemilu 2019
2018-09-14 16:15:31
 

Polisi Lakukan Tindakan Pengamanan terhadap para demonstran yang tidak terima dengan Sidang Putusan MK, Jumat (14/9).(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Polri dan TNI menggelar simulasi dan latihan pengamanan jelang pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 mendatang, di depan gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jum'at (14/9).

Hadir dalam kegiatan dan turut menyaksikan simulasi, sejumlah pimpinan petinggi TNI-Polri dan pejabat Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jadi acara pelatihan ini merupakan rangkaian kesiapan kita menghadapi pemilu nanti," ujar Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Ari Dono Sukmanto saat memberikan keterangan kepada wartawan usai memberikan pengarahan kepada jajaran dan personel TNI-Polri di lokasi.

Latihan serupa, tambah Ari, akan terus dilakukan untuk memastikan kesiapan personel menghadapi pemilu mendatang.

"Dari kegiatan yang kita perlihatkan tadi pada para peserta, ini hanya simulasi saja, yang mestinya yang biasanya kita tidak sampai kepada objek. Jadi pelaksanaan pasti kita sekat agak jauh, supaya kegiatan persidangan di sini tidak terganggu," ujarnya.

Dari pantauan wartawan di lokasi, tampak sekitar ribuan personel gabungan TNI-Polri dilibatkan dalam simulasi pengamanan. Skenario pengamanan pun digelar, sebagian personel selaku petugas keamanan bertindak menertibkan masa, dan tidak sedikit pula bertindak sebagai peserta unjuk rasa.

Simulasi diawali dengan upaya persuasif dari petugas keamanan (Kepolisian), yakni dengan menertibkan para pengunjuk rasa dengan memberikan peringatan.

Salah satu skenario pengamanan persuasif dilakukan oleh kepolisian adalah ketika sidang gugatan berlangsung, diluar sidang terjadi keributan saat aksi masa para pendukung salah satu calon tidak menerima keputusan sidang sengketa hasil pemilu yang ditolak MK.

"Simulasinya ada sidang, massa ini tidak terima menunggu hasil sidang, setelah diputus hasil sidang ternyata tidak terima akhirnya dia mendesak, eskalasi meningkat, kita kasih semua pasukan di sana," jelas Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono pada kesempatan yang sama.

Sementara, ada tiga tahapan menentukan kondisi dan menentukan tingkat pengamanan, yaitu aman, agak rawan, dan rawan.

Di tahap awal, akan diusahakan negosiasi oleh para Polwan. Jika situasi mulai memanas, satuan Samapta Bhayangkara (Shabara) akan diturunkan. Gas air mata dan kendaraan water cannon juga mulai digunakan untuk menenangkan masa.

Ketika situasi sudah memasuki tahap rawan, giliran anggota Brimob yang dikerahkan. Tembakan-tembakan peringatan pun diarahkan kepada masa yang anarkis.(bh/amp)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Jelang Pilpres, APELTI: Mari Bersama Menciptakan Pemilu Damai dan Sejuk
  Gerindra: 31 Juta Pemilih Belum Masuk DPT 2019 Bukan Problem Sepele
  Netralitas ASN dan Kepala Daerah Jelang Pemilu 2019, Kemendagri: Perlu Penguatan Inspektorat Daerah
  Kampanye Damai Hanya Formalitas
  SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan
 
ads

  Berita Utama
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme

Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto

Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco

 

  Berita Terkini
 
Bukti Persidangan Kasus Korupsi di Bakamla, Tersangka Mengaku Dikenalkan Keluarga Jokowi

Demokrat: Pemerintah Jokowi Bohong Soal Divestasi 51 Persen Saham Freeport

Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport

Menangkap Aspirasi Petani Sawit, Peternak Ayam, Petelur dan Daging untuk Prabowo-Sandi

Diduga Langgar Aturan Kampanye, Advokat Nusantara Laporkan LBP dan Sri Mulyani ke Bawaslu

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2