Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Polusi Udara
Polusi Udara Sudah Sangat Mencemaskan
2017-05-18 12:14:15
 

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha saat menjadi pembicara dalam Forum Air Quality Asia-World Bank High Level Strategy Session di markas UNEP, New York.(Foto: Istimewa)
 
NEW YORK. Berita HUKUM - Pencemaran di kota-kota besar negara Asia sudah mencapai tingkat yang mengkuatirkan. Buruknya kualitas udara tersebut menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat di negara-negara kawasan Asia, termasuk Indonesia. Harus ada langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi semakin meluasnya dampak polusi udara.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha saat menjadi pembicara dalam Forum Air Quality Asia-World Bank High Level Strategy Session di markas United Nation Enviroment Programme (UNEP), New York, Amerika Serikat, Selasa (16/5) lalu.

Dalam rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (18/5), Satya memaparkan bahwa World Health Organization (WHO)menyebutkan bahwa polusi udara merupakan kategori penyebab utama kematian yang dikarenakan penyakit kanker. Setidaknya ada 7 juta kematian dini secara global akibat buruknya kualitas udara seluruh dunia setiap tahunnya.

"Di Asia Tenggara, setiap hari ada kasus lebih dari 700 orang meninggal akibat polusi udara. Bahkan di India sendiri, angka tersebut lebih dari 3.000 orang per hari. Bayangkan itu terjadi setiap tahun, sangat tragis," khawatir Satya.

Oleh sebab itu, saran Satya, harus ada upaya-upaya konkret yang dilakukan secara bersama-sama untuk mencegah dampak pencemaran udara yang semakin meluas. Peningkatan kualitas udara yang lebih bersih harus menjadi kebijakan global saat ini dalam rangka menekan angka kematian yang tinggi akibat polusi.

Satya yang juga merupakan salah satu Board Member di Air Quality Asia (AQA) menggambarkan, betapa kualitas udara bagi negara-negara Asia menjadi aspek yang sangat penting di tengah pertumbuhan ekonomi kawasan yang cukup pesat. Bahkan, tahun 2030 mendatang diprediksi bahwa kawasan Asia menjadi pusat pertumbuhan ekonomi global dengan lahirnya negara-negara berkembang Asia yang pertumbuhan ekonominya tinggi. India disebut-sebut akan menjadi 'new China' dengan pertumbuhan ekonominya sangat tinggi.

"Di tengah laju pertumbuhan ekonomi kawasan Asia yang meningkat, aspek kualitas udara menjadi sangat penting. Negara-negara kawasan tidak bisa mengabaikan begitu saja terhadap isu tersebut, karena ini sudah menjadi isu global. Pencemaran udara sangat mengkuatirkan bagi masa depan negara-negara yang sedang tumbuh ekonominya," ungkap politisi F-PG itu.

Satya menjelaskan, harus ada langkah-langkah konkret untuk mencegah dampak polusi semakian meluas. Tiongkok misalnya, telah menganggarkan lebih dari 535 USD pada tahun 2012 untuk menangani polusi udara di sejumlah kota besarnya. Begitupun India yang saat ini mulai membangun pembangkit litrik tenaga surya berkapasitas 130 MW, sehingga harga angin dan tenaga surya lebih murah dibanding batubara.

"Khusus di Asia Selatan, ada potensi 2,5 triliun USD untuk bisa dikembangkan di sektor transportasi dan properti berbasis energi bersih. Ini bisa menjadi contoh bagi negara-negara Asia lainnya, terutama Asia Tenggara," beber Satya.

Dalam konteks Indonesia sebagai bagian dari kawasan Asia, Satya melihat tren pencemaran udara berbeda dengan negara-negara Asia lain seperti India dan Tiongkok. Jika di dua negara tersebut pencemaran udara lebih banyak dari dampak polusi industri, maka di Indonesia 90 persen polusi udara berasal dari gas buang transportasi darat.

Politisi asal dapil Jatim itu meminta Pemerintah Indonesia harus mulai melakukan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi dampak polusi udara. Seperti membangun pendeteksi baku mutu PM2.5 di 45 kota besar yang sesuai dengan standar WHO. Saat ini, baru di Jakarta, Bandung dan Bogor yang menerapkan baku mutu PM2.5.

"Energi bersih sudah menjadi kebutuhan, ke depan Indonesia harus benar-benar terbebas dari penggunaan BBM berkadar emisi tinggi. Harus mulai diterapkan konversi dari BBM standar Euro 2 ke Euro 4 yang wajib bagi kendaraan bermotor di Indonesia. Selain itu, realisasi konversi BBM ke BBG juga harus diterapkan secara konsisten," dorong Satya.

Hadir pula dalam sesi tersebut antara lain sebagai Wakil Kepala Perwakilan Tetap Pemerintah Indonesia di PBB, Ina Krisnamuthi; Deputy Director of UNEP Jamil Achmad; President and Convenor Air Quality Asia Shazia Rafi; Perwakilan dari Inter Parliament Union (IPU); Chairman US-Indonesia Chamber of Commerce Wayne Forest serta para perwakilan negara Asia dari China, Korea, Pakistan.(sf,mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Panglima TNI Gagas Doa Bersama 17 17 17 Serentak dari Sabang-Meuroke

Wakil Ketua DPR RI Nilai Pidato Presiden Tidak Sesuai Realita

Pemimpin Korut Kim Jong-un Putuskan Memantau Dulu 'Para Yankee Dungu' Amerika

Jadi Korban First Travel? Hubungi Posko 'Hotline' Ini jika Butuh Informasi!

 

  Berita Terkini
 
Rahmawati Soekarnoputri Pertanyakan Kemerdekaan Indonesia

Polisi Tetapkan Kiki Adik Bos First Travel Jadi Tersangka

72 Tahun Indonesia Kerja Bersama Wujudkan Kemakmuran Rakyat

Jusuf Kalla: UUD Boleh Berubah, Tetapi Tidak Merubah Visi Para Pendiri Bangsa

Ketua MPR: Yang Merasa Paling Pancasila Harus Belajar Lagi Sejarah Pancasila

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2