Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Potret Pemilu 2019, LKPI: Ada 72,8 Persen Mengatakan Ada Banyak Kecurangan
2019-05-20 23:54:32
 

Ilustrasi. Konferensi Pers Lembaga Kajian Pemilu Indonesia.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur LKPI (Lembaga Kajian Pemilu Indonesia), Tubagus Alvin menyampaikan bahwa berdasarkan hasil survei pendapat masyarakat Indonesia terkait peyelenggaraan Pemilu 2019 yang dilakukan semenjak tanggal 1 Mei s/d 15 Mei 2019 di 33 provinsi di Indonesia, tersebar di 487 kab/Kota dimana didapatkan data ada sebanyak 72,8% mengatakan Pilpres 2019 banyak kecurangan- kecurangan yang dilakukan oleh timses paslon tertentu.

LKPI telah melakukan survei tersebut dengan tujuan untuk memotret pendapat masyarakat Indonesia mengenai pasca penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019 dengan jumlah masyarakat yang dijadikan responden pada survei yaitu sebanyak 2.450 responden dengan tingkat Margin Of Error +/- 1.98 persen dengan Tingkat kepercayaan 95 %.

LKPI mengulas bahwa hasil survei didapati temuan-temuan sebagai berikut:

"Dari jumlah 2.450 responden ada sebanyak 72,8% mengatakan Pilpres 2019 banyak kecurangan- kecurangan yang terjadi pada saat 3 hari jelang pemilihan dan saat Perhitungan suara di KPPS yang dilakukan oleh timses paslon tertentu. Dan sebanyak 26, 2 persen menyatakan tidak ada kecurangan," ungkap Tubagus Alvin, Senin (20/5) .

Dari 2.450 responden, sebanyak 64,8 persen mengatakan Pileg 2019 banyak kecurangan kecurangan yang dilakukan para Caleg-caleg, sedangkan 35,2% menyatakan tidak ada kecurangan.

"Dari 72,8% responden yang mengatakan Pilpres banyak kecurangan, ketika ditanya kecurangan yang dilakukan sebanyak 45,2 persen dengan Mengunakan uang dan Sembako yang dibagi-bagi kepada pemilih .Dan sebanyak 37,9 persen dengan mengunakan oknum ASN, oknum Polri ,TNI Dan, Kepala Desa untuk mengintimidasi pemilih agar memberikan pilihannya pada paslon tertentu," jelasnya.

Dan ada sebanyak 18,9 persen kecurangan dilakukan oleh petugas KPPS dengan melakukan pencoblosan surat suara blanko untuk pasangan calon Presiden dan Wakil presiden tertentu.

Bahwa sedari 2.450 responden, sebanyak 72,6% ikut memberikan suaranya pada Pemilu 2019 sebagai berikut:

Dan sebanyak 27,4 persen tidak memberikan suaranya pada Pemilu 2019 dengan alasan tidak mendapatkan undangan ke TPS, tidak tertarik untuk ke TPS.

Sementara, dari 2.450 responden, ada sebanyak 42,2 persen menyatakan Pemilu diselenggarakan dengan baik dan berkualitas, sebanyak 51,9 persen menyatakan buruk peyelenggaraan Pemilu 2019 ,dan selebih 5,9 persen tidak memberikan pendapat.(bh/mnd)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
  Ungkap Kebenaran, BPN Tekankan Pentingnya TPF Kerusuhan 21-22 Mei
  Sejumlah Advokat dan Aktivis Bentuk 'Team Pembela Kedaulatan Rakyat'
  Mayor Jenderal TNI (Purn) Soenarko Korban 'Trial By The Press'
  Bawaslu Terima 15 Ribu Temuan Pelanggaran Selama Pelaksanaan Pemilu 2019
 
ads

  Berita Utama
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya

Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T

Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK

Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019

 

  Berita Terkini
 
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya

Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen

DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis

Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR

Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2