Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Satgas TKI
Presiden Ganti Susunan Satgas TKI
Thursday 01 Mar 2012 04:12:50
 

Tim Satgas TKI (Foto: google.co.id)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merubah susunan Satuan Tugas Penanganan Kasus (Satgas) TKI di luar negeri, Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) no. 8/2012 yang ditandatangani SBY bebrapa hari yang lalu.

Dimana Satgas yang masih dipimpin Maftuh Basyuni ini, menganti Wakil Ketuanya yang dahulu dijabat mantan Jaksa Agung Hendarman Soepandji, dan sekarang digantikan Jaksa Muda Muchtar Arifin.

Sementara di jajaran anggota, banyak anggota lama yang sudah tidak masuk lagi dalam Tim baru Satgas TKI. Salah satunya Wakil Menteri Agama Nazaruddin Umar. Sedang nama-nama lama yang masih bertahan di antaranya adalah Bambang Hendarso Danuri, Alwi Shihab, Humphrey Djemat (pengacara). Tatang B. Razak (Kemenl), Lisna Y. Poeloengan (BNP2TKI), Ahmad Rifai, S.H., M.H, dan Dra. Tati Krisnawaty.

Sedangkan nama-nama baru dalam Satgas ini adalah K.H.M Muzamil Basyuni (mantan Dubes RI di Suriah), K.H. Anang Rizka Masyhadi, Ahmad Fauzi Arifin Al-Abbassy, dan Ir. Arini Rahyuwati, M.M.

Selain itu dalam Kepres no.8/2012, Presiden SBY juga memberikan kepada Satgas yang dipimpin oleh mantan Menteri Agama. Diantaranya menyusun Standar Operasi Prosedur (SOP) atau mekanisme penanganan kasus TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati, menyusun rekomendasi penyempurnaan proses penyediaan, penempatan, dan perlindungan TKI di luar negeri dan memberikan informasi yang efektif dan edukatif kepada masyarakat tentang penanganan TKI di luar negeri yang terancam hukuman mati.

Seperti diketahui, berdasarkan Keppres yang lalu (no.17/2011). Tugas Satgas TKI adalah mengiventarisasi permasalahan dan kasus-kasus TKI di Luar Negeri yang terancam hukuman mati, memberikan Advokasi dan bantuan hukum kepada mereka, melakukan evaluasi penanganan hukum terhadap kasus-kasus yang dialami TKI di luar negeri, termasuk kasus-kasus yang merugikan TKI di negara penempatan dan memberikan rekomendasi kepada Presiden mengenai langkah-langkah penyelesaian penanganan kasus-kasus WNI /TKI di luar negeri.(sgi/biz)






 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

AJI: Ada 7 Jurnalis Menjadi Korban Saat Meliput Aksi Demo 22 Mei

Pemerhati Hukum Siber: Pembatasan Akses Media Sosial Adalah Kebijakan Yang Aneh

Mengapa Situng Baru 92 %, KPU Tiba-Tiba Menyahkan Rekapitulasi Pilpres?

 

  Berita Terkini
 
Pengamat: Rusuh 22 Mei Diharapkan Jadi Momen Perubahan Budaya Politik

Ini Tanggapan Presidium Alumni 212 Soal People Power dan Rusuh di Bawaslu

Pemprov DKI Jakarta Gelar Lomba Foto dan Vlog

AJI: Kekerasan terhadap 20 Jurnalis Saat Aksi 22 Mei Harus Diusut

Sandiaga Uno: Sulit Mengakui Pemilu 2019 Ini Jurdil

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2