Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Polri
Presiden Jokowi Menjadi Inspektur Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-71
2017-07-10 20:52:39
 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo saat Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-71 memberikan lima instruksi kepada Polri di Silang Monas, Jakarta, Senin (10/7).(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) selaku Inspektur Upacara Peringatan Hari Bhayangkara ke-71 memberikan lima instruksi kepada Polri di Silang Monas, Jakarta, Senin (10/7).

Presiden mengatakan yang pertama, perbaiki menajemen internal polri untuk menekan budaya negatif seperti korupsi, penggunaan kekerasan yang berlebihan dan arogansi kewenangan.

"Internal manajemen Polri harus diperbaiki untuk menekan budaya negatif seperti korupsi dan penggunaan kekerasan yang berlebihan," kata Jokowi.

Instruksi kedua, menurut Jokowi, jajaran Polri untuk memantapkan soliditas internal dan profesionalisme Polri guna mendukung terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

"Ketiga, optimalkan modernisasi Polri dengan penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik," ujar Jokowi.

lnstruksi keempat, Jokowi menjelaskan tingkatkan kesiapsiagaan operasional melalui upaya deteksi dini dan deteksi aksi dengan strategi profesional proaktif.

"Dengan demikian Polri tetap dapat lincah bertindak dalam menghadapi perkembangan situasi yang meningkat secara cepat," terang Jokowi.

Instruksi kelima, tingkatkan kerja sama, koordinasi dan komunikasi dengan semua elemen baik pemerintah maupun masyarakat serta kolega internasional sebagai implementasi kedekatan dan sinergi fungsional guna mewujudkan situasi kamtibmas yang kondusif.

"Presiden selaku kepala negara tetap komitmen untuk mendukung terbentuknya polri yang kuat, polri yang handal, polri yang profesional supaya tugas polri dalam menjaga stabilitas kamtibmas, menegakkan hukum, sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal," papar Jokowi.

Polri sebagai institusi yang diberikan kewenangan untuk memelihara ketertiban dan keamanan sekaligus menegakan hukum diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan seperti diskresi, yang mencerminkan penegak hukum.(bh/as)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers

SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru

Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

 

  Berita Terkini
 
Dewan Pers Mangkir Sidang Ke-7 PMH, Wilson: Dewan Pers Tidak Beradab

Dampak Perang Dagang AS-China, Rupiah Makin Terdepresiasi

Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan

Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers

Legislator Sesalkan Pendirian Kantor Bersama Polisi Indonesia - China di Kalbar

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2