Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Turki
Presiden Erdogan Ingin Turki Memasukkan Perzinahan sebagai Tindak Pidana
2018-03-01 00:56:12
 

Erdogan pernah mengusulkan kriminalisasi perzinahan pada 2004 tapi diurungkan setelah ditentang Uni Eropa.(Foto: @RT_Erdogan)
 
TURKI, Berita HUKUM - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengatakan Turki mestinya memasukkan perzinahan sebagai tindak pidana.

"Menurut saya, ini saat yang tepat untuk membahas kembali masalah perzinahan, posisi masyarakat soal itu sudah mengalami perubahan," kata Erdogan.

Ia menjelaskan bahwa ini bukan isu baru karena pernah diusulkan agar masuk tindak pidana pada 2004, dua tahun setelah partai pimpinan Erdogan, Partai Keadilan dan Pembangunan, berkuasa.

Saat itu usul tersebut tidak diteruskan ke parlemen karena muncul penentangan kelompok-kelompok sekuler dan dari para pejabat Uni Eropa.

"Ketika itu kita mengambil langkah (membatalkan pembahasan pasal tentang perzinahan) sesuai dengan tuntutan Uni Eropa. Itu adalah kesalahan," kata Erdogan.

Pembatalan pembahasan pasal perzinahan pada 2004 diambil ketika Turki terlibat dalam perundingan untuk menjadi anggota Uni Eropa.

Salah satu syarat yang diajukan Uni Eropa adalah Turki mereformasi secara besar-besaran kitab undang-undang hukum pidana dan perluasan jaminan kebebasan individu.

Secara khusus para pejabat Uni Eropa menegaskan bahwa dimasukkannya pasal perzinahan di undang-undang hukum pidana akan mempersulit masuknya Turki ke Uni Eropa.

'Masuk agenda menteri'

ErdoganHak atas fotoGETTY IMAGES
Image captionErdogan mengatakan soal undang-undang perzinahan, Turki 'mestinya tidak mendengarkan masukan Uni Eropa'.

Secara teknis, Turki masih berstatus sebagai calon anggota Uni Eropa, namun perundingan untuk menjadi anggota untuk sementara dibekukan menyusul penangkapan besar-besaran setelah kudeta militer yang gagal pada pertengahan 2016.

Erdogan 'menuduh Uni Eropa sengaja mempersulit masuknya Turki' dan 'mengancam akan mundur dari perundingan'.

Perundingan secara resmi dimulai pada 2005 namun sejumlah kalangan menilai tidak ada kemajuan berarti dalam beberapa tahun ini.

Kini Erdogan mengangkat kembali perlunya memasukkan perzinahan sebagai tindak pidana dan menggambarkan keputusan mendengarkan masukan Uni Eropa pada 2004 'sebagai kesalahan'.

"Kita sekarang harus melakukan evaluasi, menyiapkan legislasi tentang perzinahan bersama dengan masalah lain seperti pelecehan," kata Erdogan.

Media di Turki memberitakan bahwa undang-undang baru tentang perzinahan sudah ada dalam program kerja Kementerian Kehakiman.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Turki
 
  Presiden Turki Tuduh Amerika Serikat Bermental 'Penginjil dan Zionis'
  Turki Mengakhiri Status Negara Darurat
  Pilpres Turki: Erdogan Dinyatakan Menang, 'Saya Harap Hasil Ini Tidak Dicurangi'
  Islam Semakin Laku sebagai Komoditas Politik di Pemilu Turki?
  Presiden Turki Erdogan Sebut PM Israel Benjamin Netanyahu 'Teroris'
 
ads

  Berita Utama
Tim Siber Bareskrim Polri Menangkap 3 Pelaku Pembobol Kartu ATM Mencapai Rp 2,5 Miliar

Fahri Hamzah Dukung Pansus Tercecernya KTP-el

SAPDA5 Laporkan Hasto ke Bawaslu RI, Diduga Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Lakukan Black Campaign

Inilah 3 Orang DPO Pelaku Pengeroyokan Anggota TNI di Ciracas, Jakarta Timur

 

  Berita Terkini
 
Selangkah Lagi Indonesia Menjadi Kiblat Fesyen Muslim Dunia 2020

PAN: Pro-Jokowi di Sumsel Bukan Kader, Keterlaluan Bohongnya!, DPW Sumsel Tempuh Jalur Hukum

BPN Prabowo-Sandi: Alhamdulillah, Biang Fitnah Sudah Dukung Jokowi

Kapendam Jaya Mengapresiasi Polisi Cepat Menangkap Pelaku Penganiayaan Anggota TNI

Tim Siber Bareskrim Polri Menangkap 3 Pelaku Pembobol Kartu ATM Mencapai Rp 2,5 Miliar

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2