Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Sejarah
Presiden Joko Widodo Resmikan Pusat Sejarah Konstitusi
Saturday 20 Dec 2014 04:43:10
 

Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua MK Hamdan Zoelva (kanan), Wakil Ketua MK Arief Hidayat (kiri) dan Sekretaris Jenderal MK Janedjri M. Gaffar (kedua dari kanan)) saat penandatanganan prasasti yang menandai persemian Pusat Sejarah Konstitusi, Jumat (19/12) di Gedung MK.(Foto: Ganie)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - “Wah, bagus yah!” seru Presiden Joko Widodo yang terkagum menyaksikan hologram pembacaan teks proklamasi oleh Presiden Pertama RI Soekarno. Hologram tersebut disaksikan Presiden sesaat setelah meresmikan Pusat Sejarah Konstitusi yang berada di lantai 5 dan lantai 6 gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Kekaguman Presiden dan jajarannya dimulai saat menginjakkan kaki di Pusat Sejarah Konstitusi yang dibangun di atas areal seluas 1.462,5 meter persegi tersebut. Kehadiran mereka disambut oleh pantulan holo screen dari sembilan Hakim Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, usai membubuhkan tanda tangan di atas prasasti sebagai simbol peresmian, Presiden diajak menyusuri tiap zona dari Pusat Sejarah Konstitusi didamping Ketua MK Hamdan Zoelva, Sekretaris MK Janedjri M. Gaffar, dan para hakim konstitusi. Dengan wajah semringah, Presiden mendengarkan penjelasan dari Sekjen MK sambil memperhatikan tiap sudut pusat sejarah.

Pusat Sejarah Konstitusi yang dibangun sejak tahun 2013 merupakan wahana yang mendokumentasikan dinamika perjalanan sejarah konstitusi dan Mahkamah Konstitusi yang ditampilkan melalui perpaduan informasi, seni, dan teknologi. Pusat Sejarah Konstitusi dibagi ke dalam delapan zona, yakni Zona Pra Kemerdekaan, Zona Kemerdekaan, Zona UUD 1945, Zona Konstitusi RIS, Zona UUDS 1950, Zona Kembali ke UUD 1945, Zona Perubahan UUD 1945, dan Zona Mahkamah Konstitusi. “Secara umum, Pusat Sejarah Konstitusi ini didesain untuk menghadirkan kembali sejarah konstitusi ke tengah-tengah masyarakat secara runtut, utuh, sistematis, dan objektif,” ujar Janedjri.

Dalam sambutannya, Ketua MK mengatakan tujuan pembangunan Pusat Sejarah Konstitusi adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi, sekaligus sebagai upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya sadar berkonstitusi, antara lain dengan menyajikan rentetan kronologi sejarah konstitusi dan Mahkamah Konstitusi secara sistematis agar sejarah menjadi lebih atraktif dan mudah dipahami.

Selain itu, Pusat Sejarah Konstitusi merupakan wujud kontribusi MK dalam membangun bangsa. “Meminjam kata-kata Presiden Soekarno, bangsa besar ialah bangsa yang menghargai sejarah bangsanya!, maka bangsa yang lupa diri akan sejarah bangsanya, selain menunjukkan kekerdilan bangsa itu, juga merupakan bangsa yang lalim dan ceroboh,” ujarnya, Jumat (19/12).

Seiring dengan itu, lanjut Hamdan, di atas Pusat Sejarah Konstitusi, terpatri harapan agar generasi penerus bangsa untuk benar-benar memahami dan menghargai sejarah bangsa dan sejarah konstitusinya. “Dalam hal ini, sejarah bangsa dan sejarah konstitusi amat identik. Sejarah konstitusi mencerminkan sejarah bangsa. Begitu pula sebaliknya. Pada saat sejarah konstitusi ditorehkan, di situ pula sejarah bangsa diukir dengan tinta-tinta yang abadi,” imbuhnya.

Kepada wartawan usai acara peresmian, Hamdan menjelaskan, Pusat Sejarah Konstitusi ini terbuka untuk dikunjungi oleh seluruh lapisan masyarakat, tanpa dipungut biaya. “Masyarakat, terutama para siswa SD, SMP, SMA, ataupun para mahasiswa dipersilakan belajar konstitusi di sini,” imbuhnya.(LuluHanifah/mk/bhc/sya)




 
   Berita Terkait > Sejarah
 
  Ketua DPR: Kita Harus Bangga Maha Karya Indonesia Diakui Dunia
  Presiden Joko Widodo Resmikan Pusat Sejarah Konstitusi
 
ads1

  Berita Utama
Komisi IX Tetap Komitmen Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Ekonomi Nyungsep, Ramalan Rizal Ramli 9 Bulan Lalu Yang Jadi Kenyataan

Reuni 212, Konsolidasi Umat atau Parade Pidato?

Pentingnya Peran DPRD Provinsi untuk Dilibatkan dalam Musrembang Desa

 

ads2

  Berita Terkini
 
Adriani Didakwa Melakukan Penipuan dengan Pemalsuan Surat Tanah

Legislator Tolak Rencana Tambah Kuota Impor Kakao

Komisi IX Tetap Komitmen Tolak Kenaikan Iuran BPJS

Soal Revisi UU KPK, Anggota DPR Komisi III Arteria Dahlan Ingatkan KPK Tidak Perlu Bereaksi Berlebihan

Kepala LAN Adi Suryanto Lantik Pengurus Baru IWI Periode 2019-2023,

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2