Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Jokowi
Presiden Jokowi, Sampai Kapan Menyalahkan Kebijakan Masa Lalu Ditengah Kegagalan Pemerintah Sekarang?
2018-05-16 07:22:28
 

Ferdinand Hutahaean.(Foto: Istimewa)
 
Oleh: Ferdinand Hutahaean

PRESIDEN JOKOWI hari ini memberikan pernyataan yang cukup teramat lucu dan terkesan tidak memahami niaga BBM yang ada. Saat menghadiri Workshop Anggota DPRD PPP hari ini, Presiden Jokowi berpidato membahas BBM dan meminta masyarakat membandingkan kebijakan BBM era SBY.

Entah apa yang mendasari Presiden bicara perbandingan kebijakan BBM diacara workshop partai dan ditengah kedukaan bangsa yang dalam atas peristiwa penyerangan bom oleh teroris. Sesungguhnya presiden jadi layak dipertanyakan, apakah masalah teroris itu hal biasa hingga lebih memilih bicara BBM dan ngurus Partai Politik pendukung?

Saya mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang dimuat di media online Republika.com sbb : "Dulu subsidi Rp.340 Trilliun kenapa harga nggak bisa sama. Ada apa? Kenapa ngga ditanyakan? Sekarang subsidi sudah ngga ada untuk BBM, tapi harga bisa disamakan disini. Ini yang harus ditanyakan. Tanyanya ke saya, saya jawab nanti. Ini yang harus juga disampaikan ke masyarakat." Ujar Jokowi.

Bagi saya pernyataan ini betul betul menunjukkan Presiden tampaknya tidak mengerti niaga BBM seperti apa. Saya jelaskan supaya, dulu era SBY harga minyak dunia menyentuh harga rata-rata diatas USD 120 / barel. Sekarang harga minyak dunia ada di level sekitar USD 70/ barel bahkan 2 tahun berada di level USD 35/ barel. Anda tahu berapa harga Premium / liter dengan harga minyak dunia USD 120/ barel? Premium akan berada di harga kisaran Rp.15.000/ liter. Bila harga ini tidak di subsidi oleh pemerintahan SBY, maka dalam sekejap jumlah orang miskin akan bertambah pesat, lapangan kerja tertutup karena industri bangkrut, ekonomi akan terganggu. Bedakan dengan sekarang, harga minyak dunia rendah, subsidi dicabut, justru ekonomi makin terpuruk dan lapangan kerja susah. Lantas apa yang mau dibanggakan oleh Presiden Jokowi? BBM 1 Harga? Dari dulu juga harga sama di SPBU. Jawa Madura Bali (Jamali) itu satu harga. Non Jamali juga satu harga. Kalau di pengecer beda, tentu itu lumrah karena pengecer mencari untung. Ini terkait penyediaan SPBU di Papua yang jumlahnya memang terbatas.

Selain harga Minyak mentah yang selisihnya jauh pada era SBY dengan era Jokowi, kondisi Pertamina juga jauh lebih baik dulu dibanding sekarang. Pertamina itu babak belur karena menanggung kewajiban pemerintah. Pemerintah jangan menutupi inilah, Pertamina menjual BBM dibawah harga keekonomian, subsidinya ditanggung pertamina. Tapi karena Pertamina mulai babak belur, maka Premium dan Solar mulai langka dipasar, akhirnya rakyat terpaksa beli Pertalite pengganti Premium dan Dexlite Pengganti Solar. Ini kan kebijakan retorik dan menyusahkan rakyat. Kebijakan siasah, pemerintah bersiasah kepada rakyat.

Jadi kalau pak Jokowi bilang dulu subsidi Rp.340 T tidak bisa satu harga, itu membuat saya tertawa. Yang buat subsidi itu tingggi karena harga minyak mentah dulu tinggi, beda dengan sekarang yang rendah. Subsidi Rp.340 Trilliun itupun adalah total dari beberapa subsidi termasuk Gas didalamnya, listrik, itu total subsidi energi. Inipun harus diketahui.

Yang terakhir, sudah hampir 5 tahun dan akan pemilu lagi untuk mencari presiden baru, tapi pak Jokowi masih sibuk menyalahkan kebijakan masa lalu. Mungkin untuk menutupi kegagalannya memimpin Indonesia, saya tidak tahu, mungkin saja itu. Ditambah lagi sekarang situasi negara sedang berkabung, koq malah ngomongin dan nyalahin kebijakan BBM masa lalu? Kenapa pak Jokowi tidak bandingkan penanganan teroris era SBY yang sukses menggulung teroris kelas dunia seperti Noordin M Top dan Dr Azahari dengan cara penanggulangan teroris era Jokowi yang kelimpungan bahkan menghadapi sel teroris kecil?

Presiden masing-masing punya kebijakan. SBY memberikan subsidi karena ingin membantu rakyat. Merasakan beban rakyat dan harus diringankan. Dan itu bentuk kewajiban negara memelihara rakyatnya. Hasilnya nyata, ekonomi tumbuh rata-rata 6%, lapangan kerja banyak terbuka, kemiskinan menurun, rakyat mudah cari uang.

Beda sekali dengan sekarang, subsidi dicabut, listrik naik, orang miskin bertambah, rakyat susah cari kerja, ekonomi tumbuh hanya 5%. Dulu era SBY rakyat dibantu, sejarang justru rakyat diexploitasi dengan kenaikan tarif dan pajak.

Jadi sebetulnya yang gagal siapa dari semua data itu? Tidak elok menyalah-nyalahkan pemimpin masa lalu, karena Jokowi juga akan berlalu nanti.

Penulis adalah Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum DPP PD dan Komunikator Politik Partai Demokrat.(demokrat/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Jokowi
 
  Setelah Diresmikan Jokowi, Sejumlah PLTG Mogok
  Bangsa Ini Sudah Sadar Bahwa Jokowi Sudah Tidak Sanggup Memimpin
  Sengsara Kalau Jokowi 2 Periode
  Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
  Rezim Jokowi 'Anti HAM', Semakin Represif Memukuli dan Menahan Mahasiswa Demo
 
ads

  Berita Utama
Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

Kementerian Ketenagakerjaan Launching Permenaker No 5 Tahun 2018

Faisal Basri: Rupiah Rusak Karena Pemerintah Ambisius

 

  Berita Terkini
 
Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru

DPP IMM: Indonesia Butuh Pemimpin Baru

Peringati HUT RI Ke 73, Ratusan Wanita akan Nyelam Massal di Manado

Fahri Hamzah Sudah Diberi Tahu SPDP Kasus Sohibul Iman oleh Penyidik

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2