Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Presiden PKS Minta Ketum Parpol dan Presiden Jokowi Menolak Wacana Penundaan Pemilu 2024
2022-03-20 10:34:48
 

Presiden PKS Ahmad Syaikhu.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden PKS Ahmad Syaikhu meminta elite politik untuk segera menghentikan wacana penundaan Pemilihan umum dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2024.

Baginya, wacana penundaan Pemilu tidak tepat disampaikan oleh partai politik sebagai penjaga utama demokrasi dan konstitusi (the guardian of democracy and constitution).

"PKS mengajak kepada para sahabat kami yakni para pimpinan partai politik untuk bersama-sama menghentikan wacana penundaan pemilihan umum dan pemilihan Presiden-Wakil Presiden tahun 2024," papar Syaikhu dalam Sekolahh Cinta Indonesia yang digelar bersama Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera secara daring.

Syaikhu juga meminta Presiden Joko Widodo untuk menolak usulan penundaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden tahun 2024. PKS meyakini bahwa suksesi dan regenerasi kepemimpinan bangsa sesuai koridor konstitusi dan nilai-nilai demokrasi adalah jalan terbaik bagi kemaslahatan bangsa Indonesia.

"Dan sebaliknya, segala upaya yang menerabas batas-batas konstitusi dan demokrasi akan membawa bangsa Indonesia ke jalan yang berbahaya," ungkapnya.

Syaikhu pun menyerukan kepada seluruh elemen bangsa, partai politik, organisasi masyarakat, aktivis masyarakat sipil, mahasisswa, civitas akademika, jurnalis, pelaku usaha, tokoh bangsa dan tokoh agama untuk bersama-sama merawat semangat reformasi untuk selalu taat dan patuh kepada aturan konstitusi dan menjaga roda pemerintahan agar tetap berjalan dalam koridor demokrasi.

"Pemilu tahun 2024 harus tetap berjalan untuk menjaga demokrasi kita tetap sehat dengan mewujudkan regenerasi kepemimpinan. Suka tidak suka, kita semua harus terlibat dalam proses politik, minimal memilih oran-orang terbaik dalam pemilu untuk menjadi wakil rakyat dan pemimpin kita. Politik memang bukan segala-galanya, tapi faktanya kelangkaan minyak goreng, harga-harga sembako dan lainnya ditentukan oleh keputusan politik," kata dia.(PKS/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Tanggapi Isu Penundaan Pemilu, Wakil Ketua MPR: Melanggar Konstitusi
  Legislator Ingatkan PJ Kepala Daerah Jaga Netralitas Jelang Pemilu 2024
  Anggota DPR Dorong Pelaksanaan Pemilu 2024 yang Jujur dan Adil
  Petani Karet Milenial Tapanuli Selatan Dukung Firli Bahuri Maju Pilpres 2024
  Barisan FBI Banjarnegara Dukung Firli Bahuri Jadi Capres 2024
 
ads1

  Berita Utama
Mulyanto Usul Pemerintah Berikan Subsidi untuk Pembelian Kendaraan Listrik Esemka

DPR Setujui Laksamana Yudo Margono jadi Panglima TNI Menggantikan Jenderal Andika Perkasa

Terkait Anggaran Proposal Rp100 Miliar Acara Temu Relawan Jokowi di GBK, Ini Klarifikasi Mantan Sekjen Projo

268 Warga Meninggal Dunia dan Ribuan Orang Luka-luka Akibat Gempa Cianjur

 

ads2

  Berita Terkini
 
Tragedi Mobil Hilux Tabrak Pomini dan Terbakar hingga 8 Meninggal, Terdakwa Maripal Dituntut Penjara 10 Tahun

Gerakan Pemuda Marhaenis Menuding Ketidakcermatan Ditjen AHU Kemenkumham Soal Pemblokiran Akses GPM

Jalan Sulit Berliku Freddy Widjaja Dalam Perjuangkan Haknya

Pimpinan DPR Imbau Tahun Baru 2023 Dirayakan Sederhana

Mulyanto Usul Pemerintah Berikan Subsidi untuk Pembelian Kendaraan Listrik Esemka

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2