Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Suriah
Presiden Prancis Ancam 'Serang' Suriah Jika Terbukti Gunakan Senjata Kimia
2018-02-14 12:48:45
 

Macron menegaskan, penggunaan senjata kimia adalah "batas merah" bagi pemerintah Prancis.(Foto: Istimewa)
 
PRANCIS, Berita HUKUM - Presiden Prancis, Emmanuel Macron, mengancam bakal "menyerang" Suriah jika pemerintahan negara itu terbukti menggunakan senjata kimia terhadap warganya.

"Kami akan menyerang tempat peluncuran-peluncuran dilakukan atau diselenggarakan," ujarnya kepada para wartawan.

Macron menegaskan, penggunaan senjata kimia adalah "batas merah" bagi pemerintah Prancis.

Namun, menurut Macron, intelijen Prancis sejauh ini belum menemukan bukti bahwa senjata kimia terlarang telah digunakan.

"Begitu bukti tersebut telah ditemukan, saya akan melakukan seperti yang saya katakana. Prioritasnya adalah perang melawan teroris," seru Macron.

Korban serangan udara di IdlibHak atas fotoOMAR HAJ KADOUR/GETTY IMAGES
Image captionPenduduk Saraqeb, Idlib, yang dilaporkan mengalami kesulitan bernafas mendapat perawatan di sebuah rumah sakit darurat.

Komentar Macron mengemuka menyusul sejumlah laporan yang menyebutkan pemerintah Suriah memakai senjata kimia, termasuk dugaan serangan klorin.

Sebanyak sembilan orang dirawat akibat mengalami kesulitan bernapas setelah sebuah bom yang diyakini terisi dengan bahan kimia dijatuhkan di Saraqeb, kota di sebelah barat laut Provinsi Idlib. Kota itu hingga kini dikuasai kubu pemberontak.

Akan tetapi, pemerintah Suriah membantah bahwa mereka menggunakan senjata kimia dan tidak menyasar warga sipil.

Lebih keras

Pernyataan Macron bahwa Prancis akan melakukan serangan di Suriah merupakan komentar paling keras sejak tahun lalu.

Saat itu, Macron berkata kepada Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa penggunaan senjata kimia di Suriah merupakan "batas merah" yang akan mendapat "respons langsung" dari Prancis.

Setelah serangan senjata kimia dekat Damaskus pada 2013, Amerika Serikat dan Rusia menyepakati sebuah rencana dengan Suriah untuk memusnahkan cadangan senjata kimia dalam setahun.

Nyatanya, Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW) terus mencatat penggunaan bahan kimia beracun di negara tersebut.

Anak-anak Suriah yang dirawat setelah terkena apa yang dicurigai sebagai serangan kimia di Khan Sheikhun.Hak atas fotoAFP/GETTY IMAGES
Image captionAnak-anak Suriah yang dirawat setelah terkena apa yang dicurigai sebagai serangan kimia di Khan Sheikhoun.

Pada April 2017, serangan di kota Khan Sheikhoun yang dikuasai kubu pemberontak menyebabkan ratusan orang mengalami gejala serupa dengan orang yang terkena paparan gas syaraf.

Seumlah saksi mata mengaku melihat beberapa pesawat tempur menyerang kota. Ada pula rekaman video yang menunjukkan mulut para korban, yang sebagian besar anak-anak, berbusa. Lebih dari 80 orang tewas saat itu.

Presiden Suriah, Bashar al-Assad, dan Rusia berulang kali mengatakan insiden itu dibuat-buat.(BBC/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Suriah
 
  Dubes Rusia: Perang Rusia-AS di Suriah, 'Kemungkinan yang Tak Dapat Dikesampingkan'
  Serangan Diduga Senjata Kimia di Suriah, Sedikitnya 70 Orang Tewas
  Presiden Prancis Ancam 'Serang' Suriah Jika Terbukti Gunakan Senjata Kimia
  Pesawat Sukhoi-25 Milik Rusia Ditembak Jatuh di Suriah
  Rusia: Koalisi AS 'Sapu Bersih' Kota Raqqa di Suriah Hingga Rata dengan Tanah
 
ads

  Berita Utama
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers

Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik

Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil

 

  Berita Terkini
 
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono

Aktivis UI Mengutuk Polisi atas Kekerasan terhadap Aksi Mahasiswa HMI MPO

PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi

DPR dan Media Sebagai Mitra Pengawal Reformasi untuk Negeri

Rezim Jokowi 'Anti HAM', Semakin Represif Memukuli dan Menahan Mahasiswa Demo

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2