Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Koperasi
Presiden Tidak Optimal Majukan Koperasi dan UKM
2017-08-17 09:21:18
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Komitmen pemerintah dalam memajukan dan memeratakan kesejahteraan rakyat sudah menjadi janji politik Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam pidato penyampaian keterangan pemerintah atas RUU APBN Tahun Anggaran 2018 beserta nota keuangannya.

Ketua Komisi VI DPR RI Teguh Juwarno melihat ini telah menjadi prioritas pemerintah di tahun 2017 dan tahun-tahun seterusnya. Namun dalam implementasinya belum dapat dilaksanakan secara maksimal oleh para pembantu presiden. Misalnya anggaran pada Kementerian Koperasi dan UKM yang bersinggungan langsung pada sektor tersebut, justru sangat minim.

"Ada celah, bagaimana pembantu-pembantu presiden ini menterjemahkan visi presiden. Kami di Komisi VI sangat prihatin melihat kondisi seperti ini," katanya, usai mengikuti Sidang Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8).

Menurut politisi Partai Amanat Nasional (F-PAN) itu, hal ini sangatlah ironis. Komitmen politik presiden untuk memajukan sektor usaha kecil yang akan menggerakkan perekonomian mikro dan memeratakan pembangunan ini, tidak kemudian diterjemahkan oleh kementerian sebagai ujung tombak.

"Kementerian yang mendorong kemajuan koperasi dan UKM tidak mendapatkan dukungan politik anggaran yang memadai, anggarannya sangat kecil sekali," tandasnya.

Ia menginginkan anggaran dan program Kementerian Koperasi dan UKM bisa lebih maju sehingga dapat mempercepat kemajuan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Hal ini selaras dengan tujuan koperasi adalah tulang punggung perekonomian. Namun, justru muncul wacana dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di desa.

"Tulang punggung perekonomian kita adalah koperasi, kenapa bukan koperasi lagi saja yang dihidupkan. Kita sudah dari dulu menyepakati kegiatan usaha rakyat sebagai tulang punggung perekonomian," ujarnya.

Hal ini yang menurut politisi Jawa Tengah itu, antara keinginan dengan langkah yang ditempuh masih belum sejalan.(as,sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
PDIP Usung Jokowi, Peta Kekuatan Sementara Jokowi Vs Prabowo untuk Pilpres 2019

Mukernas di Mataram, Forum Jurnalis Muslim Soroti UU MD3 dan RKUHP

Yusril Ihza Mahendra: PBB Siap Hadapi Sidang Bawaslu, Jumat 23 Feb 2018

Fahri Hamzah: Masyarakat Tak Perlu Takut Kritik DPR

 

  Berita Terkini
 
Bhayangkara FC Melaunching Jersey Baru dan Nama 26 Pemain

Tim Advokasi MJ Dihadang Warga, Negara Punya Mandat Hentikan Premanisme

Muktamar XV Tapak Suci Putera Muhammadiyah: Pelopor Persatuan dalam Menjaga NKRI

Tak Lolos Peserta Pemilu, Dengan Serba Hitam Partai Republik Datangi Bawaslu

Din Syamsuddin Minta Kepolisian Transparan Mengusut Penyerangan Tokoh-Tokoh Agama

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2