Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Perpajakan
Presiden Ucapkan Terima Kasih Disetujuinya Perppu Akses Informasi Keuangan
2017-08-17 08:17:10
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI telah menyejutui Peraturan Pemerintah (Perppu) No 1 Tahun 2017 mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam rangka pertukaran informasi otomatis (AEOI) pada akhir Juli 2017. Presiden pun mengapresiasi atas kinerja DPR tersebut. Sehingga Indonesia, memiliki kelengkapan legislasi seperti 100 negara AEOI.

"Saya ingin menyampaikan terima kasih atas dukungan DPR yang telah menyetujui Perppu No 1 tahun 2017 mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dalam rangka pertukaran informasi otomatis," ujar Presiden Joko Widodo di Sidang Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2018-2019, Rabu (16/8).

Dengan disetujuinya Perppu tersebut, Indonesia akan mendapatkan manfaat pertukaran informasi perpajakan antar negara dalam upaya ekstensifikasi penerimaan perpajakan. "Indonesia akan mendapatkan manfaat pertukaranm informasi perpajakan antar negara yang berguna dalam meningkatkan upaya ekstensifikasi penerimaan perpajakan kita," ujar Jokowi.

Perppu No 1 tahun 2017 ini akan memberikan landasan yang kuat bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat menggali sumber-sumber penerimaan yang selama ini datanya sangat sulit diperoleh karena adanya hambatan aturan mengenai kerahasiaan perbankan.

Sementara, Pemerintah akan melakukan langkah perbaikan di bidang perpajakan, antara lain dengan melakukan reformasi perpajakan, perbaikan data dan sistem informasi perpajakan, serta peningkatan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak melalui keterbukaan informasi perpajakan (Automatic Exchange of Information).

"Pemerintah akan tetap mendukung peningkatan dunia usaha melalui pemberian insentif perpajakan. Peningkatan penerimaan kepabeanan dan cukai juga akan terus dioptimalkan melalui pengawasan yang lebih baik, serta pengenaan objek barang kena cukai, yang diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan di kepabeanan Penerimaan Negara Bukan Pajak juga akan didorong dengan menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam, laba dari badan usaha milik negara, serta sumber-sumber ekonomi lainnya dari PNBP," ucap Joko Widodo.

Presiden juga menjelaskan bahwa dengan mengacu pada tema kebijakan fiskal tahun 2018 dan strategi yang mendukungnya, maka Negara dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp1.878,4 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp1.609,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp267,9 triliun. "Pemerintah akan berupaya secara maksimal untuk dapat mencapai target penerimaan tersebut dengan berbagai langkah perbaikan serta memanfaatkan semua potensi ekonomi nasional, namun dengan tetap menjaga iklim investasi dan stabilitas dunia usaha," paparnya.

Sedangkan, Belanja Negara dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan sebesar Rp2.204,4 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.443,3 triliun, serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp761,1 triliun, lanjutnya. "Pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah efisiensi, penajaman kualitas belanja, serta pencapaian sasaran pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengatasi ketimpangan, serta pemerataan pembangunan yang berkeadilan," tegas Joko Widodo.

Ia mengungkapkan, dengan rencana Pendapatan Negara dan Belanja Negara dalam tahun 2018 tersebut, maka defisit anggaran dalam RAPBN tahun 2018 direncanakan menjadi Rp325,9 triliun atau setara dengan 2,19 persen dari PDB. Sasaran defisit anggaran tahun tersebut lebih rendah dari outlook-nya di tahun 2017 yang sebesar Rp362,9 triliun atau 2,67 persen dari PDB Tingkat keseimbangan Primer di tahun 2018 direncanakan juga mengalami penurunan, dari perkiraan sebesar minus Rp144,3 triliun dalam tahun 2017 menjadi minus Rp78,4 triliun.

"Untuk membiayai defisit anggaran dalam tahun 2018 tersebut, Pemerintah akan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri maupun dari luar negeri, dalam bentuk pinjaman utang, yang akan dikelola dengan berhati-hati dan bertanggungjawab sesuai dengan standar pengelolaan internasional. Pinjaman tersebut akan digunakan untuk kegiatan yang produktif mendukung program pembangunan nasional, di bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, serta pertahanan dan keamanan," pungkasnya.(dep,mp/hs/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Perpajakan
 
  Presiden Ucapkan Terima Kasih Disetujuinya Perppu Akses Informasi Keuangan
  Wakil Ketua ACTA: PMK No 70/PMK.03/2017, Beresiko Terjadi "Rush Money"
  Peraturan Baru Perpajakan Tunjukkan Negara Lagi Bingung dan Sedang Bangkrut
  Percepat Pembahasan Perppu terkait AEol
  Ahli: UU Pengampunan Pajak Merapuhkan Sistem Perpajakan
 
ads

  Berita Utama
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit

Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI

Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar

Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap

 

  Berita Terkini
 
Komisaris dan Direktur Asuransi Bumi Asih Jaya di Tahan Polisi

Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit

Ketua KPK Diduga Terlibat Korupsi Alat Berat

Diduga Ditipu, Kangen Band Segera Polisikan Label Rekaman

Amien Rais Curiga dengan Jokowi dan Minta Pelototi Ribka Tjiptaning

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2