Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Presidential Threshold
Presidential Threshold Tidak Dibutuhkan Lagi
2017-05-31 11:13:20
 

lustrasi. Sidang Paripurna DPR RI.(Foto: BH /mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Demokrat (F-PD) di DPR-RI memandang menetapkan ambang batas presidensial atau presidential threshold (PT) dalam Pemilu serentak 2019 sudah tidak diperlukan lagi. F-PD ingin PT sebesar 0 persen.

"F-PD memandang bahwa untuk menetapkan presiden threshold dalam Pemilu serentak 2019 sudah kehilangan legitimasi politik elektoralnya. Untuk itu kami berpandangan bahwa presidential threshold sudah tidak dibutuhkan lagi atau 0 persen," ujar Sekretaris F-PD Didik Mukriyanto dalam keterangannya, Minggu (28/5).

Didik mengatakan, pada pemilu serentak 2019 sudah tidak ada relevansi antara PT dan parliamentary threshold.

"Standing terkait ambang batas untuk mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden mestinya didasarkan pada hasil Pileg. Sementara pada posisi politik elektoral pileg yang dilaksanakan serentak dengan Pilpres, maka tidak ada relevansinya lagi untuk menetapkan presidential threshold," kata anggota Komisi III DPR ini.

"Tentu presidential threshold ini dengan pelaksanaan serentak antara Pileg dan Pilpres menjadi diskursus yang menarik dan penting baik dalam persepektif logika politik, logika hukum dan logika demokrasi," tambah dia.

Saat ini Golkar, NasDem, PDIP, dan PKS memasang PT 20 persen, sedangkan PD dan Gerindra menghendaki PT 0 persen, yang senada dengan keinginan parpol baru. Posisi Hanura, PAN, PKB, dan PPP mencoba menawar PT di angka 3,5 persen ketimbang menuruti keinginan parpol besar memasang PT 20 persen.(pd/detik/dik/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Presidential Threshold
 
  Jangan Patok Capres 20% Tidak Demokratis
  Ini Alasanya Yusril Akan Menggugat Kembali Syarat Presidential Threshold Ke MK
  Soal Pencapresan PT 20%, Yusril: Jangan Ubah Demokrasi Menjadi Oligarki, Ayo Bersikap Gentlemen
  Partai Idaman Perbaiki Uji Presidential Threshold
  SBY dan Prabowo Sepakat Awasi Penguasa agar Tidak Melampaui Batas
 
ads

  Berita Utama
Menanggapi Tudingan PDIP, Ketua DPP Partai Demokrat: Saat Ini Yang Panik PDIP

Anggota DPR RI PDIP Herman Hery Dilaporkan ke Polisi terkait Pengeroyokan

APMI: Rizal Ramli Mampu Bawa Indonesia sebagai Kejayaan Negara Maritim

Polda Metro Segera Terapkan Tes Psikologi dalam Penerbitan SIM

 

  Berita Terkini
 
Islam Semakin Laku sebagai Komoditas Politik di Pemilu Turki?

Bos Perusahaan Mobil Audi Ditahan terkait Manipulasi Emisi Diesel

Anies Baswedan Jadi Irup Peringatan HUT ke-491 Kota Jakarta

Membangun Kesadaran Komunitas agar Korupsi Diberantas

Sudirman Said Cecar Kegagalan Ganjar Pranowo Saat Debat Pilkada Jateng 2018

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2