Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai PBB
Prof Yusril: Ada 3 Prinsip untuk Umat Islam yang Terlibat Langsung ke Politik
2018-03-11 08:38:11
 

Prof Yusril Ihza Mahendra menjadi Khotib Jumat di Masjid Al Akbar Sorong Provinsi Papua Barat.(Foto: Istimewa)
 
SORONG, Berita HUKUM - Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Islam mengajarkan bahwa kehidupan politik haruslah didasarkan atas keadilan, keseimbangan dan proporsionalitas. Tanpa menjaga dan mempertahankan hal itu, maka konflik dan perpecahanlah yang akan terjadi, bukan kedamaian, kemajuan dan kesejahteraan.

Hal itu dikatakan Yusril dalam ceramahnya di Gedung Pertemuan Masjid Akbar Kota Sorong, Papua Barat, tadi malam (9/3). Pertemuan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Sorong itu dihadiri sekitar 500 tokoh ormas Islam, sesepuh dan aktivis Islam.

Yusril mengajak umat Islam untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan mengisi berbagai jabatan politik strategis agar kebijakan negara sejalan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin dan nilai-nilai kebangsaan demi kemaslahatan dan kemajuan bangsa.

Menyinggung kemajemukan bangsa, Yusril mengatakan hal itu adalah suatu keniscayaan yang harus diterima. Islam sendiri, menurutnya telah memberikan bimbingan bagaimana hidup dalam kemajemukan. Umat Islampun sepanjang sejarahnya telah terbiasa hidup berdampingan secara damai atas dasar menghormati dan saling menghargai dalam kebersamaan.

Suatu hal yang sangat penting dalam kemajemukan itu ialah ditegakkannyaa tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan proporsionalitas dalam semua aspek kehidupan. Dalam pengisian jabatan politik dan penerapan kebijakan sosial ekonomi penerapan ketiga prinsip itu sangat mutlak untuk menjaga agar bangsa ini tetap utuh dan bersatu selamanya, tanpa khawatir terjadinya disintegrasi .

Ketiga prinsip yang dikemukakan di atas menurut Yusril hanya bisa ditegakkan jika umat Islam terlibat langsung ke dalam politik, bukan sekedar jadi penonton.

Sebab, tambahnya UUD tidak memberikan keistimewaan atau pengaturan khusus mengenai umat Islam, sebagaimana di Malaysia yang mengakui dan menjamin keistimewaan orang Melayu yang otomatis beragama Islam dan pernyataan dalam konstitusinya bahwa Islam adalah agama resmi negara.

Karena tidak ada keistimewaan apapun kepada Islam dan umat Islam, meskipun agama ini dianut secara mayoritas mutlak, maka tidak ada jalan lain bagi umat Islam kecuali mampu berkompetisi dan mengatur strategi secara tepat, untuk membangun kebijakan dan melakukan kontrol terhadapnya agar Islam dan umat Islam menjadi tuan di negerinya sendiri.(beng/ak/abadikini/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait > Partai PBB
 
  Yusril: Jokowi Menyandera Banyak Parpol
  Asal Bukan PKI dan Penista Agama, PBB Terima Bacaleg dari Mana Saja
  Prof Yusril: Ada 3 Prinsip untuk Umat Islam yang Terlibat Langsung ke Politik
  Resmi Ikut Pemilu No 19, Yusril: PBB Pastikan Tidak Bergabung ke Koalisi Jokowi
  PBB Akhirnya Menang Gugatan, Yusril Ucapkan Terima Kasih Kesemua Pihak
 
ads

  Berita Utama
Bangsa Ini Sudah Sadar Bahwa Jokowi Sudah Tidak Sanggup Memimpin

Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara

Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid

Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan

 

  Berita Terkini
 
Bangsa Ini Sudah Sadar Bahwa Jokowi Sudah Tidak Sanggup Memimpin

AS dan Korut Persiapkan Pertemuan Puncak Trump-Kim, Setelah Sempat Dibatalkan

Kebakaran Hebat Kembali Musnahkan Ratusan Lapak di Pasar Segiri Samarinda

Ulama 212 Doakan Zulkifli Hasan Jadi Pemimpin Nasional

Revisi UU Terorisme Disahkan, Ini Pasal-Pasal Penting Perlu Diketahui

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2