Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Partai PBB
Prof Yusril: Ada 3 Prinsip untuk Umat Islam yang Terlibat Langsung ke Politik
2018-03-11 08:38:11
 

Prof Yusril Ihza Mahendra menjadi Khotib Jumat di Masjid Al Akbar Sorong Provinsi Papua Barat.(Foto: Istimewa)
 
SORONG, Berita HUKUM - Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa Islam mengajarkan bahwa kehidupan politik haruslah didasarkan atas keadilan, keseimbangan dan proporsionalitas. Tanpa menjaga dan mempertahankan hal itu, maka konflik dan perpecahanlah yang akan terjadi, bukan kedamaian, kemajuan dan kesejahteraan.

Hal itu dikatakan Yusril dalam ceramahnya di Gedung Pertemuan Masjid Akbar Kota Sorong, Papua Barat, tadi malam (9/3). Pertemuan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia Kota Sorong itu dihadiri sekitar 500 tokoh ormas Islam, sesepuh dan aktivis Islam.

Yusril mengajak umat Islam untuk berpartisipasi aktif dalam politik dan mengisi berbagai jabatan politik strategis agar kebijakan negara sejalan dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil 'alamin dan nilai-nilai kebangsaan demi kemaslahatan dan kemajuan bangsa.

Menyinggung kemajemukan bangsa, Yusril mengatakan hal itu adalah suatu keniscayaan yang harus diterima. Islam sendiri, menurutnya telah memberikan bimbingan bagaimana hidup dalam kemajemukan. Umat Islampun sepanjang sejarahnya telah terbiasa hidup berdampingan secara damai atas dasar menghormati dan saling menghargai dalam kebersamaan.

Suatu hal yang sangat penting dalam kemajemukan itu ialah ditegakkannyaa tiga prinsip utama yaitu keadilan, keseimbangan dan proporsionalitas dalam semua aspek kehidupan. Dalam pengisian jabatan politik dan penerapan kebijakan sosial ekonomi penerapan ketiga prinsip itu sangat mutlak untuk menjaga agar bangsa ini tetap utuh dan bersatu selamanya, tanpa khawatir terjadinya disintegrasi .

Ketiga prinsip yang dikemukakan di atas menurut Yusril hanya bisa ditegakkan jika umat Islam terlibat langsung ke dalam politik, bukan sekedar jadi penonton.

Sebab, tambahnya UUD tidak memberikan keistimewaan atau pengaturan khusus mengenai umat Islam, sebagaimana di Malaysia yang mengakui dan menjamin keistimewaan orang Melayu yang otomatis beragama Islam dan pernyataan dalam konstitusinya bahwa Islam adalah agama resmi negara.

Karena tidak ada keistimewaan apapun kepada Islam dan umat Islam, meskipun agama ini dianut secara mayoritas mutlak, maka tidak ada jalan lain bagi umat Islam kecuali mampu berkompetisi dan mengatur strategi secara tepat, untuk membangun kebijakan dan melakukan kontrol terhadapnya agar Islam dan umat Islam menjadi tuan di negerinya sendiri.(beng/ak/abadikini/bh/sya)





 

 
   Berita Terkait > Partai PBB
 
  DPW dan DPC se-Jatim Menyerahkan Arah Dukungan Capres 2019 kepada Ketum PBB
  Yusril Sebut Calon Petahana Tak Perlu Berhenti, Sekjen PBB: Makin Jelas Kemana Arah Dukungan PBB
  Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019
  Yusril Tidak Ambil Pusing untuk Terlibat dalam Koalisi Pilpres 2019
  Yusril: Jokowi Menyandera Banyak Parpol
 
ads

  Berita Utama
Pernyataan Hence Mandagi Selaku Ketua Tim Formatur Dewan Pers Independen

Polda Metro Jaya Menangkap 7 Tersangka Jaringan Narkotika Internasional - Malaysia

Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi

Permasalahan Tumpahan Minyak Montara, Ini Tanggapan Dirjen AHU Kemenkumham

 

  Berita Terkini
 
Ahli: Peradi Satu-Satunya Wadah Profesi Advokat Berdasar UU Advokat

Pernyataan Hence Mandagi Selaku Ketua Tim Formatur Dewan Pers Independen

Polda Metro Jaya Menangkap 7 Tersangka Jaringan Narkotika Internasional - Malaysia

Refleksi Mubes Pers Indonesia: Belajar untuk Berdemokrasi

Brigjen Maruli Simanjuntak Resmi Jabat Danpaspampres

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2