Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
Kasus Proyek Kementerian PUPR
Proyek Kementerian PUPR, KPK Tetapkan BSU Anggota DPR Tersangka
2016-03-03 11:43:54
 

Ilustrasi. Tampak Anggota Komisi V DPR RI Budi Supriyanto saat menunggu di ruang tunggu gedung KPK, Rabu (27/1) lalu.(Foto: BH/mkb)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam pengembangan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji oleh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tahun anggaran 2016, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Budi Supriyanto,SH, MH (BSU) sebagai Anggota DPR RI periode 2014 - 2019 sebagai tersangka.

Penetapannya sebagai tersangka berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang dimiliki KPK. Tersangka Budi Supriyanto dari Dapil Jawa Tengah X selaku Anggota DPR RI pada Komisi V dari fraksi partai Golkar diduga menerima hadiah atau janji dari Abdul Khoir (AKH) selaku Direktur PT Windhu Tunggal Utama (PT WTU), padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, agar PT WTU mendapatkan pekerjaan terkait proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun Anggaran 2016.

Atas perbuatannya, BSU disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Sebelumnya, dalam kasus ini KPK telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka yaitu Damayanti Wisnu Putranti (DWP) Anggota DPR RI Periode 2014 - 2019 dari fraksi PDIP, Julia (JUL) dari Swasta, Dessy (DES) yang juga dari Swasta serta Abdul Khoir sebagai Direktur PT Windhu Tunggal Utama. Penetapan keempat tersangka tersebut dilakukan setelah pemeriksaan dan gelar perkara sebagai tindak lanjut dari kegiatan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap keempatnya pada pertengahan Januari 2016 di Jakarta. Saat itu KPK mengamankan uang yang diduga sebagai suap senilai SGD 99,000.(kpk/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Kasus Proyek Kementerian PUPR
 
  KPK Tahan Rudi Erawan Bupati Halmahera Timur terkait Proyek PURR
  KPK Tetapkan 2 Tersangka Baru terkait Suap Proyek Kementerian PUPR
  Proyek Kementerian PUPR, KPK Tetapkan BSU Anggota DPR Tersangka
  Anggota Komisi V DPR Budi Supriyanto Irit Bicara Usai Diperiksa KPK
  KPK Tetapkan 4 Tersangka dalam OTT, Diantaranya Yanti Politisi PDIP
 
ads

  Berita Utama
Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional

Ketua DPR Berharap Asian Games Rekatkan Persaudaraan Negara-negara Asia

Demi Sang Merah Putih Berkibar Aksi 'Heroik' Anak SMP di Atambua Panjat Tiang Bendera

Yusril Ihza Mahendra: PBB Tidak Akan Netral di Pilpres 2019

 

  Berita Terkini
 
Masuki Tahun Politik, Perlunya Persatuan antar-Elemen Bangsa

Helikopter TNI Dauphin HR-3601 Onboard KRI Usman Harun-359 di Laut Mediterania

Petugas BLH Cepat Tanggap Demi Kaur Bersih dan Indah

Rencana Pembongkaran Masjid di Cina oleh Aparat 'Mengancam Perdamaian'

Lombok Gempa Berulang, Legislator Minta Jadikan Bencana Nasional

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2