Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Mudik
Puan Desak Pemerintah Antisipasi Kepadatan, Pengamat: Gencarkan Imbauan Mudik Awal
2022-04-25 21:22:31
 

Ketua DPR RI Puan Maharani.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan pemerintah mempersiapkan detail kebutuhan masyarakat dan pengamanan di setiap titik keramaian selama perjalanan mudik. Namun, para pemudik juga diimbau untuk menghindari waktu-waktu puncak.

Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Mayarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat Djoko Setijowarno mengungkapkan semakin banyak para tokoh yang mengimbau untuk menghindari puncak arus mudik, masyarakat bersama-sama berangkat untuk mudik, sehingga terjadi kemacetan di jalur utama mudik.

Sebelumnya, Puan menekankan pentingnya persiapan agar tidak terjadi lagi kemacetan hingga 20 jam di dalam tol dan memakan korban jiwa seperti pada 2016. Puan juga mengimbau masyarakat agar mempersiapkan keberangkatan mudik dengan mempertimbangkan waktu terbaik.

Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 28-30 April 2022. Puncak arus mudik terjadi karena pada saat itu masyarakat bersama-sama berangkat untuk mudik, sehingga terjadi kemacetan di jalur utama mudik.

Menanggapi hal itu, Djoko Setijowarno mengungkapkan upaya yang bisa ditempuh untuk mengurai kemacetan adalah dengan menghindari berangkat pada tanggal puncak arus mudik. Djoko mengapresiasi imbauan yang disampaikan Ketua DPR tersebut.

"Kalau berangkatnya bareng-bareng ya macet. Kan kalau banyak yang sampaikan (imbauan hindari puncak mudik), orang jadi berpikir pulang duluan, pulang duluan," terang Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata itu, Senin (25/4).

Djoko menyoroti pemilihan dan waktu perjalanan. Ia menyarakan agar pemudik berupaya menghindari perjalanan di waktu puncak arus mudik dan arus balik, hindari perjalanan di waktu favorit, seperti sehabis waktu sahur atau berbuka puasa, cek waktu dan rute pemberlakuan rekayasa lalu lintas dari kepolisian, update selalu informasi lalu lintas melalui saluran resmi Jasa Marga.

*Masih Pandemi*

Djoko juga menyoroti penerapan protokol pencegahan covid-19. Menurutnya mudik Lebaran tahun ini harus tetap memperhatikan keselamatan, keamanan, kenyamanan, serta ditambahkan aspek kesehatan dan bertanggung-jawab.

Sosiolog Imam Prasodjo pun berpandangan serupa. Bahwa Indonesia dan dunia masih berada di masa pandemi, namun berbagai kelonggaran sudah diberikan pemerintah, termasuk soal mudik. Eforia masyarakat bisa dimaklumi karena sudah dua tahun tidak mudik.

"Kelonggaran yang diberikan bulan berarti pandemi berakhir masih ada potensi yang perlu kita awasi bersama," katanya, hari ini.

Kebijakan pemerintah melonggarkan dan memperbolehkan mudik dianggap menjawab kebutuhan masyarakat.

"Disitu yang saya lihat kebutuhan kita bertemu keluarga karena dua tahun tidak mudik itu terpenuhi dengan dilonggarkannya mudik ini," ujar Imam.

Berbagai upaya dan kebijakan telah diambil pemerintah untuk melancarkan mudik 2022, baik dari segi transportasi maupun kesehatan. Imam mengatakan, modal awal pemerintah melonggarkan mudik adalah angka vaksin yang lebih baik dari negara lain.

Lebih lanjut Imam menyampaikan, masyarakat harus turut bertanggung jawab menjadikan perjalanan mudik aman dan nyaman.

"Jadikan mudik bertanggung jawab. Apalagi nanti berkumpul dengan orangtua, berhimpun dengan sanak saudara, kerentanan potensi untuk tertular masih ada meskipun mudah-mudahan tidak seperti dulu," tandas Imam.(rls/bh/amp)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tetapkan Hakim Agung Sudrajad Dimyati dan 9 Orang sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap Perkara di MA

Heboh Video! Antrian Panjang di SPBU Kota Manna Bengkulu Selatan, BBM Langka?

Tarif Ojol Naik, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Tidak Memahami Kesulitan Hidup Rakyat

Pemerintah Umumkan Harga BBM Pertalite Naik dari Rp 7.650 Menjadi Rp 10.000

 

ads2

  Berita Terkini
 
Miris Petani Buang Hasil Panen Raya, Daniel Johan Desak Pemerintah Lakukan Intervensi

PLN Batalkan Program Kompor Listrik, Rudi Hartono: Sebelumnya Tidak Ada Kajian

MA Respon Saran KPK, Perkuat Kolaborasi Cegah Korupsi

Gaji Guru P3K Tertunggak 9 Bulan, Ratih Megasari: Kemendikbud Ristek Harus Respon Cepat

Alifudin Minta BP2MI Selidiki Dugaan Keterlibatan Konsorsium 303 di Kasus TPPO

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2