Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Kasus PT Blue Bird Taxi
Purnomo Tanpa Sepengetahuan Mintarsih Dirikan Perusahaan dalam Perusahaan
Tuesday 21 Apr 2015 10:39:05
 

Suasana Sidang Sengketa Logo Taxi.(Foto: BH/rat/gun)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang Kasus Blue Bird pada Senin, (20/4) tentang merk atau logo PT. Blue Bird Taxi kembali digelar di Pengadilan Negeri, Jakarta Pusat. Kisruh berawal, sejak tergugat, Purnomo Prawiro pada tahun 1995 tidak mendaftarkan PT Blue Bird Taxi ke Kemenkumham untuk penyesuaian pada aturan baru saat itu.

Tergugat yang saat itu menjabat sebagai salah satu Direktur di PT Blue Bird Taxi, tanpa sepengetahuan penggugat mendirikan perusahaan baru untuk menutupi keberadaan PT Blue Bird Taxi. Langkah tidak baik Purnomo, terbukti pada tahun 1993 mendaftarkan merk/ logo burung biru atas nama PT. Blue Bird (tanpa kata taxi).

Dalam persidangan yang di Pimpin oleh Hakim Ketua Kisworo. Mantan pegawai Blue Bird hadir dalam memberikan kesaksian dipersidangan, ke empat orang tersebut memberikan keterangan secara estafet tentang apa yang mereka ketahui selama bekerja dihadapan majelis Hakim.

Hakim pun memberikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan hubungan terhadap kasus tengah bergulir. Sebelum menjawab pertanyaan Hakim, para saksi diminta bersumpah sesuai agama yang dianutnya.Antara lain pertanyaannya.

"Apakah saksi ada hubungan kekeluargaaan,hubungan dengan pekerjaan atau hubungannya kasus yang tengan terjadi ?," tanya Hakim kepada ke empat saksi.

Menurut saksi,pada saat mereka bekerja yang mereka ketahui adalah Blue Bird memiliki anak Perusahaan berupa bidang Jasa serupa dibawah Manajemen Blue Bird " ujar salah seorang saksi mantan pegawai Blue Bird.

Sementara dikesempatan yang sama kuasa hukum Mintarsih menilai, bahwa ada banyak perbedaan antara sertifikat yang Ia temukan sangat berbeda.

"Ibu Min betul-betul di diJalimi oleh sama-sama pemegang saham karena sertifikat PT Blue Bird tahun 1994. PT Blue Bird tersebut belum ada, tetapi sertifikat sudah ada itu tidak nyambung," jelas Penasehat Hukum Mintarsih.

Menurut Mintarsih, akte-akte banyak namun tidak ada hubungannya, tetapi yang dipersoalkan merknya dan logo oleh Perusahaan baru dengan legalitasnya. PT Blue Bird sudah lama di didirikan pada tahun 1972. Sidang akan dilanjutkan minggu depan." tutup Hakim, diruang sidang.(bh/rat/gunDW)





 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Polri Diminta Usut Aksi Respresif Polisi di Bengkulu dan Medan

Bawaslu: KPU Tidak Professional Gelar Deklarasi Kampanye Damai

SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan

KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib

 

  Berita Terkini
 
Prajurit TNI-Polri Harus Dapat Meredam Isu Jelang Pemilu 2019

Program 'Satu Juta Umat Mandiri', AXA Mandiri Tingkatkan Literasi Keuangan Syariah

Implementasi Ilmu Forensik dalam Proses Penegakan Hukum

Aparat Pelaku Persekusi Harus Dilaporkan

Salah Satu Tahanan Kabur Polsek Kepulauan Seribu Kembali Diciduk Polisi

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2