Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pilkada
Putusan Muktamar Lirboyo: Warga NU Wajib Pilih Pemimpin Muslim
2017-04-15 20:20:25
 

PWNU DKI Jakarta menggelar sosialisasi hasil Muktamar NU ke-30 di Lirboyo di kantor PBNU, Jalan Utan Kayu Raya, Jakarta Timur, Sabtu (15/4).(Foto: KenGirsang/jpnn.com)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri sosialisasi hasil Muktamar NU ke-30 Lirboyo, tentang memilih pemimpin non muslim, yang digelar di Kantor PWNU DKI Jakarta, Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur, Sabtu (15/4).

Anies tiba saat Katib Syuriah PBNU Kiai Zulfa Mustahafa memaparkan hasil muktamar.

Kiai Zulfa mengatakan, warga NU tidak perlu bingung menghadapi kondisi jelang pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Karena hasil Mukmatar NU telah sangat jelas memutuskan, umat Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam, kecuali dalam keadaan darurat.

"Jadi sudah disampaikan panduan, itu keputusan muktamar. Kalau ada masalah, kembali ke situ. Apalagi bersifat keagamaan," ujar Kiai Zulfa.

Kiai Zulfa mengakui, saat muktamar yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, 1999 silam, dirinya masih berperan sebagai peninjau. Belum ikut langsung dalam pembahasan.

Katib Syuriah PBNU, KH Zulfa Musthofa menyebutkan, secara organisasi Nahdlatul Ulama (NU) tak memilih pasangan calon mana pun dalam Pilkada DKI Jakarta itu. Akan tetapi jika ada calon yang datang untuk silaturahmi itu pasti diterima.

"Kemarin, Pak Ahok datang ke PBNU itu kita terima. Tapi kita dalam memilih pemimpin berdasar keputusan Muktamar atau Munas NU. Dia (Ahok) datang, kita belum tentu pilih dia. Tapi pilihan kita berdasar hasil Muktamar," jelasnya.

Hasil Muktamar yang dia maksud adalah, Muktamar ke-XXX itu yang hasilnya menetapkan, orang Islam tidak boleh (haram) menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam kecuali dalam keadaan darurat.

"Jadi jika ada unsur NU yang katanya ada yang dukung gubernur non muslim maka itu tidak mengikuti hasil Mukmatar yang merupakan kesepakatan para ulama berdasar dalil yang jelas," jelas dia.

Menurut dia, suara orang-orang NU yang kadang dimanfaatkan oleh kepentingan politik sesaat justru sangat disayangkan. Apalagi kemudian isu di Pilkada DkI sudah menyedot perhatian para kiai di Jawa Timur.

"Tadi saat saya baru sampai sini, salah satu kiai sepuh dari Jawa Timur SMS saya, menanyakan, apakah betul hari ini PWNU DKI akan dukung Ahok? Saya jawab, mboten Pak Kyai, justru hari kita akan sosliasasi hasil Muktamar XXX tentang memilih pemimpin muslim. Dia pun jawab, Alhamdulillah. Artinya, perhatian ulama pesantren dan para kiai di Jawa Timur ikut prihatin, kalau NU dukung Ahok," tegas dia.

Namun dia mendengar langsung penjelasan dari para kiai terkait keputusan yang diambil.

"Memang gara-gara pikada, warga NU seperti dapat fitnah besar. Karena pengurusnya tak taat pada hasil keputusan muktamar. Saya yakin pengurus di sini (PWNU DKI Jakarta,red) masih taat pada keputudan muktamar," pungkas Kiai Zulfa.(gir/jpnn/aktual/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  Sosialisasi Asian Games Diduga Jadi Ajang Kampanye Putra Gubernur
  Pilkada Sumsel: Elektabilitas Herman Deru Tak Terkejar, Akrobat Politik Makin Menjadi
  Tim Eramas Bantah Ada Kasepakatan dengan Bawaslu
  FPP Sumut Pertanyakan Alat Peraga Kampanye KPU Sumut Tidak Fair
  Ketum PPWI: Pilkada Pesta Demokrasi Rakyat, Polisi Dilarang 'Brutal'
 
ads

  Berita Utama
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid

Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan

RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR

4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak

 

  Berita Terkini
 
Relawan Bali Kita AS Deklarasikan Abraham Samad Capres 2019

Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid

Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan

Visa Temukan Fakta-Fakta Baru Perilaku Orang Indonesia dalam Pembayaran

Trilogi Pembangunan, Panduan Partai Berkarya Membangun Indonesia

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2