Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Pilkada
Putusan Muktamar Lirboyo: Warga NU Wajib Pilih Pemimpin Muslim
2017-04-15 20:20:25
 

PWNU DKI Jakarta menggelar sosialisasi hasil Muktamar NU ke-30 di Lirboyo di kantor PBNU, Jalan Utan Kayu Raya, Jakarta Timur, Sabtu (15/4).(Foto: KenGirsang/jpnn.com)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri sosialisasi hasil Muktamar NU ke-30 Lirboyo, tentang memilih pemimpin non muslim, yang digelar di Kantor PWNU DKI Jakarta, Jalan Utan Kayu, Jakarta Timur, Sabtu (15/4).

Anies tiba saat Katib Syuriah PBNU Kiai Zulfa Mustahafa memaparkan hasil muktamar.

Kiai Zulfa mengatakan, warga NU tidak perlu bingung menghadapi kondisi jelang pemungutan suara putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.

Karena hasil Mukmatar NU telah sangat jelas memutuskan, umat Islam tidak boleh menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam, kecuali dalam keadaan darurat.

"Jadi sudah disampaikan panduan, itu keputusan muktamar. Kalau ada masalah, kembali ke situ. Apalagi bersifat keagamaan," ujar Kiai Zulfa.

Kiai Zulfa mengakui, saat muktamar yang digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, 1999 silam, dirinya masih berperan sebagai peninjau. Belum ikut langsung dalam pembahasan.

Katib Syuriah PBNU, KH Zulfa Musthofa menyebutkan, secara organisasi Nahdlatul Ulama (NU) tak memilih pasangan calon mana pun dalam Pilkada DKI Jakarta itu. Akan tetapi jika ada calon yang datang untuk silaturahmi itu pasti diterima.

"Kemarin, Pak Ahok datang ke PBNU itu kita terima. Tapi kita dalam memilih pemimpin berdasar keputusan Muktamar atau Munas NU. Dia (Ahok) datang, kita belum tentu pilih dia. Tapi pilihan kita berdasar hasil Muktamar," jelasnya.

Hasil Muktamar yang dia maksud adalah, Muktamar ke-XXX itu yang hasilnya menetapkan, orang Islam tidak boleh (haram) menguasakan urusan kenegaraan kepada orang non Islam kecuali dalam keadaan darurat.

"Jadi jika ada unsur NU yang katanya ada yang dukung gubernur non muslim maka itu tidak mengikuti hasil Mukmatar yang merupakan kesepakatan para ulama berdasar dalil yang jelas," jelas dia.

Menurut dia, suara orang-orang NU yang kadang dimanfaatkan oleh kepentingan politik sesaat justru sangat disayangkan. Apalagi kemudian isu di Pilkada DkI sudah menyedot perhatian para kiai di Jawa Timur.

"Tadi saat saya baru sampai sini, salah satu kiai sepuh dari Jawa Timur SMS saya, menanyakan, apakah betul hari ini PWNU DKI akan dukung Ahok? Saya jawab, mboten Pak Kyai, justru hari kita akan sosliasasi hasil Muktamar XXX tentang memilih pemimpin muslim. Dia pun jawab, Alhamdulillah. Artinya, perhatian ulama pesantren dan para kiai di Jawa Timur ikut prihatin, kalau NU dukung Ahok," tegas dia.

Namun dia mendengar langsung penjelasan dari para kiai terkait keputusan yang diambil.

"Memang gara-gara pikada, warga NU seperti dapat fitnah besar. Karena pengurusnya tak taat pada hasil keputusan muktamar. Saya yakin pengurus di sini (PWNU DKI Jakarta,red) masih taat pada keputudan muktamar," pungkas Kiai Zulfa.(gir/jpnn/aktual/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pilkada
 
  LSPI Prediksi Pilkada Sumsel Maksimal Ada 3 Poros Pasangan Calon Gubernur
  Stratakindo: Survei Terbaru Peta Jelang Pra-Kwalifikasi Pilkada Sumsel 2018
  LSPI Merilis Survei Kekuatan Politik Bakal Calon Pilkada Kota Palembang
  Pilkada Serentak Terancam Persoalan E-KTP
  Peringatan Ketua Timses Pasangan Anies dan Sandi pada Relawan, Dilarang Minta Jatah Proyek
 
ads

  Berita Utama
Ahmad Dhani Resmi Jadi Kader Partai Gerindra dan Siap Antar Prabowo Jadi RI 1

Waspadai Gagal Bayar Pembangunan Infrastruktur dengan Utang

Pengusaha Batubara Melapor ke Propam, Diduga Diperas Oknum Penyidik Polri

Pidato Anies Baswedan, Luhut Binsar Panjaitan dan Nasib Reklamasi

 

  Berita Terkini
 
Demo Mahasiswa di Depan Istana Berakhir Ricuh, 9 Orang Diamankan

Sejarawan A B Kusuma Sayangkan Sulit Mengakses Arsip Otentik di Arsip Nasional/ ANRI

Pemerintah Jangan Gegabah Mewajibkan E-Toll

Berkas Kasus Narkoba Artis Pretty Asmara Telah Dinyatakan P-21 oleh Kejati DKI Jakarta

Penegakan Hukum dan Pengawasan Sektor Lingkungan Belum Efektif

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2