Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Kasus Proyek Beras Basah
Putusan Sela Dugaan Korupsi Proyek Tetrapot Beras Basah Rp11 Milyar Dilanjutkan
2017-11-15 05:58:38
 

Suasana sidang kasus dugaan Korupsi Proyek Beras Basah, Bontang.(Foto: BH /as)
 
SAMARINDA, Berita HUKUM - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) menyidangkan kasus dugaan korupsi proyek pemecah ombak (Tetrapot) di Pantai Beras Basah Bontang,

Pembacaan putusan sela oleh ketua majelis hakim Fery Haryanta,SH yang didampingi Joni Kondolele, SH dan Pister Sitorus,SH terhadap 6 terdakwa, masing-masing terdakwa Rudy Muhammad Saidi, Prihananto Giri Nugroho, Sunarya, Suryanta, Saiful Amal, Alwi Al Jufrie dan terdakwa Rudi MS, dengan di dampingi penasihat hukum mereka, serta dengan Jaksa Penuntut Umum (JPU) M. Iqbal dkk dari Kejaksaan Tinggi Kaltim.yang digelar pada, Selasa (14/11) dengan agenda sidang pembacaan putusan sela.

Dalam amar putusan sela yang dibacakan, ketua majelis hakim menolak eksepsi yang di sampaikan penasihat hukum dari ke 6 terdakwa tersebut dengan mengatakan eksepsi penasihat hukum terdakwa tidak dapat di terima.

Untuk di ketahui bahwa para terdakwa di dakwa oleh JPU dalam dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Disamping itu terdakwa juga di dakwa dengan dakwaan subsider sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Usai pembacaan putusan sela tersebut, Ketua Majelis Hakim meminta kepada penasihat hukum para terdakwa dan JPU untuk melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) pada lokasi proyek Penangkal banjir di Beras Basah Kota Bontang.

Permintaan Ketua Majelis Hakim untuk melakukan PS di respon oleh Ketua Tim Penasihat Hukum para terdakwa, Hendrik Yuk Alberth dengan mengatakan pelaksanaan PS akan dilakukan pada, Jumat (24/11) mendatang, terdiri dari Majelis Hakim, Tim JPU, Para Terdakwa dan Tim Penasihat Hukum para terdakwa.

Saat dikonfirmasi pewarta BeritaHUKUM.com usai sidang, Hendrik Yuk Alberth Ketua Tim Penasihat Hukum para terdakwa mengatakan bahwa, sangat mendukung Pemeriksaan Setempat, sebab dalam sidang ada perbedaan keterangan ahli yang dihadirkan Jaksa dan keterangan ahli dari kita, jelas Hendrik.

"Sangat mendukung pemeriksaan setempat karena dalam persidangan ada perbedaan keterangan ahli yang dari kejaksaan dan keterangan ahli dari kita," ujar Hendrik.

Mengenai jadwal pemeriksaan setempat, Hendrik mengatakan akan dilakukan pada Jumat (24/11) di TKP proyek Beras Basah Bontang, dan pihaknya berangkat pada, Kamis (23/11) sore, pungkas Hendrik.(bh/as)



 

 
   Berita Terkait > Kasus Proyek Beras Basah
 
  Kasus Korupsi Tetrapot Beras Basah Bontang 6 Terdakwa Dituntut 7,6 Tahun Penjara
  Putusan Sela Dugaan Korupsi Proyek Tetrapot Beras Basah Rp11 Milyar Dilanjutkan
  4 Mantan PPTK Dinas PU Proyek Penahan Ombak Bontang Ditahan
  Kejati Kaltim Gandeng KPK Ungkap Beberapa Kasus Korupsi di Kaltim
 
ads

  Berita Utama
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Habib Rizieq Berharap SP3 Serupa Bisa Diberikan Juga ke Ulama dan Aktivis 212

Kapolri: Secara Umum Arus Mudik Sekarang Sudah Lancar dan Jauh Lebih Baik

Wartawan Tewas di Lapas, SPRI Desak Komnas HAM Bentuk Tim Pencari Fakta dan Libatkan Pers

 

  Berita Terkini
 
Pantau Pelayanan Publik, Ombudsman Sidak Ke Bandara Soekarno Hatta

Hak Angket DPR Segera Bergulir Atas Pengangkatan Iwan Bule

Polres Flores Timur Diduga Petieskan Kasus Tragedi Nimun Lema Anak Lamahala

Liburan Hari Ketiga Lebaran Ribuan Wisatawan Masih Padati Pantai Bira

Ketua MPR Harap Momen Idul Fitri Jadi Ajang Perkuat Persatuan di Tahun Politik

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2