Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
KPK
RUU Penyadapan Tak Kurangi Kewenangan KPK
2018-12-08 06:41:02
 

Ilustrasi. Gedung KPK.(Foto: BH /sya)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Supratman Andi Agtas menegaskan keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyadapan tidak akan mengganggu kinerja dan mengurangi kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebaliknya, RUU Penyadapan akan memperkuat norma yang terdapat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

"Kami bersyukur KPK mengapresiasi terhadap draf rancangan undang-undang yang kami bahas," ungkap Supratman usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) Baleg DPR RI dengan Pimpinan KPK terkait substansi RUU Penyadapan, di Gedung Nusantara I DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12).

Lebih lanjut Supratman menjelaskan, RUU Penyadapan sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), dimana penyadapan perlu diatur dalam beleid khusus. Menurutnya, dalam RUU itu, kewenangan KPK dalam melalukan tata cara penyadapan tidak akan berubah, dalam hal ini harus izin pengadilan. Tetap ada pengecualian seperti yang diberikan oleh UU Tipikor, dan masuk sebagai norma ke dalam draf RUU.

"Kita juga menyarankan supaya peraturan internal KPK soal penyadapan masuk ke dalam norma RUU ini, sehingga kekuatan hukumnya tidak menjadi peraturan internal saja. SOP itu diperkuat hingga tidak ada lagi yang perdebatan publik tentang kewenangan KPK dan lembaga penegakkan hukum yang lain," sambung legislator Partai Gerindra itu.

Dalam rapat tersebut, Pimpinan KPK Laode M Syarief mengajukan beberapa usulan untuk mempermudah pekerjaan lembaga antirasuah yang dipimpinnya. Salah satu usulan tersebut adalah batas waktu penghancuran hasil sadapan. KPK menginginkan agar batas waktu penghancuran hasil sadapan sebagai alat bukti peradilan dilakukan setelah adanya putusan pengadilan atau inkrah.(ann/sf/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > KPK
 
  Bambang Widjojanto Anggap 5 Poin Petisi Pegawai KPK Itu Mengerikan
  KPK Raih Penghargaan Lembaga Terpopuler di Media
  KPK: Dokumen Stranas Resmi ke Istana
  Kelola Dana Rp370 Triliun, KPK - BPJS Ketenagakerjaan Tanda Tangani Nota Kesepahaman
  Tingkatkan Soliditas lewat Good Morning KPK
 
ads

  Berita Utama
Prabowo: Saya Akan Jadi Presiden Untuk Semua Rakyat, Termasuk Pendukung Jokowi

Warisan Yang Akan Ditinggalkan Prabowo Untuk Indonesia

Prabowo Resmikan Masjid Nurul Wathan yang Dibangunnya

Fahri Hamzah Tegaskan Pentingnya Independensi Lembaga Perwakilan

 

  Berita Terkini
 
Gus Fahrur: Siapapun Presiden Terpilih Harus Kita Hormati dan Dukung

Quick Count Jangan Jadi Alat Proganda Memframing Angka Hasil Real Count yang akan Dihitung KPU

Rizal Ramli: Kita Sepakat Pilpres, Tetapi Bila Super Curang Artinya Menantang People Power

Prabowo: Saya Akan Jadi Presiden Untuk Semua Rakyat, Termasuk Pendukung Jokowi

Warisan Yang Akan Ditinggalkan Prabowo Untuk Indonesia

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2