Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
UU Minerba
RUU tentang Perubahan Undang-Undang Minerba Disetujui Sebagai Inisiatif DPR
2018-04-11 00:56:17
 

Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem Sahat Silaban,(Foto: andri/hr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (RUU Minerba) disetujui menjadi Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Nasdem Sahat Silaban saat menyampaikan pandangan fraksinya, menyebutkan bahwa Fraksi Partai Nasdem masih belum setuju dengan sebagian dari hal-hal yang telah ditetapkan itu.

Menurutnya, RUU Minerba masih perlu direvisi, yakni pertama, dengan memasukkan ketentuan/pasal yang menyatakan bahwa aset yang berupa cadangan mineral yang berada diperut bumi dikuasai dan dimiliki oleh negara.

"Kedua, kepemilikan oleh negara atas aset cadangan minerba tersebut dilakukan dan dibukukan oleh BUMN Mineral dan Batubara. Untuk itu Fraksi Partai Nasdem meminta agar pengambilan keputusan terkait RUU Minerba untuk sementara ditunda, dengan catatan perlu ada ketentuan pasal yang mengatur bahwa cadangan minerba yang ada diperut bumi dikuasai dan dimiliki oleh negara sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945," papar Sahat di Ruang Rapat Paripurna DPR RI Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/4).

Sahat mengatakan, mineral dan batubara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan sumber daya dan kekayaan alam yang tidak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang memiliki peran penting dan memenuhi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan guna mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara berkeadilan

Seperti diketahui, kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan, yang penyelenggaraannya masih terkendala kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perizinan, pengolahan dan pemurnian, perlindungan terhadap masyarakat terdampak, data dan informasi pertambangan pengawasan, dan sanksi, sehingga penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kurang berjalan efektif dan belum dapat memberi nilai tambah yang optimal.

Pengaturan mengenai pertambangan mineral dan batubara yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dianggap masih belum dapat menjawab perkembangan, permasalahan dan kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara, serta masih perlu disinkronisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait agar dapat menjadi dasar hukum yang efektif, efisien, dan komprehensif dalam penyelenggaraan pertambangan. Oleh karenanya perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.(dep/sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > UU Minerba
 
  RUU tentang Perubahan Undang-Undang Minerba Disetujui Sebagai Inisiatif DPR
  Banggar Kritisi Turunnya Target PNBP Minerba
  Uji UU Minerba, Ahli: Pemurnian Produk Pertambangan Optimalkan Nilai Tambah
  Ahli: UU Minerba Tidak Bertentangan dengan Konstitusi
  Kadin Dukung Penuh Pemerintah Terapkan UU Minerba
 
ads

  Berita Utama
Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers

SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru

Tiba di Tanah Air, Juara Lari Muhammad Zohri Disambut Haru

Gerakan HMS Berikan Data BCA Milik Rakyat, Imbas BLBI, Namun Ditolak KPK

 

  Berita Terkini
 
Dewan Pers Mangkir Sidang Ke-7 PMH, Wilson: Dewan Pers Tidak Beradab

Dampak Perang Dagang AS-China, Rupiah Makin Terdepresiasi

Fahri Hamzah Pertanyakan Data BPS Mengenai Angka Garis Kemiskinan

Mediasi Gagal, SPRI dan PPWI Meja-hijaukan Dewan Pers

Legislator Sesalkan Pendirian Kantor Bersama Polisi Indonesia - China di Kalbar

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2