Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Rachmawati Sukarnoputri
Rahmawati Soekarnoputri Pertanyakan Kemerdekaan Indonesia
2017-08-19 11:18:20
 

Ilustrasi, Rachmawati Soekarnoputri.(Foto: BH/ mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia diikuti oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Sejumlah tokoh nasional termasuk tuan rumah adalah Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, Rahmawati Soekarnoputri hadir di Kampus Kimia Universitas Bung Karno, Jalan Kimia Nomor 20, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (17/8) lalu.

Rahmawati mempertanyakan kemerdekaan bangsa Indonesia kini.

"Memasuki 70 tahun Kemerdekaan Indonesia, muncul pertanyaan, apakah kita sudah membangun bangsa yang berkeadilan? Apakah kita sudah menyeberangi jembatan emas? Nyatanya belum," ungkapnya dalam pidato nasional.

Kemerdekaan, kata Rahmawati, mengutip Bung Karno, disebutkan hanya sebagai jembatan emas menuju pembangunan dan persatuan bangsa.

Jembatan emas tersebut katanya harus kembali diperjuangkan untuk memakmurkan rakyat Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Padahal, kata dia, seharusnya kemerdekaan itu menandai penjajahan kolonialiasme dan imperialisme.

Kemerdekaan, kata Rahmawati, mengutip Bung Karno, disebutkan hanya sebagai jembatan emas menuju pembangunan dan persatuan bangsa.

Jembatan emas tersebut katanya harus kembali diperjuangkan untuk memakmurkan rakyat Indonesia yang makmur dan berkeadilan.

"Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, kemerdekaan berarti tidak ada lagi kapitalisme, tidak ada lagi exploitation de l'homme par l'homme yang artinya penghisapan manusia atas manusia," katanya.

Lewat pesannya, kata dia, Bung Karno juga menentang segala bentuk penindasan model baru, penindasan bangsa atas bangsa

Dirinya pun mengingatkan, jika proklamasi kemerdekaan menjadi pertanda kalau bangsa Indonesia sudah merdeka dan sejatinya berhak untuk membangun bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar.(aim/teropongsenayan/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar

Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap

Pemasok Sabu Politikus Golkar Indra J Piliang Ternyata Karyawan Karaoke Diamond

Prabowo dan Amien Rais Ikut Aksi Bela Rohingya 169

 

  Berita Terkini
 
Presiden AS, Donald Trump Menuduh PBB Salah Urus

APBN 2018 Rentan Disusupi Agenda Politik

Kapolri Pimpin Sertijab Kalemdiklat, Aslog, Sahlijemen dan Kapolda Babel

Parpol Wajib Mendaftar di KPU dan Input Aplikasi Sipol

Pansus Angket KPK Punya Banyak Temuan Signifikan dan Berharap Bisa Konsultasi dengan Presiden

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2