Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Rachmawati Sukarnoputri
Rahmawati Soekarnoputri Pertanyakan Kemerdekaan Indonesia
2017-08-19 11:18:20
 

Ilustrasi, Rachmawati Soekarnoputri.(Foto: BH/ mnd)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia diikuti oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Sejumlah tokoh nasional termasuk tuan rumah adalah Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, Rahmawati Soekarnoputri hadir di Kampus Kimia Universitas Bung Karno, Jalan Kimia Nomor 20, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis (17/8) lalu.

Rahmawati mempertanyakan kemerdekaan bangsa Indonesia kini.

"Memasuki 70 tahun Kemerdekaan Indonesia, muncul pertanyaan, apakah kita sudah membangun bangsa yang berkeadilan? Apakah kita sudah menyeberangi jembatan emas? Nyatanya belum," ungkapnya dalam pidato nasional.

Kemerdekaan, kata Rahmawati, mengutip Bung Karno, disebutkan hanya sebagai jembatan emas menuju pembangunan dan persatuan bangsa.

Jembatan emas tersebut katanya harus kembali diperjuangkan untuk memakmurkan rakyat Indonesia yang makmur dan berkeadilan. Padahal, kata dia, seharusnya kemerdekaan itu menandai penjajahan kolonialiasme dan imperialisme.

Kemerdekaan, kata Rahmawati, mengutip Bung Karno, disebutkan hanya sebagai jembatan emas menuju pembangunan dan persatuan bangsa.

Jembatan emas tersebut katanya harus kembali diperjuangkan untuk memakmurkan rakyat Indonesia yang makmur dan berkeadilan.

"Seperti yang disampaikan oleh Bung Karno, kemerdekaan berarti tidak ada lagi kapitalisme, tidak ada lagi exploitation de l'homme par l'homme yang artinya penghisapan manusia atas manusia," katanya.

Lewat pesannya, kata dia, Bung Karno juga menentang segala bentuk penindasan model baru, penindasan bangsa atas bangsa

Dirinya pun mengingatkan, jika proklamasi kemerdekaan menjadi pertanda kalau bangsa Indonesia sudah merdeka dan sejatinya berhak untuk membangun bangsa sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar.(aim/teropongsenayan/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads

  Berita Utama
Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Dipindahkan dari RSCM ke Rutan KPK, Setnov Pakai Rompi Orange dan Kursi Roda

Gubernur DKI Jakarta Gelar Apel Operasi Siaga Ibukota

Kasau: Indonesia Jaya Expo 2017 Kenalkan TNI AU Lebih Dekat dengan Masyarakat

 

  Berita Terkini
 
MKD DPR Tetap Akan Memproses Setya Novanto

Setelah 37 Tahun Berkuasa, Presiden Zimbabwe Robert Mugabe Mundur

Aparat Hukum Harus Buktikan Kasus Transfer Standard Chartered Rp19 Triliun

Yocie Gusman Plt Direktur Utama BJB Syariah Ditetapkan Tersangka

Panglima TNI: Keberhasilan Tugas Milik Anak Buah, Kegagalan Tanggung Jawab Komandan

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2