Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Rapat Pansus Pemilu Lanjutkan Pembahasan Isu-isu Krusial
2017-06-09 05:11:26
 

Rapat Kerja Pansus RUU Pemilu dipimpin Ketuanya Lukman Edy didampingi Wakil Ketua Benny K.Harman dan Yandri Susanto di ruang Rapat Pansus B pada, Kamis (8/6).(Foto: arief/hr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja Panitia khusus (Pansus) RUU Pemilu dipimpin Ketuanya Lukman Edy didampingi Wakil Ketua Benny K.Harman dan Yandri Susanto di ruang Rapat Pansus B Kamis (8/6) membahas isu-isu krusial yang belum diselesaikan.

Ketua Pansus Lukman Edy menjelaskan, agenda raker membahas isu yang masih pending pada rapat Pansus, Panitia Kerja (Panja), Tim Sinkronisasi (timsin) maupun di rapat Tim Perumus (Timus)

Isu-isu tersebut adalah, sistem pemilu anggota DPR dan DPRD, ambang batas parlemen, ambang batas presidensial, metode konversi suara, jumlah kursi tiap dapil anggota DPR, jumlah kursi tiap dapil anggota DPRD dan pendanaan saksi parpol di TPS.

Dalam raker yang dihadiri Mendagri Tjahyo Kumolo dan pejabat dari Kemenkumham dan Kemenkeu, Ketua Pansus memulai pembahasan dari isu terakhir yaitu masalah dana saksi parpol di TPS.

Dalam acara ini Fraksi PAN mengusulkan opsi baru dalam saat membahas dana saksi parpol di TPS yakni saksi parpol dilatih Bawaslu dan pengawas dari Bawaslu di setiap TPS. Lewat wakilnya Yandri Susanto tidak masalah saksi tidak dibiayai negara, tapi dilatih KPU dan Bawaslu. Ada 4 opsi soal dana saksi ini, setuju dibiayai negara, tidak setuju dibiayai negara, setuju 5 saksi dibiayai negara dan saksi partai dilatih Bawaslu dan pengawas dari Bawaslu di setiap TPS. Beberapa fraksi menyetujui usulan ini namun ada yang belum bersikap.

Terkait dengan ambang batas presidensial, Mendagri Tjahyo Kumolo menyatakan, Pemerintah ingin agar presidential threshold dalam RUU Pemilu sama dengan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, yaitu 20% kursi DPR RI atau 25% suara nasional. Alasannya, presidential threshold tidak bertentangan dengan konstitusi.

"Presidential threshold memastikan bahwa pasangan presiden dan wakil presiden yang akan terpilih telah memiliki dukungan minimum partai politik atau gabungan partai politik di parlemen. Presidential threshold mendorong peningkatan kualitas pasangan calon presiden dan wakil presiden," tegasnya.

Sedangkan soal sistem Pemilu saat ini masih alot dibahas. Ada 4 fraksi menyetujui sistem Pemilu terbuka, namun belum diambil keputusan. Tiga opsi sistem Pemilu yaitu proporsional terbuka, proporsional tertutup, dan proporsional terbuka terbatas. Isu-isu ini belum diputuskan lantaran rapat diskors untuk menghadiri rapat paripurna.(mp/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  KPU Siapkan 2 Alternatif PKPU Terkait Tahapan Pemilu 2019
  Rapat Pansus Pemilu Lanjutkan Pembahasan Isu-isu Krusial
  Pansus Pemilu Serap Aspirasi Diaspora Indonesia
  Presidential Threshold Tidak Dibutuhkan Lagi
  Pansus Pemilu Tetapkan Sifat Keanggotaan KPU dan Bawaslu
 
ads

  Berita Utama
SMS Hary Tanoe, Lieus: Keresahan Tokoh terhadap Kondisi Penegakan Hukum di Tanah Air

Tempat Ahok Bukan di Mako Brimob, Namanya Juga Lapas Mana ada yang Kondusif dan Nyaman

Polisi Menangkap 7 Tersangka Kasus Perampok Modus Gembos Ban di SPBU Daan Mogot

Kronologi OTT Kasus Suap Gubernur Bengkulu dan Istri, KPK Sita Rp 1 M

 

  Berita Terkini
 
SMS Hary Tanoe, Lieus: Keresahan Tokoh terhadap Kondisi Penegakan Hukum di Tanah Air

AKBP Tatan Dirsan Layak Ditiru, Hujan Deras dan Banjir Dilalui Demi Tugas pada Malam Takbiran

Valentino Rossi Juara MotoGP Assen

Hacker Berulah, Microsoft Kebobolan Data Rahasia Besar

Haedar Nashir: Mengajak Orang untuk Menyelamatkan Bangsa Itu Musuhnya Berat

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2