Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pemilu    
Pemilu
Rapat Persiapan Pemilu, Komisi II Hasilkan 8 Poin Kesepakatan
2019-03-21 08:29:51
 

Ilustrasi. Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Nihayatul Wafiroh menerangkan, Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI menghasilkan delapan poin kesepakatan, mencakup kesepakatan prinsip maupun kesepakatan teknis jelang Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan digelar serentak 17 April 2019 mendatang.

"Ada hal-hal yang sifat kesepakatannya prinsip, seperti WNI yang tidak terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT), hanya boleh menggunakan hak pilihnya hanya dengan KTP-elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ujar Ninik, sapaan akrab Nihayatul, usai memimpin RDP Komisi II DPR RI dengan Kemendagri, KPU RI, dan Bawaslu RI, di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/3).

Ninik mengatakan, selain hal prinsip dihasilkan juga kesepakatan lain berupa hal teknis. Hal teknis tersebut seperti penambahan hari, dari 10 hari menjadi 17 hari untuk penghitungan surat suara di tingkat kecamatan, penggunaan kabel ties oleh KPU, dan khususnya mengenai kurangnya Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang menjadi perhatian Komisi II DPR.

"Komisi II DPR RI memahami keluhan Bawaslu RI dalam rekrutmen pengawas TPS. Bawaslu selama ini kesulitan di lapangan untuk mencari pengawas yang sesuai dengan syarat, yaitu berumur 25 tahun dan lulusan SMA," ungkap legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Delapan poin kesepakatan rapat tersebut yaitu, pertama, Komisi II DPR RI mengapresiasi penyelenggara Pemilu yang melakukan upaya maksimal mensukseskan Pemilu. Kedua, Kemendagri diminta untuk membedakan warna dan menghentikan pencetakan KTP-el bagi warga asing hingga Pemilu selesai.

Ketiga, Komisi II DPR RI mendorong Kemendagri melakukan langkah percepatan perekaman KTP-el bagi 4.231.823 WNI. Keempat, bagi WNI yang tidak terdaftar DPT, hanya boleh menggunakan hak pilihnya hanya dengan KTP-el sesuai UU. Kelima, sepakat atas perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang penambahan hari, dari 10 menjadi 17 hari untuk penghitungan tingkat kecamatan.

Keenam, Bawaslu diminta agar tetap melakukan rekrutmen Pengawas TPS sesuai perundang-undangan. Ketujuh, mendorong Bawaslu untuk menyelenggarakan pelatihan bagi saksi peserta Pemilu. Kedelapan, menyepakati untuk melaksanakan rapat dengar pendapat di luar masa sidang DPR RI antara Komisi II DPR dengan Kemendagri, KPU RI, dan Bawaslu RI.

Hadir dalam rapat tersebut, Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh, Ketua KPU RI Airef Budiman beserta jajaran, Komisioner KPU Ilham Saputra, Ketua Bawaslu RI Abhan dan Komisioner Bawaslu Rahmat Bagja.(pun/sf/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Pemilu
 
  Usai Gugat ke MK, Mahfud MD dan Ari Yusuf Amir Adakan Pertemuan di Rumah Ketua MA?
  PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet
  Daftar Lengkap Perolehan Suara Partai Politik Pemilu 2024, Dan 10 Partai Tidak Lolos ke Senayan
  DPD RI Sepakat Bentuk Pansus Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
  Nyaris Duel, Deddy Sitorus PDIP dan Noel Prabowo Mania saat Debat di TV Bahas Pemilu
 
ads1

  Berita Utama
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polda Metro Respon Keluhan Pedagang Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara dengan Pengelola Pasar

Nikson Nababan Menyatakan Siap Maju Pilgub Sumut, Jika Mendapat Restu Ibu Megawati

BP2MI Siap Sambut 9.150 Pekerja Migran Indonesia yang Cuti Lebaran 2024 dan Habis Masa Kontraknya Kembali ke Tanah Air

Datang Lapor ke Komnas HAM, MPA Poboya Adukan Polres Palu ke Komnas HAM, Dugaan Kriminalisasi

Gelar Rakor Lintas K/L, Polri Pastikan Mudik-Balik Lebaran 2024 Berjalan Aman dan Nyaman

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2