Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
TNI
Ray Rangkuti: Pencegahan Terorisme Itu Kerja Sipil, Bukan TNI!
2020-11-19 09:49:53
 

Pengamat Politik Ray Rangkuti.(Foto: BH /mos)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat politik Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti mempertanyakan isi dari Rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tugas TNI dalam Mengatasi Aksi Terorisme.

Sebab, ia menilai kewenangan TNI dalam draf regulasi itu terlalu luas.

Seperti dilibatkannya TNI dalam pencegahan aksi terorisme.

"Di TNI banyak sekali organ-organnya. Yang mau dipakai satuan yang mana? Apalagi sampai di (Rancangan) Perpres ini kewenangannya terlalu luas sampai dengan pencegahan," ujar Ray dalam webinar 'TNI dan Terorisme: Menguji Perpres Pelibatan TNI Dalam Penanganan Terorisme', yang digelar Serikat Mahasiswa Universitas Paramadina, Rabu (18/11).

Menurut Ray, tak tepat jika TNI diikutsertakan dalam pencegahan tindak terorisme. Sebab bukan merupakan keahliannya.

"Kalau pencegahan itu jelas kerja sipil bukan TNI, kalau TNI ya lumpuhkan. Sementara khas sipil ya dialog dan persuasif," tuturnya.

Ray memandang, pelibatan TNI dalam menangani terorisme merupakan upaya sipilisasi militer oleh pemerintah.

Seperti yang pernah dilakukan di zaman Orde Baru (Orba), atau masa Presiden Soeharto berkuasa.

"Pelibatan TNI dalam tangani terorisme, menurut saya adalah sipilisasi TNI, yakni upaya menarik kembali TNI ke ranah dan aktivitivitas sipil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata dia.

Sipilisasi ini, dinilai Ray berpotensi menimbulkan tumpang-tindih tugas dan kewenangan antara TNI-Polri.

Terlebih, dalam Rancangan Perpres tak dijelaskan secara rinci tata-cara serta tolak ukur pelibatan militer dalam menangani teroris.

"Pelibatan TNI dalam upaya penanggulangan terorisme yang jadi pertanyaan kita mekanisme dan skalanya seperti apa? Pertanggungjawabannya apa?" tandas Ray.(bh/mos)



 
   Berita Terkait > TNI
 
  Permohonan Perubahan Nama dan Status Jenis Kelamin Serda Aprilia Santini Manganang Dikabulkan PN Tondano Sulut
  Panglima TNI Hadiri Serah Terima Kapal Selam KRI Alugoro-405
  Kasum TNI Buka Rakorpers TNI Tahun 2021
  Panglima TNI: Mutasi dan Promosi Jabatan 114 Perwira Tinggi
  Panglima TNI Buka Rapat Pimpinan TNI Tahun 2021
 
ads1

  Berita Utama
Beda dengan Kapolri, Pengamat Terorisme Sebut Teroris ZA Bukan 'Lone Wolf'

Habib Salim Segaf Aljufri: Tugas Parpol Melakukan Pendidikan Politik Etika

Bocor Lagi, 533 Juta Nomor Ponsel dan Informasi Data Pengguna Facebook Dicuri

Polri-Bea Cukai Gagalkan Peredaran 42 Kg Sabu dan 85 Ribu Butir Ekstasi Jaringan Malaysia-Batam-Medan

 

ads2

  Berita Terkini
 
Luncurkan Sekolah Tani, Muhammadiyah Dipuji Menteri, Gubernur Hingga Bupati

Pentingnya Koordinasi untuk Pulihkan Ekonomi Nasional

Jelang Ramadan, Gubernur Anies Imbau Pengurus Masjid Disiplin Protokol Kesehatan

Mesir Temukan 'Kota Emas yang Hilang' Warisan Firaun 3.000 Tahun Lalu, Temuan Paling Penting setelah Makam Tutankhamun

Mulyanto Nilai Penggabungan Kemenristek - Kemendikbud Sebuah Langkah Mundur

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2