Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Reklamasi Pantai
Referendum Diajukan MEH untuk Mengganjal Anies-Sandi Menutup Reklamasi?
2017-11-01 13:27:39
 

Djoko Edhi S Abdurrahman.(Foto: Istimewa)
 
Oleh: Djoko Edhi S Abdurrahman

REFERENDUM YANG diajukan MEH ini untuk mengganjal Anies Sandi menutup Reklamasi. Artinya reklamasi boleh ditutup setelah minta pendapat publik (referendum). Artinya, kekuasaan gubernur bisa dihilangkan dengan referendum. Info yang saya terima dari tokoh2 aktivis Jakarta Utara dari PAN, sudah ada bagi2 duit dari taipan untuk menggulirkan issu referendum itu. Issu referendun Muchtar Efendy Harahap, mantan wartawan koran Inti Jaya itu, ngawur berat.

Pertama, UU No 5 tahun 1985 tentang referendum, sudah dicabut. Dan tak ada gantinya hingga kini.

Latar belakang dicabutnya UU Referendum itu setelah Timor Timur lepas. Masyarakat Timtim menggunakan UU Refenrendum itu utk melaksanakan Referendum Timtim. Jika tak dicabut, UU itu akan digunakan oleh Papua Merdeka dan Gerakan Aceh Merdeka.

UU No 5/1985 itu adalah satu dari 5 UU Politik 1985, termasuk di dalamnya UU Azas Tunggal.

Kedua, masalah reklamasi itu adalah hukum administrasi negara (HAN). Bukan HTN. Tak ada hubungannya dengan referendum, andaikata pun ada UU Referendum.

Ketiga, jurisdiksi Reklamasi adalah kekuasaan hukum UU Pemda, UU No 22 dan pembaruannya tentang otonomi. Sedangkan yang menyangkut kekuasaan pusat adalah hukum atributif. Jadi yang dikemukakan Luhut Binsar Panjaitan salah berat. Untuk Jakarta, masih ada UU No 34 tentang ibukota, diperbarui dengan UU No 17 / 2006 (saya ikut di pansus UU ini di DPR).

Nah, lalu referendum yang mana yang ditulis Mochtar itu? Yaitu, referedum ala taipan. Rang-ngarang, kata orang Madura.

Untuk pembangunan Pulau Reklamasi itu, Aguan menarik kredit di Guandong Rp 40 triliun. Dan, super blok Reklamasi itu sudah dipasarkan di Hongkong, Guangshow, dan Singapore. Jika distop, bangkrut Aguan. Urugannya oleh Tomy Winata, dan tanah urugnya oleh Wisesa, yang saham mayoritasnya milik Tomy Soeharto.

Pelanggaran di Reklamasi itu terungkap seiring dengan ditangkapnya Anggota DPRD DKI Sanusi dan Presdir Alirman dalam OTT KPK. Aguan sempat dicekal KPK, dan di pengadilan terungkap Ahok menerima Rp 1,6 triliun dari Aguan CS.

Kini KPK mulai menggunakan Perma No 13 tahun 2016 tentang tata cara penanganan kejahatan korupsi oleh korporasi. Perma ini mampu membuat korporasi sebagai tersangka korupsi yang sebelumnya tak bisa. Perma ini adalah semacam biz dari UU No 31 tahun 1999 tentang Tipikor dan UU No 30 tahun 2004 tentang KPK.

Penulis adalah Praktisi Hukum, mantan Anggota DPR RI Komisi III.(wa/bh/nmd)



 

 
   Berita Terkait > Reklamasi Pantai
 
  Hentikan Semua Reklamasi Teluk Jakarta, Gubernur Anies Cabut Izin Prinsip 13 Pulau
  Setelah Ahok, Polisi Akan Periksa Djarot Terkait Kasus Proyek Reklamasi
  Kadishubtrans DKI Jakarta Diperiksa Terkait Izin Amdal Lalin
  Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
  Reklamasi Teluk Jakarta Jalan Terus Artinya Membiarkan Negara Dalam Negara
 
ads

  Berita Utama
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan

Elemen Warga Solo Raya Polisikan Bupati Boyolali Yang Menghina Capres Prabowo 'Asu'

Sudirman Said: Waspadai Genderuwo Ekonomi yang Grogoti Kekayaan Indonesia

 

  Berita Terkini
 
Pemkab Kaur Memperingati Hari Pahlawan Bersama Muspida

Hentikan Kenaikan Harga Beras Medium

Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres

Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan

Sukses Membludaknya Hijrah Fest: Milenial Tak Peduli Islam?

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2