Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Pidana    
BUMN
Refly Harun: Komisaris BUMN Yang Ikut Kampanye Ancaman Hukumannya 2 Tahun
2020-04-28 17:19:51
 

Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M, Pakar hukum tata negara.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar hukum tata negara Refly Harun mengaku geram lantaran masih banyaknya komisaris-komisaris yang ada di perusahaan milik BUMN ikut dan terlibat kampanye bahkan mendukung petahana pada Pilpres 2019.

"Saya termasuk yang mengkritik Komisaris-komisaris BUMN yang ikut berkampanye bagi incumbent," kata Refly dalam channel Youtube miliknya, Selasa (28/4).

"Kenapa? Bukan saya gak suka pemerintah, tidak. Saya hanya ingin menegakan aturan dan konstitusi dan UU," katanya menambahkan.

Refly mengatakan, bahwa dalam UU 7/2017 Tentang Pemilu dalam pasal 280 secara jelas dan sangat gamblang bahwa menyatakan bahwa tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan BUMN atau BUMD.

"Bahkan dikatakan mereka yang terlibat kampanye itu bisa diancam hukuman dua tahun penjara atau denda Rp 24 juta," jelasnya.

Dengan alasan itulah, Refly saat masih menjabat sebagai komisaris tak mau mengikuti langkah para kkomisaris lainnya yang ikut-ikutan dalam mendukung pasangan presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2019 yang lalu.

"Kita tahu banyak pengurus BUMN yang ikut kampanye, baik secara diam-diam maupun terang-terangan," pungkas Refly.(ia/RMOL/bh/sya)



 
   Berita Terkait > BUMN
 
  Perusahaan BUMN, 'Anak Buah' Erick Tohir Digugat Wanprestasi Rp.6 Milyar
  Bukan Hanya Digeser, Erick Thohir Dan Sri Mulyani Harus Dicopot Kalau Terbukti Bersalah
  Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
  Sejumlah Perwira Aktif TNI-Polri Jabat Komisaris BUMN, Erick Thohir Jadi Sorotan Publik
  YLBHI Hingga KontraS Kecam Kebijakan Erick Thohir, Penarikan TNI/Polri Aktif Ke BUMN Sama Saja Memundurkan Demokrasi
 
ads1

  Berita Utama
Hasto Atmojo Harapkan Para Tersangka Kasus Djoko Tjandra Bersedia Menjadi Saksi JC

Kapolda Metro Bersama Pangdam Jaya Luncurkan Timsus Penindak dan Penegak Protokol Kesehatan Covid-19

BNN Tangkap Oknum Anggota DPRD Palembang, Sita 5 Kg Sabu dan Ribuan Ekstasi

Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polda Metro Kembali Bongkar Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, 10 Tersangka Diamankan

Hasto Atmojo Harapkan Para Tersangka Kasus Djoko Tjandra Bersedia Menjadi Saksi JC

Kapolda Metro Bersama Pangdam Jaya Luncurkan Timsus Penindak dan Penegak Protokol Kesehatan Covid-19

Tetap Gelar Pilkada, ETOS Institute Sebut Pihak Legislatif dan Eksekutif Sudah Gelap Mata!

Pernyataan Pers PP Muhammadiyah: Minta Presiden Pimpin Penanganan Covid-19, Tunda RUU Ciptaker, Hingga Tinjau Kembali Pilkada

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2