Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Reklamasi Pantai
Reklamasi Teluk Jakarta Jalan Terus Artinya Membiarkan Negara Dalam Negara
2017-11-09 15:17:14
 

Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto saat rapat kerja di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta.(Foto: Kresno/Andri)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Hermanto menilai jika proses reklamasi pembangunan Teluk Jakarta terus dilanjutkan, maka hal ini berarti membiarkan proses berdirinya negara dalam negara. Hal tersebut diungkapkannya kepada Parlementaria di Jakarta, baru-baru ini.

"Tidak boleh ada negara di dalam negara. Oleh karena itu reklamasi harus dihentikan," ujar Hermanto.

Dijelaskannya, bahkan Presiden Joko Widodo pun sudah menyatakan tidak pernah mengeluarkan izin tentang reklamasi Teluk Jakarta, baik ketika dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Jakarta maupun saat ia sudah menjadi Presiden.

"Presiden tidak pernah mengeluarkan ijin, artinya negara Indonesia tidak mengijinkan adanya reklamasi tersebut. Jadi kalau pengembang masih terus melakukan reklamasi, berarti ia merasa pulau reklamasi yang dibuatnya adalah miliknya alias negara tersendiri yang tidak terikat dengan aturan negara Indonesia," papar Hermanto.

Karena merasa miliknya itulah, tambah Politisi dari Fraksi PKS ini, maka publik tidak bisa mengakses. Bahkan, ada penjaga pantainya.

"Jangankan mendarat ke pulau, baru mendekat saja publik sudah diusir oleh sang penjaga pantai. Sudah benar-benar mirip negara tersendiri,' ucapnya.

Ia berharap, Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta terpilih harus mampu merealisasikan janji kampanyenya menghentikan reklamasi.

"Sementara, untuk yang sudah terlanjur selesai direklamasi, menurut saya negara harus menyitanya. Lalu dikelola sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat," tutupnya.(ayu/sc/DPR/bh/sya)




 

 
   Berita Terkait > Reklamasi Pantai
 
  Setelah Ahok, Polisi Akan Periksa Djarot Terkait Kasus Proyek Reklamasi
  Kadishubtrans DKI Jakarta Diperiksa Terkait Izin Amdal Lalin
  Forum Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Tolak Reklamasi Selamanya
  Reklamasi Teluk Jakarta Jalan Terus Artinya Membiarkan Negara Dalam Negara
  Referendum Diajukan MEH untuk Mengganjal Anies-Sandi Menutup Reklamasi?
 
ads

  Berita Utama
Zulkifli Hasan: Bapak Prabowo Subianto Capres Kita

SBY: Ada Oknum BIN, Polri, TNI Tidak Netral di Pilkada

Melanggar Pasal, IPW: Komjen M Iriawan Lewati Batas Usia Tertinggi Pj Gubernur

Soal Penggalangan Dana Gerindra, PKS: Ide Kreatif dan Sesuai Generasi Milenial

 

  Berita Terkini
 
Tim Cyber Crime PMJ Menangkap 3 Pelaku Penyebar Video Pornografi di Medsos

Utamakan Rasionalitas Saat Gunakan Hak Pilih

Kapuspen TNI: Prajurit TNI Tidak Netral dalam Pilkada 2018, Laporkan

Zulkifli Hasan: Bapak Prabowo Subianto Capres Kita

Ustadz Hari Moekti, Mantan Rocker Berhijrah Jadi Pendakwah Telah Wafat

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2