BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Aksi Kekerasan Anggota TNI Kodim DS Terhadap Wartawan
KUALANAMU, Berita HUKUM - Aksi kekerasan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) Kodim 0204/Deliserda

Aneh, Korupsi di Dinas Pendidikan DKI Malah Didiamkan Joko Widodo
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat hukum dari Universitas Hasanuddin Makassar, Margarito, menilai Joko

Rakyat Ingin Tahu, Saatnya Capres Segera Sampaikan Visi dan Kebijakan Yang Ditawarkan
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengemukakan, Pemilihan Umum Anggota

DPR Minta Pemerintah Tolak Usulan Ekspor Log
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI meminta pemerintah untuk menolak usulan ekspor kayu gelondongan atau

Petisi untuk Mendeportasi Justin Bieber
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Gedung Putih mengatakan tidak akan berkomentar tentang kampanye yang

Partai Islam Diminta Tak Ulangi Kesalahan Pemilu 2009
JAKARTA, Berita HUKUM - Lonjakan suara partai berbasis Islam di Pileg 2014 lalu harus jadi momentum

AS Menekan Rusia Atasi Krisis Ukraina
UKRAINA, Berita HUKUM - AS mengancam akan menerapkan sanksi ekonomi yang lebih keras jika Rusia gaga

Tolak Jokowi, Mahasiswa ITB Undang Anis dan Hatta
BANDUNG, Berita HUKUM - Setelah Joko Widodo alias Jokowi Gubernur DKI Jakarta ditolak datang ke Inst

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Aksi Kekerasan Anggota TNI Kodim DS Terhadap Wartawan
Aneh, Korupsi di Dinas Pendidikan DKI Malah Didiamkan Joko Widodo
Rakyat Ingin Tahu, Saatnya Capres Segera Sampaikan Visi dan Kebijakan Yang Ditawarkan
DPR Minta Pemerintah Tolak Usulan Ekspor Log
Petisi untuk Mendeportasi Justin Bieber
Partai Islam Diminta Tak Ulangi Kesalahan Pemilu 2009

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Aksi Kekerasan Anggota TNI Kodim DS Terhadap Wartawan
Aneh, Korupsi di Dinas Pendidikan DKI Malah Didiamkan Joko Widodo
Partai Islam Diminta Tak Ulangi Kesalahan Pemilu 2009
Tolak Jokowi, Mahasiswa ITB Undang Anis dan Hatta
Rapimnas PPP: SDA di NonAktifkan Sementara dari Ketum PPP
Muzakir Manaf: Haram Dukung Capres PDI-P

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Tenaga Kerja
Rekomendasi Raker, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPIN)
Thursday 05 Jul 2012 14:45:14
 
Ilustrasi, Unjuk Rasa Massa Penghapusan outsouching dan kerja kontrak (Foto: Ist)
BOGOR (BeritaHUKUM.com) Rapat kerja nasional I Fedreasi Serikat Pekerja Indonesia (RAKERNAS I FSPIN) beberapa waktu lalu, di Gondangdia Hoel & Convention Cisarua,Bogor, dihadiri sebanyak 50 peserta dari berbagau unsur DPN, DPD dan DPC SPIN seluruh Indonesia.

Setelah mendengarkan paparan perihal tentang perkembangan internal organisasi, sejak Munas I SPIN (2011), dan situasi eksternal yang menyangkut isue-isue nasional yang perlu disikapi, maaka Rakernas I FSPIN tahun 2012 memutuskan rekomendasi sebagai berikut :

Secara internal FSPIN, menegaskan bahwa rakernas I FSPIN telah mengevaluasi hasil-hasil munas I FSPIN tahun 2011 yang berkaitan dengan jajaran pengurus di tingkat pusat (DPN FSPIN). Mnegintensifkan penarikan iuran anggota (COS) agar FSPIN mampu mewujudkan kemandirian dan guna melancarkan kinerja organisasi. Bahwa rakernas I FSPIN telah memutuskan untuk berafiliasi dengan Konfederasi yang sesui dengan aspirasi anggota dan tidak merugikan kepentingan FSPIN secara nasional.

Sedangkan rekomendasi untuk eksternal, pengupahan menuju hidup layak (stop upah murah) dengan merevisi secara total Permenaker Nomor 17 tahun 2005 tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Penghapusan outsouching dan kerja kontrak. Bahwa FSPIN bersama Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) dan BPJS Watch akan melakukan pengawalan serta pengawasan terhadap UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS.

Bahwa dengan semangat kebersamaan Rakernas I FSPIN menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap Manifesto Buruh Indonesia dan lahirnya Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang deklarasikan pada tanggal 01 Mei 2012 (May Day) di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Mendukung kebebasan berserikat dan Stop Union Busting, serta menolak praktek Pemutuhan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh pengusaha, termasuk ketidakadilan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam memutuskan perkara perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. (bhc/rat/mas)



Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Tenaga Kerja

Perusahaan yang Mempekerjakan Anak Terancam Hukuman Pidana
Indonesia Butuh Jutaan Wirausaha Sukses
Akibat Demo Carrefour, Kemacetan Parah Terjadi di Jakarta Selatan
Muhaimin Iskandar Terbitkan Revisi Permenakertrans 17/2005
Rekomendasi Raker, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPIN)
Disnakertrans Minta IFT Penuhi Hak Karyawan
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com