Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Diduga Tidak Memiliki Akreditasi, PTS Atro Terancam Digugat Alumni
ACEH, Berita HUKUM - Puluhan orang Alumni dari Perguruan Tinggi Swasta (PTS) Atro di Aceh yang berna

Pernyataan Hasim Djojohadikusumo Mengenai Keterangan Adanya Uang 'Mahar' Proses Balon Kepala Daerah Toba Samosir
JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk mencegah kesimpang-siuran dan pemutarbalikan fakta sehubungan dengan b

Ledakan Bom Tidak Terkait Kedatangan Jokowi di Muktamar Muhammadiyah Makassar
MAKASSAR, Berita HUKUM - Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Badrodin Haiti menegaskan bahwa ledakan

Din: Islam Berkemajuan Menciptakan Umat Terbaik
MAKASSAR, Berita HUKUM - Muktamar Muhamadiyah ke 47 resmi dibuka pada Senin 3 Agustus 2015 di Lapang

Tegakkan Aturan TPPU kepada Pengacara
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR Komisi III dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul

KPK Bekali Empat Permainan Anti Korupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Gerakan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) yang digagas Komisi Pemberantasan

Kementerian LHK Membuat Program dan Posko, 'Save Jacob Jambul Kuning'
JAKARTA, Berita HUKUM - Diawali dengan terbongkarnya kasus penyelundupan burung Kakatua dalam botol,

Presiden RI: Saya Harap Muhammadiyah Terus Memberikan Pencerahan
MAKASSAR, Berita HUKUM - Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar mengambil tema Gerakan Pencerahan Me

   

  Berita Terkini >>
   
Diduga Tidak Memiliki Akreditasi, PTS Atro Terancam Digugat Alumni
Pernyataan Hasim Djojohadikusumo Mengenai Keterangan Adanya Uang 'Mahar' Proses Balon Kepala Daerah Toba Samosir
Ledakan Bom Tidak Terkait Kedatangan Jokowi di Muktamar Muhammadiyah Makassar
Din: Islam Berkemajuan Menciptakan Umat Terbaik
Tegakkan Aturan TPPU kepada Pengacara
KPK Bekali Empat Permainan Anti Korupsi

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Pernyataan Hasim Djojohadikusumo Mengenai Keterangan Adanya Uang 'Mahar' Proses Balon Kepala Daerah Toba Samosir
Ledakan Bom Tidak Terkait Kedatangan Jokowi di Muktamar Muhammadiyah Makassar
Din: Islam Berkemajuan Menciptakan Umat Terbaik
Kementerian LHK Membuat Program dan Posko, 'Save Jacob Jambul Kuning'
Suap Hakim PTUN Medan, KPK Tahan GPN Gubernur Sumut dan Istri
Panglima TNI Pimpin Sertijab Aster Panglima TNI dan Kapuspen TNI

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Tenaga Kerja
Rekomendasi Raker, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPIN)
Thursday 05 Jul 2012 14:45:14
 
Ilustrasi, Unjuk Rasa Massa Penghapusan outsouching dan kerja kontrak (Foto: Ist)
BOGOR (BeritaHUKUM.com) Rapat kerja nasional I Fedreasi Serikat Pekerja Indonesia (RAKERNAS I FSPIN) beberapa waktu lalu, di Gondangdia Hoel & Convention Cisarua,Bogor, dihadiri sebanyak 50 peserta dari berbagau unsur DPN, DPD dan DPC SPIN seluruh Indonesia.

Setelah mendengarkan paparan perihal tentang perkembangan internal organisasi, sejak Munas I SPIN (2011), dan situasi eksternal yang menyangkut isue-isue nasional yang perlu disikapi, maaka Rakernas I FSPIN tahun 2012 memutuskan rekomendasi sebagai berikut :

Secara internal FSPIN, menegaskan bahwa rakernas I FSPIN telah mengevaluasi hasil-hasil munas I FSPIN tahun 2011 yang berkaitan dengan jajaran pengurus di tingkat pusat (DPN FSPIN). Mnegintensifkan penarikan iuran anggota (COS) agar FSPIN mampu mewujudkan kemandirian dan guna melancarkan kinerja organisasi. Bahwa rakernas I FSPIN telah memutuskan untuk berafiliasi dengan Konfederasi yang sesui dengan aspirasi anggota dan tidak merugikan kepentingan FSPIN secara nasional.

Sedangkan rekomendasi untuk eksternal, pengupahan menuju hidup layak (stop upah murah) dengan merevisi secara total Permenaker Nomor 17 tahun 2005 tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Penghapusan outsouching dan kerja kontrak. Bahwa FSPIN bersama Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) dan BPJS Watch akan melakukan pengawalan serta pengawasan terhadap UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS.

Bahwa dengan semangat kebersamaan Rakernas I FSPIN menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap Manifesto Buruh Indonesia dan lahirnya Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang deklarasikan pada tanggal 01 Mei 2012 (May Day) di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Mendukung kebebasan berserikat dan Stop Union Busting, serta menolak praktek Pemutuhan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh pengusaha, termasuk ketidakadilan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam memutuskan perkara perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. (bhc/rat/mas)



Bookmark and Share

   Berita Terkait Tenaga Kerja

Perusahaan yang Mempekerjakan Anak Terancam Hukuman Pidana
Indonesia Butuh Jutaan Wirausaha Sukses
Akibat Demo Carrefour, Kemacetan Parah Terjadi di Jakarta Selatan
Muhaimin Iskandar Terbitkan Revisi Permenakertrans 17/2005
Rekomendasi Raker, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPIN)
Disnakertrans Minta IFT Penuhi Hak Karyawan
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com