BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Polisi Gerebek Markas Judi Online di Pekanbaru, 12 WNA Ditangkap
PEKANBARU, Berita HUKUM - Satuan Reskrim Polresta Pekanbaru dan Kantor Imigrasi menggerebek markas p

DPR Sahkan Keanggotaan Pansus RUU Pertembakauan
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna pada, Selasa (16/09) mengesahkan nama-nama Anggota Panitia K

Gereja Rubuh, Puluhan Jemaah Tewas
NIGERIA, Berita HUKUM - Setidaknya 67 warga Afrika Selatan tewas akibat rubuhnya sebuah gereja di La

Kapolda Aceh Silaturahmi dengan Muspida dan Tokoh Ulama Aceh Timur
ACEH, Berita HUKUM - Kapolda Aceh Irjen Pol. Drs. M. Husein Hamidi dalam kunjungan kerjanya di Kabup

Malam Ini Udar Pristono dan Prawoto Masuk Rutan Salemba Cabang Kejagung
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Udar Pristono, menjalani penaha

Kemenlu Minim Capaian dan Tak Ada UU Yang Dihasilkan
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Kerja terakhir Komisi I DPR dengan Menteri Luar Negeri yang digelar Ra

Sambut HUT ke 69 Tahun TNI akan Pamerkan Alutsista Baru
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayor Jenderal TNI, M. Fuad Basya,

Ranking Indeks Daya Saing Indonesia Melonjak ke Posisi 34
JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Ekonomi Dunia atau World Economic Forum (WEF) melalui portalnya http:/

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Polisi Gerebek Markas Judi Online di Pekanbaru, 12 WNA Ditangkap
DPR Sahkan Keanggotaan Pansus RUU Pertembakauan
Gereja Rubuh, Puluhan Jemaah Tewas
Kapolda Aceh Silaturahmi dengan Muspida dan Tokoh Ulama Aceh Timur
Malam Ini Udar Pristono dan Prawoto Masuk Rutan Salemba Cabang Kejagung
Kemenlu Minim Capaian dan Tak Ada UU Yang Dihasilkan

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Malam Ini Udar Pristono dan Prawoto Masuk Rutan Salemba Cabang Kejagung
Sambut HUT ke 69 Tahun TNI akan Pamerkan Alutsista Baru
Mutasi Kepsek Diduga Bermasalah Dilaporkan ke PTUN
Pelantikan 8 Kajati dan belasan Pejabat Eselon II Kejaksaan Agung
Basrief Arief Ingatkan Pejabat yang Dilantik Agar Membuka Diri Terhadap Masyarakat
Kapolda Aceh: Razia Kendaraan Plat BL Asal Aceh di Sumut Itu Ilegal

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Tenaga Kerja
Rekomendasi Raker, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPIN)
Thursday 05 Jul 2012 14:45:14
 
Ilustrasi, Unjuk Rasa Massa Penghapusan outsouching dan kerja kontrak (Foto: Ist)
BOGOR (BeritaHUKUM.com) – Rapat kerja nasional I Fedreasi Serikat Pekerja Indonesia (RAKERNAS I FSPIN) beberapa waktu lalu, di Gondangdia Hoel & Convention Cisarua,Bogor, dihadiri sebanyak 50 peserta dari berbagau unsur DPN, DPD dan DPC SPIN seluruh Indonesia.

Setelah mendengarkan paparan perihal tentang perkembangan internal organisasi, sejak Munas I SPIN (2011), dan situasi eksternal yang menyangkut isue-isue nasional yang perlu disikapi, maaka Rakernas I FSPIN tahun 2012 memutuskan rekomendasi sebagai berikut :

Secara internal FSPIN, menegaskan bahwa rakernas I FSPIN telah mengevaluasi hasil-hasil munas I FSPIN tahun 2011 yang berkaitan dengan jajaran pengurus di tingkat pusat (DPN FSPIN). Mnegintensifkan penarikan iuran anggota (COS) agar FSPIN mampu mewujudkan kemandirian dan guna melancarkan kinerja organisasi. Bahwa rakernas I FSPIN telah memutuskan untuk berafiliasi dengan Konfederasi yang sesui dengan aspirasi anggota dan tidak merugikan kepentingan FSPIN secara nasional.

Sedangkan rekomendasi untuk eksternal, pengupahan menuju hidup layak (stop upah murah) dengan merevisi secara total Permenaker Nomor 17 tahun 2005 tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Penghapusan outsouching dan kerja kontrak. Bahwa FSPIN bersama Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) dan BPJS Watch akan melakukan pengawalan serta pengawasan terhadap UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS.

Bahwa dengan semangat kebersamaan Rakernas I FSPIN menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap Manifesto Buruh Indonesia dan lahirnya Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang deklarasikan pada tanggal 01 Mei 2012 (May Day) di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Mendukung kebebasan berserikat dan Stop Union Busting, serta menolak praktek Pemutuhan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh pengusaha, termasuk ketidakadilan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam memutuskan perkara perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. (bhc/rat/mas)



Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Tenaga Kerja

Perusahaan yang Mempekerjakan Anak Terancam Hukuman Pidana
Indonesia Butuh Jutaan Wirausaha Sukses
Akibat Demo Carrefour, Kemacetan Parah Terjadi di Jakarta Selatan
Muhaimin Iskandar Terbitkan Revisi Permenakertrans 17/2005
Rekomendasi Raker, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPIN)
Disnakertrans Minta IFT Penuhi Hak Karyawan
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com