BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Ratu Atut Divonis 4 Tahun Penjara, KPK akan Ajukan Banding?
JAKARTA, Berita HUKUM - Ratu Atut Chosiyah Gubernur Banten nonaktif ahirnya divonis dengan hukuman 4

Ini Kriteria Dirut Pertamina Pengganti Karen yang Diusulkan Hipmi
JAKARTA, Berita HUKUM - Karen Agustiawan menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama PT

Anggaran Pelantikan Anggota DPRK Aceh Timur 2014-2019 Terselubung
ACEH, Berita HUKUM - Atas nama Gubernur Aceh Ketua Pengadilan Negeri Idi Rayeuk, Nani Sukmawati, SH

Memetik Hikmah dari 'Indonesia Menggugat'
JAKARTA, Berita HUKUM - Di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Mr. Siegenbeek van Heukelom, Soekarno

Komandan PMPP TNI Tutup Latihan Bersama TNI dan GPOI US
JAKARTA, Berita HUKUM - Komandan PMPP TNI Brigjen TNI AM Putranto, S.sos mewakili Panglima TNI Jende

Anggap Langgar Kebebasan Berserikat, Wadah Tunggal Organisasi Notaris Digugat
JAKARTA, Berita HUKUM - Himpunan Notaris Indonesia (HNI) dan dua orang notaris mengajukan Pengujian

Pembentukan Law Centre dan Budget Office Terus Dikaji
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI terus mengkaji pembentukan Law Center dan Budget Office untuk menduku

Jadi Anggota DPR, Presiden SBY Minta 7 Menteri Mundur
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah meminta 7 (tujuh) orang menter

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Ratu Atut Divonis 4 Tahun Penjara, KPK akan Ajukan Banding?
Ini Kriteria Dirut Pertamina Pengganti Karen yang Diusulkan Hipmi
Anggaran Pelantikan Anggota DPRK Aceh Timur 2014-2019 Terselubung
Memetik Hikmah dari 'Indonesia Menggugat'
Komandan PMPP TNI Tutup Latihan Bersama TNI dan GPOI US
Anggap Langgar Kebebasan Berserikat, Wadah Tunggal Organisasi Notaris Digugat

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Anggaran Pelantikan Anggota DPRK Aceh Timur 2014-2019 Terselubung
Mantan Dekan Fahutan Unmul Merasa Pemberitaan Media Menyudutkannya
Rektor UGM: Prof. Suhardi Sosok Yang Bersahaja dan Merakyat
BMKG: Musim Hujan Diprediksi pada Bulan Oktober-November 2014
Mantan Kepala Badan Pertanahan Jadi Tersangka Korupsi
Selamat Jalan Pahlawanku, Pejuang Kesejahteraan Rakyat

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Tenaga Kerja
Rekomendasi Raker, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPIN)
Thursday 05 Jul 2012 14:45:14
 
Ilustrasi, Unjuk Rasa Massa Penghapusan outsouching dan kerja kontrak (Foto: Ist)
BOGOR (BeritaHUKUM.com) – Rapat kerja nasional I Fedreasi Serikat Pekerja Indonesia (RAKERNAS I FSPIN) beberapa waktu lalu, di Gondangdia Hoel & Convention Cisarua,Bogor, dihadiri sebanyak 50 peserta dari berbagau unsur DPN, DPD dan DPC SPIN seluruh Indonesia.

Setelah mendengarkan paparan perihal tentang perkembangan internal organisasi, sejak Munas I SPIN (2011), dan situasi eksternal yang menyangkut isue-isue nasional yang perlu disikapi, maaka Rakernas I FSPIN tahun 2012 memutuskan rekomendasi sebagai berikut :

Secara internal FSPIN, menegaskan bahwa rakernas I FSPIN telah mengevaluasi hasil-hasil munas I FSPIN tahun 2011 yang berkaitan dengan jajaran pengurus di tingkat pusat (DPN FSPIN). Mnegintensifkan penarikan iuran anggota (COS) agar FSPIN mampu mewujudkan kemandirian dan guna melancarkan kinerja organisasi. Bahwa rakernas I FSPIN telah memutuskan untuk berafiliasi dengan Konfederasi yang sesui dengan aspirasi anggota dan tidak merugikan kepentingan FSPIN secara nasional.

Sedangkan rekomendasi untuk eksternal, pengupahan menuju hidup layak (stop upah murah) dengan merevisi secara total Permenaker Nomor 17 tahun 2005 tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Penghapusan outsouching dan kerja kontrak. Bahwa FSPIN bersama Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) dan BPJS Watch akan melakukan pengawalan serta pengawasan terhadap UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS.

Bahwa dengan semangat kebersamaan Rakernas I FSPIN menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap Manifesto Buruh Indonesia dan lahirnya Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang deklarasikan pada tanggal 01 Mei 2012 (May Day) di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Mendukung kebebasan berserikat dan Stop Union Busting, serta menolak praktek Pemutuhan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh pengusaha, termasuk ketidakadilan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam memutuskan perkara perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. (bhc/rat/mas)



Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Tenaga Kerja

Perusahaan yang Mempekerjakan Anak Terancam Hukuman Pidana
Indonesia Butuh Jutaan Wirausaha Sukses
Akibat Demo Carrefour, Kemacetan Parah Terjadi di Jakarta Selatan
Muhaimin Iskandar Terbitkan Revisi Permenakertrans 17/2005
Rekomendasi Raker, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPIN)
Disnakertrans Minta IFT Penuhi Hak Karyawan
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com