Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Panglima TNI Buka 100 Experts Meeting
JAKARTA, Berita HUKUM - Panglima TNI Jenderal TNI Dr. Moeldoko membuka acara 100 Experts Meeting ata

Berantas Korupsi, Swasta Harus Berpartisipasi
MEDAN, Berita HUKUM - Gratifikasi, memang kerap menjadi persoalan. Apalagi bila pemberian itu didasa

Polres Langsa Gelar Operasi Bina Kusuma Rencong 2015
ACEH, Berita HUKUM - Menindak lanjuti perintah Kapolda Aceh Irjen. Pol. H. Drs. Husei Hamidi Jajaran

Aksi Antiterorisme di Tunisia Dihadiri Puluhan Ribu
TUNISIA, Berita HUKUM - Puluhan ribuan pengunjuk rasa meramaikan pawai di jalan-jalan ibukota Tunisi

Developer Shopping Center Langsa Town Square Serahkan Kunci ke Walikota
ACEH, Berita HUKUM - Setelah sekian tahun menunggu akhirnya pedagang Blok A pasar Langsa Town Square

Hari Ini, Kompetisi Batu Akik Terbesar di Indonesia Dibuka
JAMBI, Berita HUKUM - Kompetisi batu akik terbesar se-Indonesia di Kota Jambi, kemarin (28/3) telah

Azis Syamsuddin Bakal Deklarasikan Korps Alumni KNPI
JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Azis Syamsuddin mengata

Ketua Umum Pugsimarbona Sedunia Lantik Pengurus Simataraja Raja Simarmata Kota Medan
MEDAN, Berita HUKUM - Ketua Umum Punguan Simataraja Raja Simarmata dohot Boruna (Pungsimarbona) Sedu

   

  Berita Terkini >>
   
Panglima TNI Buka 100 Experts Meeting
Berantas Korupsi, Swasta Harus Berpartisipasi
Polres Langsa Gelar Operasi Bina Kusuma Rencong 2015
Aksi Antiterorisme di Tunisia Dihadiri Puluhan Ribu
Developer Shopping Center Langsa Town Square Serahkan Kunci ke Walikota
Hari Ini, Kompetisi Batu Akik Terbesar di Indonesia Dibuka

Untitled Document



  Berita Utama >
   
Azis Syamsuddin Bakal Deklarasikan Korps Alumni KNPI
Mahasiswa Jakarta dan Yogya Gelar Aksi Demo Tolak Kenaikan BBM
Denny Indrayana Tersangka, Peneliti dan Aktivis: 'Kami Percaya Denny'
Aktor, Presenter Olga Syahputra Meninggal Dunia
Kapolda Aceh Musnahkan Narkoba Hasil Tangkapan Polres Aceh Tamian
Kemenkum HAM Sulit Tentukan Syarat Remisi

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Tenaga Kerja
Rekomendasi Raker, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPIN)
Thursday 05 Jul 2012 14:45:14
 
Ilustrasi, Unjuk Rasa Massa Penghapusan outsouching dan kerja kontrak (Foto: Ist)
BOGOR (BeritaHUKUM.com) – Rapat kerja nasional I Fedreasi Serikat Pekerja Indonesia (RAKERNAS I FSPIN) beberapa waktu lalu, di Gondangdia Hoel & Convention Cisarua,Bogor, dihadiri sebanyak 50 peserta dari berbagau unsur DPN, DPD dan DPC SPIN seluruh Indonesia.

Setelah mendengarkan paparan perihal tentang perkembangan internal organisasi, sejak Munas I SPIN (2011), dan situasi eksternal yang menyangkut isue-isue nasional yang perlu disikapi, maaka Rakernas I FSPIN tahun 2012 memutuskan rekomendasi sebagai berikut :

Secara internal FSPIN, menegaskan bahwa rakernas I FSPIN telah mengevaluasi hasil-hasil munas I FSPIN tahun 2011 yang berkaitan dengan jajaran pengurus di tingkat pusat (DPN FSPIN). Mnegintensifkan penarikan iuran anggota (COS) agar FSPIN mampu mewujudkan kemandirian dan guna melancarkan kinerja organisasi. Bahwa rakernas I FSPIN telah memutuskan untuk berafiliasi dengan Konfederasi yang sesui dengan aspirasi anggota dan tidak merugikan kepentingan FSPIN secara nasional.

Sedangkan rekomendasi untuk eksternal, pengupahan menuju hidup layak (stop upah murah) dengan merevisi secara total Permenaker Nomor 17 tahun 2005 tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Penghapusan outsouching dan kerja kontrak. Bahwa FSPIN bersama Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) dan BPJS Watch akan melakukan pengawalan serta pengawasan terhadap UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS.

Bahwa dengan semangat kebersamaan Rakernas I FSPIN menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap Manifesto Buruh Indonesia dan lahirnya Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang deklarasikan pada tanggal 01 Mei 2012 (May Day) di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Mendukung kebebasan berserikat dan Stop Union Busting, serta menolak praktek Pemutuhan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh pengusaha, termasuk ketidakadilan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam memutuskan perkara perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. (bhc/rat/mas)



Bookmark and Share

   Berita Terkait Tenaga Kerja

Perusahaan yang Mempekerjakan Anak Terancam Hukuman Pidana
Indonesia Butuh Jutaan Wirausaha Sukses
Akibat Demo Carrefour, Kemacetan Parah Terjadi di Jakarta Selatan
Muhaimin Iskandar Terbitkan Revisi Permenakertrans 17/2005
Rekomendasi Raker, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPIN)
Disnakertrans Minta IFT Penuhi Hak Karyawan
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com