BeritaHUKUM.Com
Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Hebat, Aceng Fikri Melenggang ke Senayan
JAKARTA, BERITA HUKUM - Mantan Bupati Garut H. Aceng H.M. Fikri, S.Ag, dipastikan akan mulus meleng

Ruhut Sitompul: SBY Jadi King Maker, Akan Ada Capres yang Jadi Korban
JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrat disebut tengah membangun poros baru untuk menghadapi pemilu

Kembali, Gamawan Fauzi Membantah Terlibat Kasus Korupsi e-KTP
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi membantah, memiliki keterlibat

Kadisdukcapil DKI: Proyek e-KTP Kacau Balau
JAKARTA, Berita HUKUM - Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Purba Hutapea mengak

Shakespeare 'Ikon Budaya' di Luar Negeri
LONDON, Berita HUKUM - William Shakespeare menjadi ikon budaya terbesar di Inggris, menurut hasil su

Aliansi Media Online (AMOI) Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku Pengancaman Wartawan
ACEH, Berita HUKUM - Ketua Lembaga Aliansi Media Online dan Telekomunikasi Indonesia (AMOI) Provinsi

Laka Lantas Bus Harapan Indah, Supir Bus dan Truk Menghilang
ACEH, Berita HUKUM - Bus Super Executive Harapan Indah BL 7391 AA dari Banda Aceh tujuan Medan (Sumu

IWO Minta Aparat Kepolisian Segera Proses Kaur Desa 'Biadab'
ACEH, Berita HUKUM - Ikatan Wartawan Online (IWO) mengecam keras tindakan kebiadaban yang dilakukan

Untitled Document
   

  Berita Terkini >>
   
Hebat, Aceng Fikri Melenggang ke Senayan
Ruhut Sitompul: SBY Jadi King Maker, Akan Ada Capres yang Jadi Korban
Kembali, Gamawan Fauzi Membantah Terlibat Kasus Korupsi e-KTP
Kadisdukcapil DKI: Proyek e-KTP Kacau Balau
Shakespeare 'Ikon Budaya' di Luar Negeri
Aliansi Media Online (AMOI) Minta Aparat Tindak Tegas Pelaku Pengancaman Wartawan

Untitled Document Untitled Document



  Berita Utama >
   
Hebat, Aceng Fikri Melenggang ke Senayan
Kembali, Gamawan Fauzi Membantah Terlibat Kasus Korupsi e-KTP
IWO Minta Aparat Kepolisian Segera Proses Kaur Desa 'Biadab'
Ada Korban Lain Lagi dari TK JIS yang Melapor ke KPAI
Inilah Kronologi Sodomi Bocah TK JIS oleh 2 Tersangka
Korupsi e-KTP, KPK Harus Dalami Aspek Perangkat Teknologinya

Untitled Document

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Tenaga Kerja
Rekomendasi Raker, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPIN)
Thursday 05 Jul 2012 14:45:14
 
Ilustrasi, Unjuk Rasa Massa Penghapusan outsouching dan kerja kontrak (Foto: Ist)
BOGOR (BeritaHUKUM.com) Rapat kerja nasional I Fedreasi Serikat Pekerja Indonesia (RAKERNAS I FSPIN) beberapa waktu lalu, di Gondangdia Hoel & Convention Cisarua,Bogor, dihadiri sebanyak 50 peserta dari berbagau unsur DPN, DPD dan DPC SPIN seluruh Indonesia.

Setelah mendengarkan paparan perihal tentang perkembangan internal organisasi, sejak Munas I SPIN (2011), dan situasi eksternal yang menyangkut isue-isue nasional yang perlu disikapi, maaka Rakernas I FSPIN tahun 2012 memutuskan rekomendasi sebagai berikut :

Secara internal FSPIN, menegaskan bahwa rakernas I FSPIN telah mengevaluasi hasil-hasil munas I FSPIN tahun 2011 yang berkaitan dengan jajaran pengurus di tingkat pusat (DPN FSPIN). Mnegintensifkan penarikan iuran anggota (COS) agar FSPIN mampu mewujudkan kemandirian dan guna melancarkan kinerja organisasi. Bahwa rakernas I FSPIN telah memutuskan untuk berafiliasi dengan Konfederasi yang sesui dengan aspirasi anggota dan tidak merugikan kepentingan FSPIN secara nasional.

Sedangkan rekomendasi untuk eksternal, pengupahan menuju hidup layak (stop upah murah) dengan merevisi secara total Permenaker Nomor 17 tahun 2005 tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Penghapusan outsouching dan kerja kontrak. Bahwa FSPIN bersama Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) dan BPJS Watch akan melakukan pengawalan serta pengawasan terhadap UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS.

Bahwa dengan semangat kebersamaan Rakernas I FSPIN menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap Manifesto Buruh Indonesia dan lahirnya Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang deklarasikan pada tanggal 01 Mei 2012 (May Day) di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Mendukung kebebasan berserikat dan Stop Union Busting, serta menolak praktek Pemutuhan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh pengusaha, termasuk ketidakadilan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam memutuskan perkara perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. (bhc/rat/mas)



Bookmark and Share

BeritaHUKUM.Com

   Berita Terkait Tenaga Kerja

Perusahaan yang Mempekerjakan Anak Terancam Hukuman Pidana
Indonesia Butuh Jutaan Wirausaha Sukses
Akibat Demo Carrefour, Kemacetan Parah Terjadi di Jakarta Selatan
Muhaimin Iskandar Terbitkan Revisi Permenakertrans 17/2005
Rekomendasi Raker, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPIN)
Disnakertrans Minta IFT Penuhi Hak Karyawan
 
 
   
BeritaHUKUM.Com
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


BeritaHUKUM.Com
Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com