Beranda Berita Utama White Crime Cyber Crime EkBis Reskrim Opini
Politik Eksekutif Legislatif Pemilu Gaya Hidup Selebriti Nusantara Internasional Lingkungan Editorial


  Berita Terkini >>
Walau Tanpa Bantuan Bank, Sures Kumar Berhasil Selesaikan Pembangunan Langsa Town Square
ACEH, Berita HUKUM - Walau tidak mendapatkan pinjaman dari pihak Bank salah seorang Investor asal Me

Kemenag Umumkan Travel Umrah Resmi
MEDAN, Berita HUKUM - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa Kementerian yang dipimpi

Ruhut Sitompul: Banyak Parpol, Sulit Jadikan Hukum Sebagai Panglima
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan banya

Serangan Militan Nigeria Tewaskan 65 Orang
NIGERIA, Berita HUKUM - Kelompok militan yang diduga Boko Haram membunuh sedikitnya 65 orang di sebu

Menkominfo Wajibkan Pejabat Humas Memiliki 2 Akun Twitter
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara meminta seluruh p

PTUN Batalkan Peraturan Kemkominfo terkait TV Digital
JAKARTA, Berita HUKUM - Pascaputusan Pengadillan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan seluruh g

Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Kunjungi MK
JAKARTA, Berita HUKUM - Delapan mahasiswa fakultas hukum yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa

KPK Sosialisasikan 4 Buku Antikorupsi
JAKARTA, Berita HUKUM - Upaya pencegahan korupsi, dilakukan dengan beberapa tahapan, yakni tahap sad

   

  Berita Terkini >>
   
Walau Tanpa Bantuan Bank, Sures Kumar Berhasil Selesaikan Pembangunan Langsa Town Square
Kemenag Umumkan Travel Umrah Resmi
Ruhut Sitompul: Banyak Parpol, Sulit Jadikan Hukum Sebagai Panglima
Serangan Militan Nigeria Tewaskan 65 Orang
Menkominfo Wajibkan Pejabat Humas Memiliki 2 Akun Twitter
PTUN Batalkan Peraturan Kemkominfo terkait TV Digital

Untitled Document



  Berita Utama >
   
BNPT Cegah Terorisme, Lewat Dunia Maya
Yakin Indonesia Mampu Swasembada Garam
PoldaSu Amankan 116 Sepeda Motor Curian dari Medan Marelan
SPG Seksi Berpakain Polwan Lecehkan Wibawah Kepolisian
Data Penduduk Akurat, Penanganan Narkoba Lebih Cepat
Tempo Dipolisikan terkait Pemberitaan Rekening Komjen BG

SPONSOR & PARTNERS



















Nusantara    
 
Tenaga Kerja
Rekomendasi Raker, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPIN)
Thursday 05 Jul 2012 14:45:14
 
Ilustrasi, Unjuk Rasa Massa Penghapusan outsouching dan kerja kontrak (Foto: Ist)
BOGOR (BeritaHUKUM.com) Rapat kerja nasional I Fedreasi Serikat Pekerja Indonesia (RAKERNAS I FSPIN) beberapa waktu lalu, di Gondangdia Hoel & Convention Cisarua,Bogor, dihadiri sebanyak 50 peserta dari berbagau unsur DPN, DPD dan DPC SPIN seluruh Indonesia.

Setelah mendengarkan paparan perihal tentang perkembangan internal organisasi, sejak Munas I SPIN (2011), dan situasi eksternal yang menyangkut isue-isue nasional yang perlu disikapi, maaka Rakernas I FSPIN tahun 2012 memutuskan rekomendasi sebagai berikut :

Secara internal FSPIN, menegaskan bahwa rakernas I FSPIN telah mengevaluasi hasil-hasil munas I FSPIN tahun 2011 yang berkaitan dengan jajaran pengurus di tingkat pusat (DPN FSPIN). Mnegintensifkan penarikan iuran anggota (COS) agar FSPIN mampu mewujudkan kemandirian dan guna melancarkan kinerja organisasi. Bahwa rakernas I FSPIN telah memutuskan untuk berafiliasi dengan Konfederasi yang sesui dengan aspirasi anggota dan tidak merugikan kepentingan FSPIN secara nasional.

Sedangkan rekomendasi untuk eksternal, pengupahan menuju hidup layak (stop upah murah) dengan merevisi secara total Permenaker Nomor 17 tahun 2005 tentang Komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Penghapusan outsouching dan kerja kontrak. Bahwa FSPIN bersama Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) dan BPJS Watch akan melakukan pengawalan serta pengawasan terhadap UU No.40 tahun 2004 tentang SJSN dan UU No.24 tahun 2011 tentang BPJS.

Bahwa dengan semangat kebersamaan Rakernas I FSPIN menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap Manifesto Buruh Indonesia dan lahirnya Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) yang deklarasikan pada tanggal 01 Mei 2012 (May Day) di Gelora Bung Karno, Jakarta.

Mendukung kebebasan berserikat dan Stop Union Busting, serta menolak praktek Pemutuhan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh pengusaha, termasuk ketidakadilan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dalam memutuskan perkara perselisihan antara pekerja/buruh dengan pengusaha. (bhc/rat/mas)



Bookmark and Share

   Berita Terkait Tenaga Kerja

Perusahaan yang Mempekerjakan Anak Terancam Hukuman Pidana
Indonesia Butuh Jutaan Wirausaha Sukses
Akibat Demo Carrefour, Kemacetan Parah Terjadi di Jakarta Selatan
Muhaimin Iskandar Terbitkan Revisi Permenakertrans 17/2005
Rekomendasi Raker, Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPIN)
Disnakertrans Minta IFT Penuhi Hak Karyawan
 
 
   
Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partner | Karir | Info iklan | Disclaimer | Mobile
|
Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com


Silahkan Kirim Berita & Informasi Anda ke: info@beritahukum.com