Budi Gunawan (BG), ketua BIN yang kabarnya cukup dekat dan jadi" /> BeritaHUKUM.com
Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Opini Hukum    
Pilpres
Rekonsiliasi dan Konstalasi Politik Pasca MRT
2019-07-28 10:44:04
 

Ilustrasi. Pertemuan Prabowo dengan Megawati.(Foto: Istimewa)
 
Oleh: Tony Rosyid

PRABOWO dan JOKOWI sudah bertemu (13/7/2019). MRT Lebak Bulus jadi saksi. Kenapa di MRT? Mungkin ingin memberi kesan "gaul" dan menyampaikan pesan ke publik bahwa mereka berdua siap menjalankan kereta bangsa ini.

Budi Gunawan (BG), ketua BIN yang kabarnya cukup dekat dan jadi orang kepercayaan Megawati ini adalah sosok yang disebut-sebut sukses mendesign acara rekonsiliasi di MRT itu. Rekonsiliasi itu semakin matang setelah ditindaklanjuti dalam pertemuan "Bawang Putih" di Teuku Umar, rumah tinggal Megawati (24/7/2019). Disebut Pertemuan "Bawang Putih", karena Megawati menyiapkan bawang putih yang dipilihnya sendiri untuk nasi goreng spesial buat mantan cawapresnya di pilpres 2009, yaitu Prabowo Subianto. Pertemuan ini menjadi perhatian karena dihadiri oleh Prabowo, kubu yang lima tahun terakhir ini jadi oposisi, dan Megawati, ketua umum partai yang mengusung pemenang pilpres 2014 dan 2019 yaitu Jokowi.

Selain didampingi putera-puterinya, Megawati juga ditemani Pramono Anung dan BG. Kok ada BG? BG bukan kader PDIP, dan bukan pula kader partai apapun. Meski bukan kader partai, BG punya peran penting buat Jokowi dan Megawati. Ada dugaan, BG akan menggantikan peran Luhut Binsar Panjaitan (LBP) yang sudah "pamitan" di atas pusaran kubur seniornya LB Moerdani, mantan Pangab era Soeharto.

Mungkinkah tampilnya BG ini bagian dari persiapan pilpres 2024? Maksudnya BG digadang-gadang jadi capres 2024 untuk melawan Anies Baswedan? Sepertinya design-nya memang untuk itu. Kalau benar, maka rekruitmen Prabowo ke dalam gerbong istana bisa diartikan sebagai upaya memotong jalur Anies ke Gerindra.

BG, selaku ketua BIN merasa berkepentingan untuk menjaga stabilitas nasional, agar bangsa ini tidak terbelah, kata Wawan Hari Purwanto, juru bicara BIN (24/7). Ada betulnya. Dan seharusnya memang begitu. Tapi, apakah harus tampil? Ikut duduk dan makan semeja dengan Prabowo-Megawati? Sutradara itu perannya di belakang layar. Tidak ada sutradara yang ikut casting, kecuali sang sutradara memang menjadi bagian dari aktor.

Pertemuan di MRT dan Teuku Umar membuat faksi Surya Paloh cs, yaitu Nasdem, PKB, PPP dan Golkar ketar-ketir. Mereka khawatir karena merasa terancam kekuatan posisioningnya di partai koalisi. Apalagi, empat partai ini memang tidak dilibatkan dalam rencana dua pertemuan itu. Mereka kemudian bereaksi dengan membuat manuver. Empat ketum partai mengadakan pertemuan di Godangdia, kantor DPP Nasden (22/7). Persis dua hari sebelum rencana Prabowo ketemu Megawati.

Tak hanya sampai disitu, Surya Paloh pun bertemu Anies Baswedan, Gubernur DKI yang disebut-sebut sebagai calon presiden terkuat di 2024. Pertemuan ini semuka direncanakan sebelum Anies ke Amerika. Baru terealisasi tanggal 24 Juli 2019. Bertepatan dengan situasi politik yang sedang memanas.

Pertemuan Surya Paloh dengan tiga ketum partai itu bertepatan dengan rencana agenda pertemuan Prabowo dan Megawati di Teuku Umar, rumah tinggal Megawati. Entah kebetulan, atau disengaja. Yang pasti, adanya dua pertemuan yang saling tak terkordinasikan itu memperjelas lahirnya dua faksi kepentingan dalam kubu Jokowi. Faksi Surya Paloh cs dan faksi Megawati. Faksi Surya Paloh cs mulai merapat ke Anies Baswedan. Dan faksi Megawati mulai membranding BG dengan menggandeng Gerindra. Mungkin analisis ini terlalu dini. Tapi, jika kedua faksi ini tak bisa kompromi, maka besar kemungkinan akan berlanjut hingga 2024.

Pertemuan dua mantan capres di MRT Lebak Bulus ternyata adalah awal tidak saja dimulainya rekonsiliasi, tapi juga perseteruan faksi-faksi, baik faksi di kubu Prabowo maupun kubu Jokowi. Di kedua kubu ini mengalami keretakan.

Pertemuan MRT membuat babak baru dalam konstalasi politik di Indonesia. Memilih rekonsiliasi, Prabowo berpotensi kehilangan partner koalisinya yaitu PKS yang selama lima tahun terakhir setia bersekutu dengannya. PKS lebih memilih oposisi. Kendati Aboe Bakar Al-Habsy, salah seorang senior PKS yang dikenal dekat dengan istana ini cenderung mendorong PKS untuk rekonsiliasi. Tapi, nampaknya ketua Dewan Syuro dan Presiden PKS mendapat dukungan kuat dari jajaran pengurus dan para kader untuk memilih oposisi.

Selain berpisah dengan sekutunya, Prabowo juga mulai ditinggalkan oleh para pendukungnya. Mereka kecewa, dan bahkan marah karena merasa dikhianati oleh Prabowo. Apalagi mengingat Gendis, anak kelas lima SD yang membongkar tabungannya untuk menyumbang biaya kampanye Prabowo.

Sebagai upaya untuk membangun lagi kepercayaan para pendukungnya, orang-orang di lingkaran Prabowo mencoba melakukan dua hal. Pertama, membuat opini bahwa apa yang dilakukan Prabowo itu demi untuk menyelamatkan para pendukungnya. Argumentasi yang lebih "melankolis' lagi: untuk menyelamatkan bangsa dan negara. Lingkaran Prabowo secara masif mengekspos keberhasilan Prabowo mengeluarkan para tahanan aksi 21-22 Mei. Jumlahnya bahkan mencapai ratusan tahanan.

Kedua, ada tim yang beroperasi untuk melobi para tokoh dan simpul-simpul dari para pendukung Prabowo. Para personil yang menjalankan operasi ini diantaranya adalah pensiunan jenderal. Merekalah yang datangi para tokoh dan ulama untuk bisa menerima keputusan rekonsiliasi. Memahamkan kepada para tokoh dan ulama itu tentang apa alasan dan untung ruginya Prabowo mau rekonsiliasi. Kecuali Amien Rais, sepertinya akan tetap menjadi tokoh oposisi yang sulit dinegosiasi. Habib Rizieq? Belum ada kabar! Mungkin sedang istiharah.

Sementara di kubu Jokowi, muncul dua faksi. Faksi PDIP dan faksi Surya Paloh cs, yaitu Nasdem, Golkar, PKB dan PPP. Hanura, PBB dan PSI? Kemungkinan akan tetap diakomodir kepentingan ketua umumnya, tapi bukan partainya. Itupun jika ada sisa-sisa jabatan yang masih bisa dibagi untuk Oesman Sapta Odang (Oso) dan Yusril Ihza Mahendra.

Akankan Prabowo mendapatkan jatah kursi kabinet sesuai dengan proposalnya yaitu 44 persen? Menghayal! Bahasa gaulnya: ngimpi kali ya? Kalau dua, tiga atau empat kursi, itu mungkin. Itupun masih harus menyaksikan ketegangan antara Jokowi-Mega dengan faksinya Surya Paloh cs.

Apakah Prabowo mau dengan dua, tiga atau empat kursi? Sepertinya gak ada pintu lagi bagi Prabowo untuk keluar dari rekonsiliasi. Disini narasi Prabowo tentang "Point of No Return" mendapatkan realisasinya. Tidak akan mundur dari rekonsiliasi. Apakah ini sekaligus menganulir narasi "timbul tenggelam bersama rakyat"? Sejarah nanti yang akan menjawab.

Jakarta, 27/7/2019.

Penulis adalah Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa.(tr/bh/sya)




 
   Berita Terkait > Pilpres
 
  Sepiring Berdua, Ngapain Ada Pilpres?
  Langkah Kuda Hitam Mega
  Harus Diakui Kehebatan Mereka dalam Fabrikasi Pengalihan Isu
  Demi Keutuhan NKRI, Jokowi-Titiek Soeharto Jadi Rekonsiliasi Politik Damai
  PKS: Lebih Baik Prabowo Nyatakan sebagai Oposisi ke Jokowi
 
ads1

  Berita Utama
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang

Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik

Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan

Mafia Pangan Harus Diberantas

 

ads2

  Berita Terkini
 
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang

Baleg DPR Pinta Naskah Akademik dan Draf RUU yang Masuk dalam Omnibus Law

Korea Selatan: Sungai Memerah Tercemar Darah Bangkai Babi yang Dibunuh untuk Cegah Penyebaran Virus

Demonstrasi Hong Kong: Sekolah dan Universitas Ditutup karena Alasan Keamanan

Gawat Nih, Ketum Ikatan Guru Indonesia Imbau Guru Honorer Kompak Tinggalkan Ruang Kelas

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2