Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Remisi
Remisi Napi Koruptor, Biarkan Rakyat Menilai
Thursday 01 Jan 2015 21:17:58
 

Ilustrasi. Anggota Komisi III DPR RI Abu Bakar Alhabsi.(Foto: dok.BH)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Abu Bakar Alhabsi mengatakan kebijakan pemberian remisi bagi narapidana korupsi adalah sepenuhnya kewenangan pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM. Ditengah upaya memerangi kejahatan luar biasa - korupsi, tentu kebijakan ini akan menjadi perhatian publik.

"Bila pemerintah sebelumnya memperketat persyaratan remisi dan pembebasan bersyarat untuk napi korupsi, bisa saja pemerintah saat ini bersikap berbeda. Bisa jadi ini bagian dari keinginan Presiden Jokowi yang diimplementasikan oleh Menkumham, jadi sah sah saja. Soal positif atau negatifnya kebijakan tersebut biar masyarakat yang menilai," katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin, (29/12/14).

Politisi Fraksi PKS ini menambahkan pemerintah perlu menjawab keberatan sejumlah pihak tentang surat edaran Menkum HAM nomor M.HH-04.PK.01.05.06 tahun 2013 yang dinilai telah menumpulkan PP no.99/2012 tentang Pengetatan Remisi Bagi Napi Koruptor.

Sementara itu dalam keterangan persnya Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan pemberian remisi pada hari Natal lalu bagi 49 napi koruptor. "Pemberian remisi kepada koruptor sangat disesalkan karena menunjukkan pemerintah inkonsisten dan bahkan dapat dianggap tidak punya komitmen untuk memberantas korupsi dan menjerakan koruptor," kata Lalola Easter juru bicara LSM antirasuah ini.

Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Handoyo Sudrajat pada kesempatan berbeda mengatakan pemberian remisi bagi 49 napi korupsi pada Natal 2014 berdasarkan pertimbangan pihak terkait diantaranya kejaksaan sebagai lembaga yang menangani perkara.(iky/dpr/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Remisi
 
  12.629 Narapidana Nasrani Terima Remisi Khusus Momen Natal dan 166 Bebas
  Ada 80 Koruptor Dihadiahi Remisi Natal
  Bukan Hak Konstitusional, MK Tolak Uji Aturan Remisi
  Ade Komarudin: Pemberian Remisi Pada Terpidana Korupsi Dinilai tak Bijak
  Hari Raya Nyepi, 526 Napi dapat Remisi Khusus
 
ads1

  Berita Utama
Tepis Megawati, PKS: Kaum Milenial Banyak Karyanya

Libur Panjang Oktober 2020, Ditlantas Polda Metro Siagakan 749 Polantas di Lokasi Arus Lalu Lintas dan Tempat Wisata

Pakar Usulkan Vaksin Covid-19 Disuntikkan Dulu ke Pejabat

749 Personel Polda Metro Jaya Siap Kawal dan Amankan Lalu Lintas Selama Libur Panjang

 

ads2

  Berita Terkini
 
Ketua MKD Ingatkan Makna Sumpah Pemuda

Sinergitas TNI-Polri Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Virus Covid-19

Ulama Aceh Ditikam Saat Maulid, HNW: Terjadi Lagi...

Wakil Ketua MPR RI Kecam Keras Sikap Presiden Perancis Emmanuel Macron

AS Tangkap Orang-orang yang Diduga 'Mata-mata China Penguntit Para Pembangkang'

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2