Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Infrastruktur
Rencana Pembangunan Infrastruktur Hamburkan Anggaran
2018-08-25 08:54:29
 

Ilustrasi. Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemerintah untuk membangun kembali infrastruktur pada 2019 dinilai hanya menghamburkan anggaran negara. Pada pidato Presiden Joko Widodo di Sidang Tahunan MPR RI pada 16 Agustus lalu, pemerintah menambah anggaran infrastruktur hingga Rp420,5 triliun. Naik sekitar Rp10 triliun dari tahun 2018 yang mencapai Rp410,4 triliun.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan, harusnya semua anggaran infrastruktur yang digelontorkan pemerintah berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional. Nyatanya, kata Bambang, tak menumbuhkan ekonomi. Sebaliknya, pertumbuhan ekonomi justru turun. Jadi, proyek infrastruktur yang dibangun pemerintah hanya menghamburkan uang negara.

"Selama empat tahun terakhir, pemerintah sudah menghabiskan anggaran Rp1.500 triliun untuk membangun infrastruktur. Ternyata, infrastruktur yang sudah dibangun pemerintah tak dibutuhkan masyarakat," ungkap Bambang saat dihubungi untuk dimintai komentarnya, Jumat (24/8). Dia mencontohkan, jalan yang dibangun di Papua juga tidak bermanfaat, karena tidak digunakan masyarakat setempat.

Menurut politisi Partai Gerindra itu, infrastruktur yang dibangun pemerintah tidak melewati kajian mendalam, sejauh mana sisi manfaatnya bagi masyarakat luas dan punya dampak ekonomis. "Infrastruktur yang dibuat pemerintah main-main. Kalau tidak bermanfaat, sebaiknya anggaran infrastruktur disimpan saja," ujarnya.

Yang memprihatinkan lagi, lanjut Anggota Banggar ini, pembangunan infrastruktur tersebut dipastikan akan membebani APBN, karena diambil dari utang. Dengan masifnya pembangunan infrastruktur, mestinya juga menghidupkan usaha kontrkator dan menyerap banyak tenaga kerja.

Faktanya, menurut politisi dapil Jatim itu, dari ratusan ribu pengusaha kontraktor, justru 37 ribu di antaranya bangkrut. Sebaiknya, pemerintah lebih selektif lagi memilih proyek infrastrutur.(mh/sf/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Infrastruktur
 
  Setahun Jokowi-Ma'ruf, Indef: Pembangunan Infrastruktur Salah Perencanaan dan Wariskan Utang Rp 20,5 Juta Per Penduduk RI
  Kunjungan Jokowi ke Riau, Syahrul Aidi Minta Bukan Jalan Tol Saja Dibangun, Tapi Juga Jalan Umum
  Anggota DPRD Kaltim Siti Rizky Amalia Saat Reses di Kutai Timur
  Periode Kedua, Presiden Harus Selektif Belanja Infrastruktur
  Bitung Siap Menuju Kota Infrastruktur Dunia
 
ads1

  Berita Utama
PKB soal AHY Sebut Hancur di Koalisi Anies: Salah Analisa, Kaget Masuk Kabinet

Sampaikan Suara yang Tak Sanggup Disuarakan, Luluk Hamidah Dukung Hak Angket Pemilu

Dukung Hak Angket 'Kecurangan Pemilu', HNW: Itu Hak DPR yang Diberikan oleh Konstitusi

100 Tokoh Deklarasi Tolak Pemilu Curang TSM, Desak Audit Forensik IT KPU

 

ads2

  Berita Terkini
 
Polda Metro Respon Keluhan Pedagang Ikan Modern Muara Baru Jakarta Utara dengan Pengelola Pasar

Nikson Nababan Menyatakan Siap Maju Pilgub Sumut, Jika Mendapat Restu Ibu Megawati

BP2MI Siap Sambut 9.150 Pekerja Migran Indonesia yang Cuti Lebaran 2024 dan Habis Masa Kontraknya Kembali ke Tanah Air

Datang Lapor ke Komnas HAM, MPA Poboya Adukan Polres Palu ke Komnas HAM, Dugaan Kriminalisasi

Gelar Rakor Lintas K/L, Polri Pastikan Mudik-Balik Lebaran 2024 Berjalan Aman dan Nyaman

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2