Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
UU MD3
Revisi UU MD3: Terkait Penambahan Kursi Deadlock
2017-06-06 17:29:38
 

Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo.(Foto: runi/hr)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Pembahasan revisi UU MD3 (MPR, DPR, DPD dan DPRD) khususnya terkait dengan penambahan 11 kursi MPR RI dan 10 kursi DPR RI masih macet alias deadlock.

Hal tersebut ditegaskan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Firman Subagyo saat diskusi forum legislasi dengan tema 'RUU MD3, Urgensi Penambahan 11 Pimpinan MPR' bersama Sekretaris Fraksi Hanura Dadang Rusdiana dan pengamat politik Lembaga Analisis Politik Indonesia (L-API) Maksimus Ramses Llalongkoe.

Saat ini, menurutnya, masih dilakukan lobi-lobi antar fraksi dan kelompok DPD RI, dan baru pada Kamis yang akan datang (08/6/2017) akan ada laporan Kapoksi dari hasil lobi-lobi tersebut.

"Usulan penambahan kursi MPR dan DPR RI itu bermula dari FPDIP sebagai partai pemenang pemilu 2014. Tapi, karena politik di DPR itu dinamis kemudian muncul Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang memilih pimpinan melalui sistem paket, maka usulan itu harus melalui revisi UU MD3," tegas Firman Subagyo di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (6/6).

Pada awalnya usulan itu hanya nambah 1 kursi MPR dan 1 kursi DPR RI. Semua fraksi mendukung dan keputusan itu sudah disampaikan ke Presiden RI, dan Presiden RI menyetujui dengan mengeluarkan surat keputusan. Tapi, berkembang lagi muncul usulan tambahan masing-masing 2 kursi, sehingga menjadi 7 kursi MPR/DPR RI.

Lalu Baleg meminta agar usulan itu tertulis dan bisa disampaikan ke presiden. Sebab, pemerintah harus mengeluarkan keputusan baru untuk mengganti surat keputusan sebelumnya. "Kalau tidak, maka usulan yang 11 kursi ini akan cacat hukum. Namun, posisi revisi UU MD3 itu saat ini deadlock. Hasil akhir, tunggu laporan Kapoksi pada Kamis mendatang," ujarnya.

Sementara dalam kesempatan yang sama, Dadang Rusdiana mengakui jika UU MD3 sejak awal sudah bermasalah. Dari komposisi pimpinan MPR/DPR RI itu sudah anomali karena menggunakan sistem paket. Bukan berdasarkan pemenang pemilu. "Aneh dan tidak adil. Sehingga munculnya KMP-KIH itu tidak produktif," kata politisi Hanura ini.

Karena itu kata Rusdiana, masalah penambahan kursi MPR/DPR ini bukan saja masalah teknis, tapi juga politik. Meski semula kemunculannya berawal untuk menghormati FPDIP sebagai partai pemenang pemilu 2014. Tapi, revisi UU MD3 ini tidak sederhana. Sedangkan kalau berdasarkan suara terbanyak pemilu, maka harus kocok ulang.

DPR sebagai institusi negara tentu harus akuntabel dimana kalau keputusannya salah akan makin membuat buruk citra DPR, makanya revisi itu perlu pertimbangan mendalam. "Jangan terlalu jauh, harus sesuai dengan harapan publik. Kalau tidak, DPR akan repot sendiri dengan opini publik di tengah kinerja DPR yang belum optimal ini. Jadi, kita harus responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan publik," pungkasnya.(sc/DPR/bh/sya)



 

 
   Berita Terkait > UU MD3
 
  Mahkamah Kehormatan DPR Sosialisasikan UU MD3
  Revisi UU MD3: Terkait Penambahan Kursi Deadlock
  Anggap Masa Jabatan Tidak Jelas, Pimpinan DPD Gugat UU MD3
  DPR Wacanakan Revisi UU MD3
  Anggap DPR Tak Berfungsi, UU MD3 Kembali Digugat ke MK
 
ads

  Berita Utama
Pidato Anies Baswedan, Luhut Binsar Panjaitan dan Nasib Reklamasi

Polri dan Ditjen Bea Cukai Menangkap 4 Anggota Sindikat Sabu Jaringan Malaysia - Aceh - Medan

Anies-Sandi Resmi Menjabat, Lulung Berharap Anies-Sandi Sukses Jalin Komunikasi dengan DPRD

Yunahar: Tidak Boleh Menyebarkan Berita Bohong Walau Niatnya Baik

 

  Berita Terkini
 
Menko Perekonomian Akui Realisasi Penerimaan Pajak Belum Sesuai Harapan

Pidato Anies Baswedan, Luhut Binsar Panjaitan dan Nasib Reklamasi

Uni Eropa Dijadwalkan Siap Jatuhkan Sanksi Baru terhadap Korea Utara

Perppu Ormas Bertentangan dengan Prinsip Demokrasi

Pimpinan DPR dan Presiden Diminta Cari Solusi terkait Menteri BUMN

 
PT. Sisnet Mediatama
Kantor Redaksi & Marketing
Jl. Fatmawati Raya No 47E Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 8811011609

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
|
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2